Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2018
- Nomor
- 95
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Beberapa Ketentuan telah diubah.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
menetapkan Peraturan Gubemur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Mengingat Menimbang GUBERNURJAWABARAT PERATURAN GUBERNURJAWA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KE~JA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH D~ERAH PROVINSI JAWA BARAT ' DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,
2
3
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan ::
PERATURANGUBERNUR TENTANGTUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA . BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAHPROVINSIJAWA BARAT. MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan
1 7. Pengkajian adalah proses menelah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
5
6
4 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPNyang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
7 Bagian Kedua Kepala Sadan
BAB II TUGAS POKOK,FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATAKERJA Bagian Kesatu Sadan
BAB II
( 1) Sadan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
dan
I. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan rnanusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan; 9
LHKPNdan LHKASNlingkup Badan;
aa. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;dan bb. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya. 10
j. f. pengkajian dan teknis bidang dilaksanakan oleh
menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana Badan;
menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, perlengkapan, keuangan, kehumasan, pengelolaandan pelayanan informasi, keprotokolan serta pengelolaanperpustakaan dan kearsipan Badan; menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaandan ketatalaksanaan Badan; 1. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 4 ( 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan · pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, serta membantu KepalaBadan mengkoordinasikanbidang-bidang.
11
{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
12
J. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Perencanaan dan Pelaporan serta Badan;
13
J· melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
14
(3} Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Urnum:
15 Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
{l) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, {2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
q, melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
16
J. menyelenggarakan koordinasi dan mensinkronisasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
17
aa, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah; bb. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; cc. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; dd. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; ee. rnenyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; ff. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/ pertimbangan mengenai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penetapan ke bijakan Pemerintah Daerah Provinsi; gg. menyelenggarakan pengendaJian tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan hh. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
18
J. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek Pendanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
20
21
22 Bagian Kelima Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub)