Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
a.Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor;
2.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor dan Daerah Kota Depok;
3.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten Bekasi;
4.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
5.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Sukabumi dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 4
6.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
7.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung dan Daerah Kota Cimahi;
8.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Sumedang;
9.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu dan Daerah Kabupaten Majalengka;
10.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Kota Cirebon;
11.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut;
12.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
13.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
14.UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
15.UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tersebar pada Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
b.Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
2.UPTD Pelatihan Kesehatan, Kelas A;
3.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa, rumah sakit khusus Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat;
4.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru, rumah sakit khusus Kelas B, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
5.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, rumah sakit umum Kelas B, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi Jawa Barat;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 5
6.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, rumah sakit umum Kelas C;
7.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, rumah sakit umum Kelas C;
8.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, rumah sakit umum Kelas D.
c.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
2.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 6
3.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Karawang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1; e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2; f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
4.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
5.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 7 c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran; dan d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.
6.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan :
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten lndramayu 2; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2 .
7.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas B.
d.Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas A;
dan
2.UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir /Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, Kelas A membawahkan:
a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung; b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok; c) Satuan Pelayanan TPA /TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
e.Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cimanceri-Cisadane; b) Satuan Pelayanan Kali Angke-Pesanggrahan; c) Satuan Pelayanan Ciliwung; dan d) Satuan Pelayanan Cikarang-Bekasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 8
2.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cibareno-Cimandiri; b) Satuan Pelayanan Ciletuh-Cikaso; c) Satuan Pelayanan Cibumi; dan d) Satuan Pelayanan Cimapag-Cisadea.
3.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cikondang-Cisokan; b) Satuan Pelayanan Cibeet-Cilamaya; c) Satuan Pelayanan Casem Hilir-Cilalanang; d) Satuan Pelayanan Cimahi-Ciasem; e) Satuan Pelayanan Citarum-Cikeruh; dan f) Satuan Pelayanan Ciwidey-Cirasea.
4.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cimanuk Hulu-Cipanas; b) Satuan Pelayanan Cimanuk Hilir-Kaliwedi; c) Satuan Pelayanan Ciwaringin-Suba; dan d) Satuan Pelayanan Kalijaga-Cisanggarung.
5.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Citanduy Hulu; dan b) Satuan Pelayanan Citanduy Hilir.
6.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cikaengan-Ciwulan; b) Satuan Pelayanan Cilaki-Cisanggiri; dan c) Satuan Pelayanan Cimedang-Ciputrapinggan.
f.Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Pangandaran;
2.UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelas B;
3.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Subang;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 9
4.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Bandung; b) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Bogor; c) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita Bandung; dan d) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Garut.
5.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Sosial Persinggahan; b) Satuan Pelayanan Sosial Bina Mandiri Cirebon; dan c) Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis.
6.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel, Kelas A;
7.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri; dan
8.UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Griya Lansia Garut; b) Satuan Pelayanan Griya Lansia Karawang; c) Satuan Pelayanan Griya Lansia Sukabumi; dan d) Satuan Pelayanan Sosial Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra-Bandung.
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat.
h.Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal Leuwiliang di Daerah Kabupaten Bogor; b) Satuan Pelayanan Terminal Cileungsi di Daerah Kabupaten Bogor; c) Satuan Pelayanan Terminal Palabuhanratu di Daerah Kabupaten Sukabumi; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 10 d) Satuan Pelayanan Terminal Cikarang di Daerah Kabupaten Bekasi.
2.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Cianjur, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal ST. Hall di Daerah Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Terminal Ciroyom di Daerah Kota Bandung; dan c) Satuan Pelayanan Terminal Ledeng di Daerah Kota Bandung.
3.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya,Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Daerah Kabupaten Garut, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal Singaparna di Daerah Kabupaten Tasikmalaya; b) Satuan Pelayanan Terminal Pameungpeuk di Daerah Kabupaten Garut; dan c) Satuan Pelayanan Terminal Pangandaran di Daerah Kabupaten Pangandaran.
4.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal Sumber di Daerah Kabupaten Cirebon; b) Satuan Pelayanan Terminal Losari di Daerah Kabupaten Cirebon; c) Satuan Pelayanan Terminal Ciledung di Daerah Kabupaten Cirebon; dan d) Satuan Pelayanan Terminal Indramayu di Daerah Kabupaten Indramayu.
5.UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Kertajati di Daerah Kabupaten Majalengka; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 11 b) Satuan Pelayanan Bandar Udara Cikembar di Daerah Kabupaten Sukabumi.
6.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatiluhur di Daerah Kabupaten Purwakarta; b) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Cirata di Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Bandung Barat, dan Daerah Purwakarta; c) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Saguling di Daerah Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatigede di Daerah Kabupaten Sumedang; e) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Muara Gembong di Daerah Kabupaten Bekasi; f) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kalipucang di Daerah Kabupaten Pangandaran; dan g) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Majingklak di Daerah Kabupaten Pangandaran.
