Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3 . Gubemur adalah Gubemur Jawa Barat. 4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
6 . Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang k esehatan. 7 . Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut UPTD Khusus RSKK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah d i bidang kesehatan, bersifat khusus, dan memberikan layanan secara profesional.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya .
9 . Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
10.Pola Tata Kelola adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan UPTD Khusus RSKK antara Gubemur yang diwakili oleh Dinas Kesehatan dengan Pejabat Pengelola BLUD yang ditetapkan oleh Gubemur.
11 . Direktur adalah Direktur UPTD Khusus RSKK.
12.Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubemur dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Khusus RSKK.
13.Pemimpin BLUD adalah Direktur yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Khusus RSKK.
4
14.Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD UPTD Khusus RSKK yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Ketja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Satuan Pengawas Internal yang selanj utnya disingkat SPI, adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinetja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Pegawai Pemerintah dengan Petjanjian Ketja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan petjanjian ketja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
19.Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga non Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian khusus yang dapat dipeketjakan secara kontrak atau tetap.
20.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD UPTD Khusus RSKK yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Tenaga Profesional Lainnya .
21 . Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
22.Investasi adalah pengeluaran untuk m endapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.
23.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan d iperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
24.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pem erintah.
5
25.Remunerasi adalah imbalan ketja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pesangon, dan/ a tau pensiun.
26.Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinetja, dan anggaran BLUD.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan biaya , proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ a tau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
28.Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
29.Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan.
BAB II TATAKEWLA Bagian Kesatu Identitas BLUD UPTD Khusus RSKK Pasal 2
(1)Nama Rumah Sakit yaitu BLUD UPTD Khusus RSKK.
(2)Alamat BLUD UPTD Khusus RSKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jalan Raya Rancaekek KM 27 Nomor 612 Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
(3)Logo BLUD UPTD Khusus RSKK yaitu lambang oval berwarna biru gradasi hijau dengan gambar manusia merentangkan kedua tangan ke atas yang berwarna putih, dua buah oval di belakang gambar manusia yang berwarna biru gradasi, disertai tulisan "RSUD Kesehatan Ketja" berwarna biru dan "Provinsi Jawa Barat" berwarna hijau.
(4)Logo BLUD UPTD Khusus RSKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
Bagian Kedua Visi, Misi, dan Nilai-nilai Pasal 3 6
(1)Visi BLUD UPTD Khusus RSKK yaitu "Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan Unggulan Layanan Kesehatan Ke:rja Berstandar In ternasional pada Tahun 2030".
(2)Misi BLUD UPTD Khusus RSKK, yaitu :
a . menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan rujukan yang komprehensif dan holistik, berkualitas dengan unggulan kesehatan ke:rja; dan
b.berkontribusi dalam pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan ke:rja serta mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
(3)Nilai-nilai dasar yang dianut BLUD UPTD Khusus RSKK memuat:
a . profesional; b . akuntabilitas;
c.transparansi;
d . integritas; dan
e.ke:rja sama.
Bagian Ketiga Tujuan, Tugas, dan Fungsi BLUD UPTD Khusus RSKK Pasal 4 Tujuan BLUD UPTD Khusus RSKK, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mutu te:rjamin dan biaya yang te:rjangkau bagi semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan Jawa Barat Juara. PasalS BLUD UPTD Khusus RSKK mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan prima dalam bidang kesehatan kepada masyarakat dengan unggulan kesehatan ke:rja.