menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pemenuhau Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengalt Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolalr Luar FJiasa; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Ltntaug Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Ncgara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jal<arta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tainbahi:.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimanir telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintirhan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2OO0 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2OOO Notnor 1.32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |Jomor aolo); Llndang-Undang Nomor 20 Taht n 2003 tentang Sistern Pendidikan |Iasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 76, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); t/ GUBERNUR JAWA BARAT 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarl:ba}.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961;
5.Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tarl:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O05 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tal:,un 2008 tentang Guru (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941l., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol7 terrtang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang Guru (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60s8);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2OO7 tenlang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah;
10.Peraturan Ivlenteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah;
,fl
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah;
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualihkasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 20O8 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
17.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 1 Tahun 20 10 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 201O tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2Ol4 tentarrg Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 963) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2Ol4 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1905);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
tt 4 Menetapkan
22.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2O18 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2O7);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Ta}:.un 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 1);
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMENUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.