DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara Bantuan Keuangan Bersifat Umum, Pengajuan Verifikasi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penyaluran Pelaporan serta Pertanggungjawaban, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
7.Penerima Bantuan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa dalam wilayah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di luar wilayah Provinsi Jambi.
8.Desa atau sebutan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
16.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
17.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
18.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran
21.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
22.Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
23.Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25.Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
26.Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang selanjutnya disingkat BKBU adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
27.Wilayah adalah wilayah administratif Provinsi Jambi yang terdiri dari wilayah Kabupaten, Kota, dan Desa.
28.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, berdasarkan asas:

a.disiplin anggaran;
b.tertib anggaran;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.keadilan sosial;
e.efektif; dan
f.efisien.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kriteria dan persyaratan serta tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BKBU yang bersumber dari APBD;
b.BKBU kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa; dan
c.pengendalian, pembinaan dan pengawasan BKBU.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

Pasal 6

(1)BKBU peruntukannya diusulkan oleh Pemerintah Daerah Penerima Bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.
(2)Penerima BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD atau APBD Desa Penerima Bantuan.
(3)BKBU menjadi stimulan dan tidak berulang dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
(4)BKBU yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari Kementerian/ Lembaga.

Pasal 7

BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a.Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa di dalam wilayahnya; dan
b.Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;

Pasal 8

(1)Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
1. a.mendukung visi misi Gubernur yang dijabarkan dalam RPJMD; dan
2. b.mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi di wilayahmya.
(2)Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
1. a.mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program Provinsi; dan
2. b.bantuan dalam rangka penanganan darurat.
(3)Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria:
1. a.surat permohonan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;
2. b.Keputusan Kepala Daerah tentang Kedaruratan; dan
3. c.surat pernyataan Kepala Daerah tentang Kedaruratan.

BAB III

PENGAJUAN, VERIFIKASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENYALURAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Kepala Daerah Penerima Bantuan mengajukan permohonan BKBU secara tertulis kepada Gubernur, dikecualikan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
(2)Kepala Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan permohonan BKBU secara tertulis kepada Gubernur.
(3)Permohonan BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat
(2)sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.latar belakang masalah;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
5. e.foto dokumentasi;
6. f.rincian anggaran belanja (RAB); dan
7. g.naskah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Bantuan.

Pasal 10

(1)BKBU yang diusulkan Penerima Bantuan terlebih dahulu mendapatkan disposisi Gubernur.
(2)TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap usulan bantuan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
(3)TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
(4)Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
(5)Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran BKBU.
(6)Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian BKBU.
(7)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pemberian BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…