menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Pelaksanaan Pengadaan Pra-Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang GUBERNURJAWABARAT PERATURANGUBERNURJAWABARAT NOMOR44 TAHUN2023 TENTANG PEDOMANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHMELALUI PELAKSANAANPENGADAANPRA DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAHPROVINS!JAWABARAT SALIN AN
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6866);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor63);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
7.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
8.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor9 Tahun 2021 ten tang Tokodaring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor491);
9.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592);
10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
11.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2019 ten tang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor26);
2
12.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 59);
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PELAKSANAAN PENGADAAN PRA DOKUMEN PELAKSANAANANGGARANDI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAHPROVINS!JAWABARAT. BABI KETENTUANUMUM