DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015

Nomor: 74
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Unsur Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemcrintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi Aparatur Sipil Negara;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinlahan Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat lentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Ba rat;
l.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembenlukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 lentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Oacrah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tcntang Pembentukan Provinsi Banlcn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1• TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMER!NTAHAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT SALIN AN BARAT TENTANG PEMERINTAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFEST DAERAH PROVINS! JAWA BARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pernerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nornor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor6);
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tah un 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementcrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan Provinsi Jawa Barat (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 2 Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonorn.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dacrah Kabupateri/ Kola adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Baral.
5.Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah PemerinLah Oaerah Kabupaten/Kota di .Jawa Barat.
6.Sekretaris Dacrah adalah Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Badan adalah Badan Pendidikan dan Pclatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LSP-PEMDA Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk rnelaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di luar Pemerintah Daerah Jawa Barat berdasarkan periugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kemcnterian Dalam Negeri dan/ atau kerjasama antar Pemerintah Daerah.
10.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai clengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SK3APDN clan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI dan/atau Standar Internasional.
11.Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang clikeluarkan oleh LSP - PEMDA dan/ atau LSP - PEMDA Provinsi yang menerangkan bahwa seseorang Lelah menguasai kompetcnsi kerja pada jenis dan jabatan tertentu. 3 ------------------------·----------·------------- pokok bidang tugas kerja

Pasal 4

(1)LSP-PEMDA Provinsi mempunyai melaksanakan sertifikasi kompetensi urusan Pernerintahan Dacrah lingkup:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi;
(1)LSP - PEMDA Provinsi adalah lembaga non struktural, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara adrninistratif dan teknis operasional kepada Kepala Badan selaku Penanggung Jawab.
(2)Penanggungjawab mempertanggungjawabkan secara umum pelaksanaan tugas LSP-PEMDA Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(1)Pembentukan LSP-PEMDA Provinsi bertujuan untuk mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
(2)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan mutu serta pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

12.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP - PEMDA/LSP PEMDA Provinsi dalam rangka memastikan pcnguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
13.Skema Sertifikasi Kompetcnsi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sarna, serta prosedur yang sama. 4 oleh pimpinan unit wajib diolah dan pertimbangan lebih

(3)Setiap laporan yang diterirna organisasi dari bawahan, dipergunakan sebagai bahan Ian jut.
(4)Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, ternbusan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi/Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(1)Kepala LSP-PEMDA Provinsi memberikan laporan mengenai LSP-PEMDA Provinsi kepada Penanggung Jawab.
(2)Setiap pimpinan unit di lingkungan LSP-PEMDA Provinsi, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB III

UNSUR ORGANISASI

Pasal 5

(1)Unsur Organisasi LSP-PEMDA Provinsi terdiri atas:
1. a.Pembina, adalah Gubcrnur;
2. b.Pengarah, adalah Sekretaris Daerah;
3. c.Penanggungjawab, adalah Kepala Badan;
4. d.Pejabat Struktural terkait di lingkungan Badan; dan
5. e.Pejabat Fungsional di lingkungan Badan.
(2)Susunan organisasi dan personalia LSP-PEMDA Provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
1. b.Pernerintah Daerah Kabupaten /Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, berdasarkan penugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kerjasama antar Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok LSP-PEMDA Provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), mernpunyai fungsi:
1. a.Pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi;
2. b.Pelaksanaan uji kompetensi; dan
3. c.Penerbitan sertifikat kompetensi. 5 SERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2015 NOMOR 74 SERI E !WA KARNIWA ttd Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA BARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 2015 AHMAD HERYAWAN ttd

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Gubernur 101 dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 2015 GUBERNURJAWA BARAT,

(1)Gubernur melakukan pembinaan umum dan pengendalian penyelenggaraan sertifikasi profesi oleh LSP - PEMDA Provinsi.
(2)Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kernenterian Dalam Negeri melakukan pembinaan teknis sertifikasi profesi oleh LSP - PEMDA Provinsi. BABV PEMBIAYAAN

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8

Pasal 7

Pembiayaan LSP-PEMDA Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan;
b.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara melalui Daftar lsian Program dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri; dan/atau
c.Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

UNSUR ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 9

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

UNSUR ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 9

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014