Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya /( Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 4.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentang StandarNasional Pendidikan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4960)sebagaimanatelah diubahbeberapakali dan terakhirdenganPeraturan PemerintahNomor13Tahun2015tentangPerubahan KeduaAtasPeraturanPemerintahNomor19Tahun2005 tentangStandarNasionalPendidikan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor71,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5410); 5.PeraturanPemerintahNomor48Tahun2008tentang PendanaanPendidikan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2008Nomor91,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4864); 6PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010tentang PengelolaanDanPenyelenggaraanPendidikan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor23, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5105)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor66Tahun2010tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010tentang PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiatahun2010Nomor112, TambahanLembaranNegaraRepbulikIndonesiaNomor 5157); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN GUBERNURTENTANGPERAN SERTA MA- SYARAKATDALAMPENDANAAN PENDIDIKAN PADASEKOLAH MENENGAHATASNEGERI,SEKOLAHMENENGAHKEJURUAN NEGERI,DANSEKOLAHLUARBIASANEGERIDIPROVINS! JAWATENGAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernurini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiJawaTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerahmenurutasas otonomi dan tugaspembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA N adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP atau sederajat).
9.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK N adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya.
10.Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLB N adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus pada SDLB, SMPLB dan SMALB.
11.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. 12.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
13.Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, antara lain :
a.Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan dalamsistemdanprmsip sebagaimanadimaksuddalam IndonesiaTahun1945.
NegaraKesatuanRepublikIndonesia Undang-UndangDasarNegaraRepublik 3.PemerintahDaerahadalahGubernursebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerahotonom. 4.GubernuradalahGubernurJawaTengah. 5.Dinas adalahDinasPendidikanDanKebudayaanProvinsiJawaTengah. 6.KepalaDinasadalahKepalaDinasPendidikanDanKebudayaanProvinsi JawaTengah. 7.Pendidikan adalah usahasadardan terencanauntukmewujudkansuasana belajardanprosespembelajaranagarpesertadidiksecaraaktif mengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatanspiritual kegamaan,pengendaliandiri,kepribadian,kecerdasan,akhlakmulia,serta ketrampilanyangdiperlukandirinya,masyarakat, BangsadanNegara. 8.SekolahMenengahAtasNegeriyangselanjutnyadisingkatSMANadalah jenjang pendidikanmenengahpadapendidikanformaldiIndonesiasetelah lulusdariSekolahMenengahPertama(SMPa tausederajat). 9.SekolahMenengahKejuruanNegeriyangselanjutnyadisingkatSMKN adalahsalahsatubentuksatuanpendidikanformalyang menyelenggarakanpendidikankejuruanpadajenjangpendidikan menengahsebagailanjutandaritingkatdi bawahnya. 10.SekolahLuarBiasaNegeriyangselanjutnyadisingkatSLBNadalah sekolahkhususbagianakusiasekolahyangmemilikikebutuhankhusus padaSDLB,SMPLBdanSMALB. 11.Penyelenggaraanpendidikan adalahkegiatanpelaksanaankomponen sistempendidikanpadasatuanatauprogrampendidikanpadajalur, jenjangdanjenispendidikanagarprosespendidikandapatberlangsung sesuaitujuanpendidikannasional. 12.Pendanaanpendidikan adalahpenyediaansumberdayakeuanganyang diperlukan untukpenyelenggaraandanpengelolaanpendidikan. 13.Danapendidikanadalahsumberdayakeuanganyangdisediakan untuk menyelenggarakandanmengelolapendidikan. 14.StandarNasional Pendidikanadalahkriteriaminimaltentangsistem pendidikandiseluruhwilayahhukumNegaraKesatuanRepublik Indonesia.
15.Pesertadidik adalah anggotamasyarakatyangberusahamengembangkan potensi dirimelalui prosespembelajaranyangtersediapadajalur,jenisdan jenjangpendidikan tertentu.
16.MasyarakatadalahkelompokwarganegaraIndonesianonpemerintahyang mempunyaiperhatiandanperanandalam bidang pendidikan,antaralain: a.Pesertadidik,orangtuaatauwali pesertadidik;dan 17. 18. 19. 20. (1) (2)
b.Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan; Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali. Perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan dalam jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Siswa Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga atau orangtua/wali secara ekonomi ditetapkan pemerintah termasuk dalam katagori miskin. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN