DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Rokok; 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Masa Pajak; 4. Pemungutan dan Pembayaran; 5. Penerimaan; 6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok; 7. Bagi Hasil; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK ROKOK. MEMUTUSKAN :

5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105); 2 '"'""«MW',~ ''<,,>·.>> • .-,,,-.-vacc_.·,,"~•- .,. , , '"""' ·""·'·"·"·P.-.•··"'>,', ·. -'··'"'''··" _.,.,._.- .. •.,.·, .. ,,· ·"''"''"·""' .v,., .. ,.,"·"·•-r .. 0'""·': .w·•·•·,,,· ,,,.,,.,., ...,.,., .. >, .. '. >..".-,.·.,., . .,,,,.,, .., ., ..,,.. L>,•···•··. ,· -.-,.,. ,-c;,,,c.<="'" ·''"'·'·'""·'-'""'''''"''''''

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 10

Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Dinas menindaklanjuti berdasarkan SPK-PPR yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
(2)Besaran pajak rokok yang terhutang dihitung dengan cara perkalian tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok.

BAB ILL

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN MASA PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Bag ia n Ketiga Wajib Pajak Pasal 5 Wajib pajak rokok adalah orang, pengusaha pabrik rokok/produsen, dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Bag ia n Kesa tu Subjek Pajak Pasal 4 Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. 4 ·'"' "·' ,.·,, ,,.,. <," •. '< <.~<.<, <,<.A·'··<>'··"·-< , '" '"'· '<'>, '••·"-" ..... " ..... " .. , .' .• , )'" . .", >" .",~ ' . ." "."" • .. ,< • .-·.,.• .... ""' .. >coco,·"·'·<.'-· •.• -·, · ·'·' -·-·-.·,. ·. •. -·,,,.· ·'· ,> •Ys. '""·'' ,n.,. <, '<" .. "·"·-·" .·, ~... -.<».'", '·,. '· X· -·»-.> ''-' ,,.,._, ,·, .. , ·., ·'·"'" "'"' "''. "" • ',S..<',t.".·:•>.. .-,_..-, ,,_. .. ., W> .... a,·... '"'<."o • •'•-''·'>·i"i·.->< . .' ., .. •H>> '" ''"''';;<-• BABVII BAGI HASIL

Pasal 15

(1)Realisasi penerimaan pajak rokok dibagihasilkan dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Proporsi bagi hasil pajak rokok ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk di Daerah. BABVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Pasal 14

Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran pajak rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, maka kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Kelebihan penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penerimaan pajak rokok tahun berikutnya.
(2)Perhitungan kelebihan pembayaran pajak rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderat Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 12

(1)Penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
(2)Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Oktober dan Nopember dilakukan pada bulan Desember.
(3)Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas audit. BABV PENERIMAAN

Pasal 11

(1)Penerimaan pajak rokok melalui RKUD Provinsi berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di Daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
(2)Rasio jumlah penduduk sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan. 5 --------------· SERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR7 SERI B ,,,,....,:;__·~l"'~·N.;.'~.ERAHPROVINS! ~eARAT, -Z,. Diundangkan di Bandung padatanggal 21 Januari 2014 Ditetapkan di Bandung padatanggal 20 Januari 2014

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur 1n1 sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3)Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah hasil sensus tahun terakhir yang dikeluarkan secara resmi oleh Sadan Pusat Statistik. 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 10

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN MASA PAJAK

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 10

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN MASA PAJAK

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2014