DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak, penagnggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (HimpunanPeraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben- daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana pemungut Pajak Daerah.
7.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membantu Dinas dalam pendaftaran Obyek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana pemungut Pajak.
10.Pihak Lain adalah Instansi yang membantu Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah yaitu Kepolisian Daerah.
11.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara Iangsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
14.Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak Atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
19.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 2

Insentif pemungutan Pajak diberikan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan pajak.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Dinas.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. c.Pegawai pada Dinas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
4. d.Pihak lain yang membantu Dinas.

Pasal 4

(1)Dinas dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.Kinerja dinas;
2. b.Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai dinas;
3. c.Pendapatan Daerah; dan
4. d.Pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. BagianKedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

a.Pajak Kendaraan Bermotor;
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d.Pajak Air Permukaan;

Pasal 6

(1)Besarnya Insentif pemungutan Pajak ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari target penerimaan tiap jenis Pajak;
(2)Besaran insentif ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 7

(1)Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan perbulan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras
(3)Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan perbulan paling tinggi 9 (sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(4)Besaran Insentif yang dibayarkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan Kepada Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu Dinas dalam pendaftaran Obyek PKB dan BBNKB, ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari insentif pemungutan PKB dan BBNKB.
(5)Pegawai Negeri Sipil pada Dinas telah diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan, sehingga besaran insentif tidak mengikuti Pasal 6 ayat (1).
(6)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibayarkan kepada pegawai Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.40% (empat puluh perseratus) dibayarkan berdasarkan rangkaian pemungutan pajak daerah;
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibayarkan berdasarkan penanganan piutang;
3. c.20% (duapuluh perseratus) dibayarkan berdasarkan target pencairan piutang
(7)Besaran insentif maksimal yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS pada Dinas sesuai dengan Lampiran.
(8)Bagi pegawai Dinas yang pindah tugas, bebas tugas, pensiun dan meninggal dunia diberikan insentif pemungutan pajak daerah yang belum diterima selama bekerja pada Dinas.

Pasal 8

Kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak atas pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi tanggung jawab penerima.

Pasal 9

Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Dinas dan Pihak lain setiap triwulan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif.
(2)Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja insentif pemungutan pajak daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017