DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 33 Pasal dan 6 BAB yaitu KETENTUAN UMUM , TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK , SUMBER DAYA MANUSlA DAN SISTEM INFORMASI, PEMBIAYAAN , KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan;
c.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengena1 persya ratan penyelenggaraan transaksi elektronik, dan sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimal~sud pada huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi J awa Barat.; .. Mengingat 2

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) segaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 20 16 ten tang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 seri E, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 92); Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123); Menetapkan
2.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. I 4 2 . Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang m enjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan Persandian.
7.Sis tern Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, Janngan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
9.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ a tau didengar melalui komputer a tau Sis tern Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
11.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12.Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
13.Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yan g dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai a lat verifikasi dan autentikasi. 5
15.Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
16.Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17.Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18.Passphrase adalah serangkaian angka danfatau huruf dan/ a tau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
19.Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
20.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) Informasi.
21.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; 22 . Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifkat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
23.Security Socket Layer Server adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
24.Security Socket Layer Client adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

(1)Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dimaksudkan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e- Govemment) yang am an. 6
(2)Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertujuan:
1. a.meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
2. b.meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
3. c.meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
4. d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
(1)Unit kerja pada Dinas melaksanakan peran sebagai berikut:
1. a.merumuskan Elektronik; kebijakan Pemanfaatan Sertifikat
2. b.merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
3. c.melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
4. d.memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
5. e.melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
6. f.melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
7. g.membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/ a tau aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik; h . melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat elektronik;
  1. 1.melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan 7
8. j.melakukan pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
(2)Dinas berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
(3)Dinas harus melakukan perjanjian kerja sama dengan BSrE yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Perangkat Daerah Pasal 5
(1)Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Govemment) yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Hasil identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
(1)Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah Provinsi dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
(3)Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.
(4)Pemerintah Daerah Provinsi dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang tercantum pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 7

(1)Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
(2)Penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanaka n sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BSrE. 8 Pasal 8 Dinas yang berperan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/ calon pemilik atau pengguna/ pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1)Pengelola OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada satuan unit kerja Dinas, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BSrE.
(2)Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap I tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
(3)Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/ calon pemilik a tau pengguna/ Pemilik Sertifkat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada BSrE.

Pasal 10

J enis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

a.individu;
b.j abatanfwewenangjorganisasi; dan
c.Sistem Elektronik.

Pasal 11

(1)Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
(2)Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan rencana induk dan peta jalan (road map) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi serta risiko.
(3)Rencana induk dan peta jalan (road map) ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 9
(5)Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali d a lam setahun sesuai dengan kebutuhan.
(6)Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

(1)Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri a tas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur; b . Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkunga n Pemerintah Daera h Provinsi; dan
2. c.pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentuka n berdasarka n ketentuan p eratura n perundang-undangan.
(2)Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) dilakukan selama m elaksanakan tugas kedinasan di Pemerinta h Daerah Provinsi.
(3)Sistem Elektronik milik Pemerintah Daera h Provinsi m emanfaatkan Sertifika t Elektronik.
(4)Sertifikat Elektronik se bagaimana dimaksud pada ayat (4) digun a ka n un tuk:
1. a.ta nda ta n gan elektro nik (digital signature);
2. b.perlindungan e-mail (e-mail protection);
3. c.perlindungan dokumen (document protection);
4. d.security socket layer server; d an/ atau
5. e.security sock et layer client.

Pasal 13

(1)Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
1. a.pema nfaatan e-mail;
2. b.pembua ta n Dokumen Elektronik n ask a h kedinasan; dan jatau c . pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang m enggunakan S istem Elektronik. (2 ) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan m en ggun akan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupa kan dokumen kedinasan yan g sah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 14

(1)Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP.
(2)Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
3. c.pihak la innya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut: a . menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Ke pala Pe ra ngkat Daerah;

b.melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan; c . pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
d.pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 16

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik jabatanjwewenangjorganisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP ketentuan dan syarat sebagai berikut: untuk dalam sesua1

a.menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Pe ra ngkat Daerah;
b.melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
c.melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang; e . pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
f.pemohon harus menyer a hkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat penda fta ra n dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE. 11

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2012