DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini berisi 4 Pasal, yakni Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan suatu petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan Dmarketplace Pengadaan Barang/Jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E- marketplace Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan lrmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 1 ,g' PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 05 TAI{UN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679],;
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 222, Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021;
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6.Peraturan [rmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7621; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANF'AATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

I' 2 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
1. 2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. 4.Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. 6.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Baralg/Jasa Perangkat Daerah Provinsi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekeq'aan.
6. 7.Dmarketplae Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
7. 8.Platform Emarketplace Pihak Ketiga adalah F- marketplace yang dikembangkan/diselenggaralan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transalsi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
8. 9.Toko Daring adalah tempat pelaku usaha/penyedia barang/jasa menjual produk melalui media elektronik Platform Dmarketplace Pihak Ketiga.
9. 10.Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan .& marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik Platform E- marketplace Pihak Ketiga.
10. 11.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. 12.Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawarair, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu pedanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
12. 13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan zrnggaran Perangkat Daerah.
13. 14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melalsanalan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. 15.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah Provinsi. J ,8' 4
15. 16.Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung/penunjukan langsung/e- purchasing lpembelian melalui toko daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
16. 17.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkal ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. 18.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi.
18. 19.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
19. 20.Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
20. 21.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. 22.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelalu Usaha yang menyediakal barang/jasa berdasarkan Kontrak.
22. 23.Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. 24.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
24. 25.Jasa l,ainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan / atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

(l) Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring tercantum dalam l,ampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ,9' 5 (21 Petunjuk Teloris Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.tugas dan wewenang para pihak dalam Pembelian melalui Toko Daring;
b.ketentuan dan syarat pengunaan Pembelian melalui Toko Daring;
c.tata cara Pembelian melalui Toko Daring pada Platform Dmarke@lace Pihak Ketiga; dan
d.pendampingan, pengawasan, dan pelaporan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian melalui Toko Daring. Peraturan Gubernur diundangkan.

Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap or€mg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung l0 Januarl 2020 s (9 NUR JAWA BARAT, RTDWAN KAMrr{)\ Diundangkan di Bandung pada tanggal ]0 Januari 2O2c \', sEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT \ \ 4 DAUD ACHMAD

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PPK, PP, Penyelenggaran Platform E-marketplace Pihak Ketiga, Pelaku Usaha/Penyedia, BPP untuk melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring. .lr BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1411IJP .O2O NOMOR 05 6 A PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 05 TAHUN 2o2o TANGGAL : 10 Jznuazi 202O TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E- MARKETPI,ACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Pembelian melalui Toko Daring meliputi:

1.PPK bertugas dan berwenang: a menetapkan spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja; mencari referensi harga Barang/Jasa (termasuk biaya pendukung); yang akan diadakan menetapkan rancangan Surat Pesanal; melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan keg'a, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada PP, dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh PP; menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia; b c d f. 6 melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa dikirimkan / dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Pesanan; yang Surat LAMPIRAN e.

h.melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.O00,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
i.menetapkan tim atau tenaga ahli;
j.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; ,t 7 2 menyemhkan hasil peke{aan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
m.menilai kinerja Penyedia. PP bertugas dan berwenang:
a.menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan dari PPK; melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform Emarketplace Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp2O0.0O0.000,0O (dua ratus juta rupiah); k b b c d d melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetuj uaan PPK. 3 Penyelenggara Platform B-marketplace Pihak Ketiga bertugas dan berwenang: a menyediakan Platform E-marketplace sebagai sarana Komunikasi Eleldronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring; memberikan hak akses/ akun f u.ser id bagt PPK dan/atau PP selaku pemesan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMKM di Daerah Provinsi Jawa Barat pada Platform E-marketplace; memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan Platform Dmarketplace dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform E- marketplace sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektonik.
1. 4.Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang: merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan; bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa: 1) kualitasbarang/jasa; 2l ketepatan perhitungan jumlah atau volume; b c c. a. t. / 8 3) ketepatan waktu penyerahan; dan 4l ketepatan tempat penyerahan. d melaksanakan pengiriman / pelaksanaaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifrkasi teknis barang/jasasebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
2. 5.BPP bertugas dan berwenang: meneliti kelengkapan dokumenlbukti transaksi Pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima; B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING. Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha lokal Daerah Provinisi dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah. Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut: PP, PPK, dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk llogin) pada Platform -& marketplace Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akw luser id yang telah diberikan oleh penyelenggara Platform Dmarketplace Pihak Ketiga. Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga dilakukan dengan: e 1 2 a.
b.menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
c.menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagl pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
d.melalsanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid.
e.memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. j- 9 untuk Barang/Jasa l.ainnya yang pagu anggara]rnya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PP. untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bemilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PPK. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA PLATFORM- MARKETPLACE PIHAK KETIGA Pemanfaatan Platfrom F-marketplace Pihak Ketiga sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah. Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform B marketplace Pihat Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut: Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis. Perkiraan harga PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi,dan/ atau training (apabila diperlukan). c Penyusunan rancangan Surat Pesanan PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman Barang/ pelaksanaan pekeq'aan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.
1. 2.Persiapan dan Pelalsanaan Pembelian melalui Toko Daring Persiapan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifi kasi teknis/ kerangka acuan keq'a, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara Platform E-marketplane Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga Barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi I training (apabila diperlukan). a b C b
2. 1.Persiapan Pengadaan / Pembelian melalui Toko Daring, meliputi: a. p 10
3. 3.Prosedur Pembelian melalui Toko Daring Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Platform F-marketploce Pihak Ketiga, sebagai berikut: a PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara Platform Dmarketplace Pihak Ketiga, berdasarkan spesilikasi teknis/kerangka acuan keq'a, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam Platform B marketplace Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/Jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/ fraining (apabila diperlukan). b. c. d e f PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil teknis dan harga Barang/Jasa, untuk kemudian persetujuan PPK. negosiasi mendapat Berdasarkan persetujuan PPK, PP menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia. Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak melalui Pembelian melalui Toko Daring. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelal<u Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
h.Dalam ha1 ditemukan kerusakan/ cacat/ malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
i.Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/ cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan / Kontrak, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/ Penyedia.
j.Setelah pengiriman / pekerjaan Barang/Jasa selesai l00o/o (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, PPK: / k 11 1) melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau 2l membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BPP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer). Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui Platform E-marketplace Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E- marketplace Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku mutatis mutondis b"gi PPK. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP, dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh UKPBJ bersama Penyelenggara Platform E-marketplace Pihak Ketiga. Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku ex. oficio Kepala UKPBJ, sebagai berikut:
a.mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
b.melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring. Pelaporal akvifitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku ex.officio Kepala UKPBJ kepada Gubernur. Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi. I 1 2 3 4 D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING ,0' E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI PEMANFAATAN DMARKETPLACE t2 TOKO DARING DALAM No. PLATFORM E-MARKEIPI. CE PIHAK KDTIGA PP/PPK/BPP PENYEDIA I Pelaku Usaha/ Penyedia aerespon dan meaindaklanjuti pemesanan dari PPIPPK; 2 ? I 3 4 PPK memeriksa kesesuaran barang/jasa yang dikirimkan dengan Surat Pesanan Tida*/Ya A PPK mengkonfirmasi penerimaan barang/jasa atau Bembuat berita acara serah terima 6 I I I I I I I I I I I I I I J 5 6 v \ R JAWA BARAT, L 5 o i RIDWAN KAMI0.- PP/PPK meoerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Penyedia Penyedia aengiliokan / oelaksa[akan pekerjaan barang/jasa sesuai Surat Pesanan

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018