DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 109 Tahun 2021

Nomor: 109
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Sumedang, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
7.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 45); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGPOLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMEDANG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Kepala Dinasadalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang yang selanjutnya disebut SMK Negeri 1 Sumedang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 3
7.Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri 1 Sumedang adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9.Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.
10.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMK Negeri 1 Sumedang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
11.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
12.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

TATA KELOLA

Pasal 2

(1)BLUD SMK Negeri 1 Sumedang berada di bawah Dinas.
(2)Alamat BLUD SMK Negeri 1 Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan Mayor Abdurakhman Nomor 209 Sumedang.

Pasal 3

(1)Visi BLUD SMK Negeri 1 Sumedang yaitu ”Terwujudnya SDM yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing”
(2)Misi BLUD SMK Negeri 1 Sumedang, yaitu:
1. a.mengembangkan model pembelajaran yang mendorong pengembangan sikap kemandirian, enterpreneurship, kreatif, dan inovatif peserta didik; 4
2. b.mengembangkan jaringan kemitraan dengan dunia kerja/lembaga dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
3. c.melaksanakan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien yang mendukung proses pembelajaran.
(3)Nilai-nilai dasar yang dianut BLUD SMK Negeri 1 Sumedang memuat:
1. a.kedisiplinan;
2. b.transparansi;
3. c.akuntabilitas; dan
4. d.integritas.

Pasal 4

Tujuan BLUD SMK Negeri 1 Sumedang, yaitu:

a.menghasilkan kompetensi lulusan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan entrepreneurship;
b.menghasilkan lulusan yang berkarakter sesuai dengan nilai- nilai Pancasila;
c.meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pembelajaran;
d.meningkatkan keberkerjaan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja;
e.melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
f.melaksanakan pengelolaan sumber dana secara efektif dan efesien dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5

BLUD SMK Negeri 1 Sumedang berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan pendidikan secara teknis operasional dan keuangan yang melaksanakan kegiatan- kegiatan berikut:

a.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
b.pelayanan penunjang (supporting); dan
c.pelayanan bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

(1)Pola Tata Kelola merupakan tata kelola SMK Negeri 1 Sumedang yang akan menerapkan BLUD.
(2)Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia. 5

Pasal 7

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memuat pejabat pengelola dan pegawai, struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b, menggambarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan serta prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, memuat pengelompokan fungsi yang logis pada BLUD terdiri atas fungsi pelayanan dan fungsi pendukung.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada BLUD SMK Negeri 1 Sumedang dengan tujuan memberikan layanan umum secara lebih efektif sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
(2)BLUD SMK Negeri 1 Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja pada Dinas sebagai Perangkat Daerah dengan status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

KELEMBAGAAN BLUD SMK NEGERI 1 SUMEDANG

Pasal 9

(1)Pejabat Pengelola BLUD SMK Negeri 1 Sumedang terdiri dari:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang berlaku di SMK Negeri 1 Sumedang.
(3)Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD SMK Negeri 1 Sumedang dapat berasal dari PNS dan non PNS. 6
(4)Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan wajib berasal dari PNS.
(5)Pengangkatan, pemberhentian, perubahan komposisi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD SMK Negeri 1 Sumedang yang berasal dari PNS dan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Struktur organisasi merupakan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:
1. a.Kepala Sekolah sebagai Pemimpin, membawahi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
2. b.Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1), menyusun struktur organisasi dalam bentuk bagan dan ditandatangani oleh Pemimpin.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 109 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KELEMBAGAAN BLUD SMK NEGERI 1 SUMEDANG

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KELEMBAGAAN BLUD SMK NEGERI 1 SUMEDANG

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024