Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
6.Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir bagian utara Jawa Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa, membentang mulai dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten lndramayu, sampai Kabupaten Cirebon.
7.Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan Jawa Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, yang membentang mulai dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya sampai Kabupaten Ciamis.
8.Pantai adalah bagian fisik daratan dari ekosistem wilayah pesisir yang terletak antara bukit pasir dan perairan laut dekat pantai.
9.Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada di atas permukiman air pada waktu pasang.
10.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11.Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
12.Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi), yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis dan menghubungkan garis pangkal laut kepulauan, sesuai hukum internasional dan nasional.
13.Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau- pulau, perairan, dan wujud alamiah itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.
14.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
15.Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antarekosistem darat dan laut, serta antarilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3
16.Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
17.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
18.Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
19.Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP3K adalah tindaklanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadual untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
20.Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
21.Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22.Peta Rawan Bencana adalah peta ancaman bahaya yang menggambarkan tingkat bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu.
23.Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu yang bersifat dinamis dan merupakan hasil perpaduan antara peta ancaman bahaya (hazard map) dan peta kerentanan (vulnerability map).
24.Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
25.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
26.Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
4
27.Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
28.Lamun (Seagrass) adalah tumbuhan berbunga (angiospermae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (rhizome), daun, bunga dan buah dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).
29.Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut.
30.Laguna adalah suatu cekungan di dasar perairan laut dangkal yang membentuk sistem ekologi yang berbeda dengan perairan di sekitarnya.
31.Teluk adalah ekosistem pesisir dengan lekukan yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan semi tertutup seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran.
32.Delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem tersendiri.
33.Gumuk pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin.
34.Kriteria kerusakan ekosistem adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati yang dapat ditenggang oleh ekosistem untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
35.Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hokum.
36.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
37.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38.Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
39.Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
40.Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
41.Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
42.Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
43.Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
44.Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
45.Rasio Manfaat dan Biaya atau Benefit Cost Ratio (B/C-R) adalah nilai perbandingan antara manfaat pada tingkat bunga yang berlaku dari biaya yang didiskontokan dengan tingkat bunga yang sama selama masa pelaksanaan reklamasi. · 5 BAB II PENYUSUNAN RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, DAN RAPWP3K Bagian Kesatu RSWP3K Paragraf 1 Tahapan Penyusunan RSWP3K Pasal 3 Tahapan penyusunan dokumen RSWP3K, meliputi:
a.pembentukan kelompok kerja;
b.penyusunan dokumen awal;
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi:
a.penyusunan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K;
b.pelaksanaan mitigasi bencana;
c.pelaksanaan rehabilitasi;
d.pelaksanaan reklamasi; dan
e.pelaksanaan pemberian sanksi admnistrasi
46.Nilai Bersih Perolehan Sekarang atau Net Present Value (NPV) adalah selisih antara nilai investasi sekarang dengan nilai penerimaan bersih dimasa yang akan datang.
47.Tingkat Bunga Pengembalian atau Internal Rate of Return (IRR) adalah menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan bersih dimasa yang akan datang.
48.Jangka Waktu Pengembalian lnvestasi atau Return of Investment (ROI) adalah metode untuk mencari prosentase (%) dari manfaat atas perbandingan dari biaya yang akan dikeluarkan.
49.Prakiraan dampak lingkungan adalah prakiraan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh reklamasi.
50.Valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hid up adalah upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumberdaya alam dan dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
51.Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
52.Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hid up dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
53.lzin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6 Paragraf 2 Sistematika RSWP3K Pasal 6 Sistematika penyusunan dokumen final RSWP3K, terdiri dari:
a.pendahuluan, meliputi:
1.Latar belakang;