Pembayaran TPP bag Pl.[S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.bagi PNS yang tedaring rana Gerakan Disiplin Aparatur, TPP dipotong 107o (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
b.bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
1.hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan;
2.hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, maka tidak diberikan TPP selama selama 6 (enam) bulan; dan
3.pengaturan lain yang mengatur tentang pegawai yang terkena hukuman disiplin, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
c.bagi PNS yang melakukan aktivitas negatif dikenakan pengurangan TPP sebesar syo (tiga persen) per satuan pelanggaran yang dihitung secara akumulasi, dengan maksimal pemotongan sebesar 45yo (empat puluh lima persen) untuk setiap jenis pelanggaran;
d.bagi PNS yang terbukti melakukan manipulasi data kineq'a, dilakukan pengurangan TPP sebanyak lOOo/o (seratus persen);
6
e.bagi wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN atau LKHASN sampai batas waktu pelaporan, dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan 25o/o (dua puluh lima persen) sampai yang bersangkutan melaporkan; dan
f.bagi pegawai yang tidak melakukan pengembalian dana Tuntutan Perbendaharaan-T\rntutan Ganti Rugr dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) sampai yang bersangkutan melakukan pengembalian.
8.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IVA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKINERJA TERBAIK
9.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42a daa Pasal 42b sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42a
(1)Gubernur memberikan penghargaan kepada PNS berkinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, berdasarkan hasil penilaian kinerja terbaik.
(2)PNS berkinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan setiap bulan untuk:
a.jenjang pangkat jabatan pengawas;
b.jenjang pangkat jabatan administrator;
c.jenjang pangkat jabatan fungsional; dan
d.jenjang pangkat jabatan pelaksana.
(3)Khusus untuk PNS berkineda terbaik pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, dilakukan setiap tiga bulan.
(a) Pemilihan dan penentuan PNS berkinerja terbaik terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a.pemilihan tingkat Perangkat Daerah;
b.pemilihan antar kandidat; dan
c.pemilihan tingkat Provinsi Jawa Barat.
(5)PNS berkinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan TPP sebesar l0Oo/o (seratus persen) dari TPP maksimal jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian Pasal 42b
(1)Penitaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 42a, meliputi:
a.nilai kinerja;
b.nilai kuesioner; dan
c.nilai pemilihan pegawai terbaik.
7 7
(2)Kandidat PNS terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42a ayat (4) huruf a har.us:
a.mengisi formulir prestasi yang menjelaskan berbagai prestasi, capaian, dan aspek positif pendukung lainnya dalam bentuk narasi singkat;
b.mengisi tautan yang berisi video perkenalan dan penjelasan prestasi, capaian, dan aspek positif pendukung lainnya dengan d.urasi video maksimal 1 (satu) menit; dan
c.melakukan penilaian antar kandidat sesuai dengan jenjang pangkat jabatannya berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.
(3)Pada tahap penilaian tingkat Provinsi Jawa Barat, proses seleksi dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Peraturan Gubernur diundangkan Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Aeusttrs 2020 JAWA BARAT 'y'0 \ MOCHAMAD RIDWAN KAMII{)\ \ Diundangkan di Bandung pada tanggal 14 Leu*uE eOeO SEKRETARIS DAERAH PRO JAWA BARAT, WANGSAATMADJA r(l rE, CA l. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 64 \