7.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Palabuhanratu di Daerah Kabupaten Sukabumi; b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Bojongsalawe di Daerah Kabupaten Pangandaran; c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Patimban di Daerah Kabupaten Subang; dan d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Tirtamaya di Daerah Kabupaten Indramayu.
i.Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial, Kelas A.
j.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.
k.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 12
1.UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A;
2.UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia, Kelas A;
3.UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A;
4.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kota Depok;
5.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
6.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Kuningan;
7.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
8.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
l.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A, membawahkan:
1.Satuan Pelayanan Rumah Angklung;
2.Satuan Pelayanan Gedung Rumentang Siang;
3.Satuan Pelayanan Gedung Pusat Kebudayaan;
4.Satuan Pelayanan Taman Budaya Jawa Barat;
5.Satuan Pelayanan Museum Negeri Sri Baduga;
6.Satuan Pelayanan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih;
7.Satuan Pelayanan Museum dan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat;
8.Satuan Pelayanan Gedung Indonesia Menggugat;
9.Satuan Pelayanan Rumah Penyelamatan Situs Batu Jaya;
10.Satuan Pelayanan Gedung Negara Bogor;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 13
11.Satuan Pelayanan Gedung Negara Cirebon; dan
12.Satuan Pelayanan Gedung Negara Purwakarta.
m.Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan; b) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Kokol; c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Ciranjang; dan d) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Pamarican.
2.Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten lndramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Jatisari; b) Satuan Pelayanan Produksi Garam Kapetakan; dan c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Wanayasa.
3.UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Rancabuaya;
4.UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten lndramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Ciparage; b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Blanakan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 14 c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Eretan; dan d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Bondet.
5.UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Palabuhanratu; dan b) Satuan Pelayanan Penyimpanan dan pembekuan ikan Karangsong.
6.UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Losari.
7.UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cigadog; b) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maleber; dan c) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cijeungjing.
8.UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cibalong.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 15
9.UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Balongan; dan b) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cilamaya.
n.Dinas Ketahan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
2.UPTD Balai Pengujian Mutu dan Kemanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, Kelas A;
3.UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Bunihayu Subang;
4.UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, Kelas A;
5.UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, Kelas A;
6.UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Kelas A;
7.UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Tambakmekar Subang;
8.UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari; b) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari; c) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar; dan d) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 16
9.UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Kelas A; dan
10.UPTD Rumah Sakit Hewan, Kelas A.
o.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Balai Benih Kentang, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Narogtog Bandung; dan b) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Cikajang Garut.
2.UPTD Balai Benih Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Margahayu Bandung Barat; b) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cimangkok Sukabumi; c) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Kasugengan Cirebon; d) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Citatah Bandung Barat; e) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Salebu Tasikmalaya; dan f) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cikadu Cianjur.
3.UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Cirebon; b) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Bojongpicung Cianjur; c) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Doktormangku Cianjur; d) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cibeber Cianjur; e) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cikarang Bekasi; f) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Kawalu Tasikmalaya; g) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Panawangan Ciamis; h) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Karangpawitan, Garut; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 17 i) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cikebo Majalengka.
4.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur; b) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Karawang; c) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Subang; d) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Majalengka; e) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Garut; dan f) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VI Pangandaran.
5.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Subang; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Indramayu; d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Bandung; e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Tasikmalaya; dan f) Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lembang Bandung Barat.
6.UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
7.UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Rengasdengklok Karawang; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 18 b) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Plumbon Cirebon; dan c) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang Pangandaran.
p.Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong Cianjur; b) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga Garut; c) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip Ciamis; d) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul Majalengka; e) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo Subang; dan f) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut Cirebon.
2.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta; b) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon; dan c) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
3.UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang Bogor; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros Sukabumi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 19 c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber Cianjur; d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa Purwakarta; e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran Bandung; f) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang Garut; g) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi Tasikmalaya; h) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah Ciamis; i) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul Majalengka; j) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh Sumedang; dan k) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak Subang.
q.Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, Kelas A.
r.Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bekasi.
2.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Kehutanan Karawang; dan b) Satuan Pelayanan Kehutanan Subang.
3.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi;
4.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kota Cimahi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung Barat;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 20
5.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kota Bandung, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung;
6.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
7.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran;
8.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kota Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Kehutanan Cirebon; dan b) Satuan Pelayanan Kehutanan Majalengka.
9.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang dan Daerah Kabupaten Indramayu, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Indramayu;
10.UPTD Tamah Hutan Raya (TAHURA) Ir. H. Djuanda, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Maribaya; dan b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Negla.
11.UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Hutan Daerah Kiarapayung; dan
12.UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, Kelas B.
s.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah I Cianjur, Kelas A, meliputi wilayah Kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
2.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah II Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kota Depok;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 21
3.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah III Purwakarta, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang;
4.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
5.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah V Sumedang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kabupaten Garut;
6.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah VI Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah VII Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
8.UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A.
t.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Industri Logam, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi; dan c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor.
2.UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut; d) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 22 e) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon; f) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang; dan g) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan Bandung.
3.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, Kelas A;
4.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, Kelas A;
5.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, Kelas A; dan
6.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Tasikmalaya.
u.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, Kelas A.
v.Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I, Kelas A;
2.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Kelas A;
3.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, Kelas A;
4.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, Kelas A;
5.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Kelas A;
6.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, Kelas A;
7.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhan Ratu, Kelas A;
8.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, Kelas A;
9.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Kelas A;
10.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Kelas A;
11.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, Kelas A;
12.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta, Kelas A;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 23
13.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, Kelas A;
14.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Kelas A;
15.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Kelas A;
16.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kelas A;
17.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, Kelas A;
18.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Kelas A;
19.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, Kelas A;
20.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, Kelas A;
21.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kelas A;
22.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Kelas A;
23.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kelas A;
24.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kelas A;
25.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, Kelas A;
26.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Kelas A;
27.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Kelas A;
28.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, Kelas A;
29.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Kelas A;
30.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kelas A;
31.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis, Kelas A;
32.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, Kelas A;
33.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi, Kelas A; dan
34.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, Kelas A.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/53D8697EC4 53D8697EC4 24
2.Ketentuan huruf b angka 3 Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: