2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
2 C. Ketentuan Pasal 20, dihapus. D. Ketentuan Pasal 21, dihapus. E. Ketentuan Pasal 22, dihapus. F. Ketentuan Pasal 23, dihapus. G. Ketentuan Pasal 24, dihapus. H. Ketentuan Pasal 25, dihapus. B. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a, diubah sebagai berikut:
a.Pakaian Sipil Lengkap (PSL), berupa bahan sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ongkos jahit yang diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
A. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut: Pasal 15 Kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan, masing-masing :
a.Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk setiap bulan dipotong PPh 21; dan
b.Anggota DPRD, sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulan dipotong PPh 21.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 53 Seri E), diubah sebagai berikut:
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
11.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 52 Seri E);