DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pedoman perencanaan strategis dalam mencapai visi, misi dan program SMKN. Memberikan acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola SMKN. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di SMKN. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi SMKN 4 Kota Jambi, SMKN 1 Tanjung Jabung Timur, SMKN 4 Tanjung Jabung Timur, dan SMKN 5 Merangin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah SMKN Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7.Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SMKN adalah Kepala SMKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10.Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan.
11.Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola SMKN yang akan menerapkan BLUD.
12.Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan SMKN dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13.Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan SMKN.
14.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan SMKN.
16.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
17.Unit Produksi Pembelajaran Industri (teaching factory) adalah unit kegiatan yang memproduksi barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran industri (teaching factory) di SMKN dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik.
18.Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat SMKN yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan.
20.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD SMKN.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

a.memberikan acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola SMKN;
b.memberikan pedoman perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program SMKN; dan
c.pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di SMKN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 4 Kota Jambi;
b.pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 1 Tanjung Jabung Timur;
c.pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 4 Tanjung Jabung Timur; dan
d.pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 5 Merangin.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pengaturan Pola Tata Kelola pada SMKN bertujuan untuk :

a.memaksimalkan kinerja pelayanan SMKN dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
b.mendorong pengelolaan penyelenggaraan SMKN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur SMKN;
c.mendorong seluruh sumber daya manusia di SMKN dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap stakeholders; dan
d.meningkatkan kontribusi SMKN dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan.

Pasal 5

(1)Pola Tata Kelola dalam pengelolaan SMKN meliputi:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independen.
(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Pola Tata Kelola dalam pengelolaan SMKN meliputi:
1. a.kelembagaan
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(3)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
(4)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
(5)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Pejabat Pengelola SMKN terdiri dari :
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala SMKN.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat sebagai penanggung jawab pemasaran;
2. b.wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai penanggung jawab pengelolaan hasil produk;
3. c.wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa;
4. d.wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai penanggung jawab ketenagaan; dan
5. e.ketua unit produksi sebagai penanggung jawab produksi barang dan jasa.
(6)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari tenaga profesional dalam hal wakil kepala sekolah tidak memiliki latar belakang di bidang pemasaran, pengelolaan hasil produk, pengadaan barang dan jasa, atau ketenagaan.

Pasal 8

Pembina dan pengawas BLUD SMKN terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan;
b.satuan pengawas internal; dan
c.dewan pengawas.

Pasal 9

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
(2)Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan.
(3)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…