DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban, Tugas Dan Tanggung Jawab, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Penghargaan, Kelembagaan, Peran Keluarga Dan Masyarakat, Data Dan Informasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat, secara kuantitas dan kualitas, masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. 3
5.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7.Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
10.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Lanjut Usia berhak dan berkewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungan sosial;
8. h.bantuan sosial;
9. i.partisipasi dan politik; dan
10. j.berkebudayaan.
(3)Kewajiban Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; 4
2. b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
3. c.memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 3

(1)Lanjut Usia terdiri atas Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.
(2)Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kecuali huruf g.
(3)Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kecuali huruf c dan huruf d.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Provinsi bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakaan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana dan prasarana ramah Lanjut Usia.
(2)Masyarakat bertanggung jawab atas terwujudnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam lingkungan Masyarakat.
(3)Keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam lingkungan Keluarga.

BAB IV

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 5

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia meliputi:
1. a.bimbingan beragama;
2. b.pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia. 5
(3)Pelaksanaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual dilakukan secara proporsional oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan dan pengembangan sosial.

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan melalui peningkatan:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. b.upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
3. c.pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
(2)Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia dilaksanakan untuk menjamin:
1. a.tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
2. b.terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
3. c.terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia.
(3)Pemerintah Daerah Provinsi memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
1. a.puskesmas dan rumah sakit ramah Lanjut Usia;
2. b.pos lanjut usia dan pos pembinaan terpadu.
(4)Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 7

(1)Pelayanan Kesempatan Kerja dilaksanakan pada sektor formal dan sektor nonformal.
(2)Lanjut Usia Potensial yang bekerja di sektor formal dan nonformal mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sektor nonformal dilakukan secara proporsional melalui pemberdayaan. 6

Pasal 8

(1)Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor nonformal dilaksanakan melalui kegiatan kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
(2)Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial.
(3)Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok bersama dapat diberikan bantuan sosial.
(4)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Masyarakat.
(2)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta bidang koperasi dan usaha kecil.

Pasal 10

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dilaksanakan melalui:

a.pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
b.pemberian kemudahan dalam pelayanan keringanan biaya;
c.pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kedinasan;
d.penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olah raga; dan
e.penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada sarana dan prasarana umum. 7

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998