DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2017

Nomor: 47
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Etika Aparatur; Majelis Kode Etik; Pemeriksaan Majelis Kode Etik; Sanksi Pelanggaran Kode Etik; Rehabilitasi; Ketentuan Lain-lain; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur, Pejabat Pembina Kepegawaian

Menetapkan

menetapkan kode etik Aparatur Sipil Negara berdasarkan karakteristik instansi;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pemberitukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pernerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakliir dengan Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukcta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
1. 2.Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Unda .. n~ Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tab un 2009 Nomor 143, Tarnbahan Lerrioaran Negara Republik Indonesia Nemer 5062); GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR'47I'AHUN 2017 TENTANG GUBERNUR JAWA BARAT I SALINANI •, \
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 ten tang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari- hari.
6.Majelis Kode Etik Aparatur, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi J awa Barat.
7.Pelanggaran Kode Etik Aparatur adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur. MEMUTUSKAN :
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil; Memperhatikan 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWABARAT.

Pasal 5

Kode Etik ASNPemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

a.mengetahui dan/atau memahami serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
c.menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
d.mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
f.dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung; BABII ETIKAAPARATUR

Pasal 4

Setiap ASNPemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik ASNyang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

a.jujur;
b.tanggung jawab;
c.disiplin;
d.integritas;
e.bersemangat;
f.kerjasama; dan
g.pelayanan prima.
b.memacu produktifitas ASNPemerintah Daerah Provinsi; dan
c.menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 2

Kode Etik Aparatur bertujuan untuk:

a.menjaga martabat, kehormatan, dan citra ASN Pemerintah Daerah Provinsi; 4
g.setiap ASN Pemerintah Daerah Provinsi harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
h.ASN Pemerintah Daerah Provinsi wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
1. 1.ASN Pemerintah Daerah Provinsi harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah; J. bagi ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
k.dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
1. 1.tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizm pimpman;
n.tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat, dan citra institusi Pemerintah Daerah Provinsi;
o.bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerin tahan;
p.membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan pihak terkait lainnya;
q.menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
r.melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan yang pa tut diduga mernbahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
s.tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Pemerintah Daerah Provinsi, bangsa dan negara;
t.tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
u.tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
v.tidak bertindak selaku peran tara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan;
w.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; 5

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri ASN Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

a.tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;
b.tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/ atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
c.meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra Pemerintah Daerah Provinsi, bangsa dan negara;
d.tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
e.tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
f.tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
g.loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
h.menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat bagi ASN Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

a.bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
b.memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
c.melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
d.menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
e.berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ke bersihan lingkungan; dan
f.membiasakan pola hidup sederhana.
x.bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
y.saling menghargai dan menghormati sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi, bawahan, atasan, dan di lingkungan masyarakat; dan
z.menjadi teladan yang baik terhadap ASN Pemerintah Daerah Provinsi, bawahan, atasan, dan di lingkungan masyarakat serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman; 6

Pasal 12

(1)Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.

Pasal 11

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang diperiksa.

Pasal 10

Dalam melakukan penegakan kode etik Aparatur, Gubernur dibantu oleh para Kepala Perangkat Daerah Provinsi . .

e.Anggota Tidak Tetap
d.Anggota Tetap
c.Sekretaris
b.Wakil Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (merangkap anggota); Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat {merangkap anggota); Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (merangkap anggota); Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Perangkat Daerah Provinsi terkait.
a.Ketua

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWABARAT.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWABARAT.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004