DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan Sekolah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
25.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
26.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan Pendidikan di Provinsi Jambi.
6.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9.Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem Pendidikan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
11.Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen Pendidikan pada satuan Pendidikan, yang dalam hal ini Kepala Sekolah dan Guru dibantu oleh Komite Sekolah dalam mengelola kegiatan Pendidikan.
12.Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
13.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
14.Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
15.Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
17.Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan Pendidikan khusus.
18.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
19.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
20.Pendidikan Formal adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
21.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
22.Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
23.Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
24.Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
25.Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
26.Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah yang memberikan layanan pada siswa dengan kriteria tidak mampu secara ekonomi, tidak terjangkau oleh sekolah reguler secara geografis, tidak memiliki kecukupan waktu dalam pembelajaran dengan metode jarak jauh.
27.Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28.Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada Satuan Pendidikan umum dan Pendidikan Kejuruan dengan menyediakan sarana, Guru maupun Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan/atau pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan reguler.
29.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
30.Sekolah Berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama, dimana dalam kurun waktu tertentu peserta didik, Guru dan Tenaga Kependidikan tinggal di lingkungan sekolah.
31.Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data pendidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, Guru dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
32.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33.Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
34.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan khusus.
35.Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
36.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
37.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
39.Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
40.Lingkup Muatan Lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
41.Jenis Muatan Lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
42.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Jambi dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti sejarah, bahasa, kesenian, keterampilan dan kerajinan, adat istiadat, sistem dan pengetahuan teknologi, makanan dan minuman tradisional, pakaian tradisional daerah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
43.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
44.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
45.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46.Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
47.Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
48.Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
49.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, Guru dan Tenaga Kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
(2)Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
1. a.meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
2. b.meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
3. c.pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
4. d.terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan serta peserta didik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.standar pelayanan minimal;
b.bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi;
c.pemuatan keunggulan atau kearifan/muatan lokal dalam kurikulum Satuan Pendidikan;
d.penerimaan peserta didik baru;
e.penyelenggaraan program pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan Kejuruan;
f.tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah;
g.guru dan tenaga kependidikan;
h.biaya pendidikan;
i.sekolah berasrama;
j.pengawasan, pembinaan, dan pelaporan;
k.tata cara penerapan sanksi administratif; dan
l.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

(1)Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
(2)Jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.

Pasal 5

(1)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan; dan
4. d.pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan.
(2)Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Capaian SPM dalam pemenuhan mutu pelayanan harus l00 (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PEMBINAAN BERKELANJUTAN, PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI KOMPETISI

Pasal 6

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Pasal 7

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi seleksi, pembinaan berkelanjutan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 8

(1)Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa ditujukan kepada peserta didik yang memiliki:
1. a.potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.bakat istimewa di bidang estetika; atau
3. c.bakat istimewa di bidang olahraga.
(2)Seleksi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(3)Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, dan kelainan fisik peserta didik.

Pasal 9

(1)Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan menjadi wakil satuan pendidikan yang bersangkutan pada seleksi tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat kabupaten/kota menjadi wakil kabupaten/kota yang bersangkutan pada seleksi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
(3)Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat provinsi menjadi wakil provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1)Pembinaan berkelanjutan meliputi pembinaan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan pembinaan kepada satuan atau program pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang berprestasi.
(2)Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang diperlukan agar yang bersangkutan berhasil memenangkan seleksi atau kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi atau mengembangkan potensinya lebih lanjut.

Pasal 11

(1)Penyelenggara satuan atau program pendidikan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
(2)Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
(3)Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…