DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gurbenur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tanggung jawab pendanaan pendidikan, ruang lingkup, sumbangan orang tua/wali peserta didik, sumbangan pihak lain, penggunaan sumbangan dan bantuan pengawasan dan pelaporan, pengaduan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah; Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan— Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692); Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor‘9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas GUBERNURJAWATENGAH PERATURANGUBERNURJAWATENGAH NOMOR12Tl,IlUN2017 TENTANG PERAN SERTAMASYARAKATDALAMPENDANAANPENDIDIKANPADA SEKOLAHMENENGAHATASNEGERI,SEKOLAHMENENGAH KEJURUANNEGERI,DAN SEKOLAHLUARBIASANEGERI DIPROVINS!JAWATENGAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA GUBERNURJAWATENGAH, Menimbang:a.bahwaperansertamasyarakatterhadappendanaan pendidikanpadaSekolahMenengahAtasNegeri,Sekolah MenengahKejuruanNegeridanSekolahLuarBiasaNegeri sangatdibutuhkangunamendukungterselenggaranya layananpendidikanbermutuberbasisStandarNasional Pendidikandalamrangkamenyiapkansumberdaya manusiayang kompetitif,bermoraldanberkarakter; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufa,perlumenetapkanPeraturanGubernur tentangPeranSertaMasyarakatDalamPendanaan PendidikanPadaSekolahMenengahAtasNegeri,Sekolah MenengahKejuruanNegeriDanSekolahLuarBiasaNegeri diProvinsiJawaTengah; Mengingat:1.Undang-UndangNomor10Tahun1950 tentang PembentukanProvinsiJawaTengah(HimpunanPeraturan- PeraturanNegaraTahun1950 hal.8692); 2.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistem PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor78,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4301); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubahbeberapakali terakhirdenganUndang-Undang Nomor·9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5157fi MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MA— SYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TEN GAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—luasnya /( Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 4.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentang StandarNasional Pendidikan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4960)sebagaimanatelah diubahbeberapakali dan terakhirdenganPeraturan PemerintahNomor13Tahun2015tentangPerubahan KeduaAtasPeraturanPemerintahNomor19Tahun2005 tentangStandarNasionalPendidikan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor71,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5410); 5.PeraturanPemerintahNomor48Tahun2008tentang PendanaanPendidikan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2008Nomor91,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4864); 6PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010tentang PengelolaanDanPenyelenggaraanPendidikan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor23, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5105)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor66Tahun2010tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010tentang PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiatahun2010Nomor112, TambahanLembaranNegaraRepbulikIndonesiaNomor 5157); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN GUBERNURTENTANGPERAN SERTA MA- SYARAKATDALAMPENDANAAN PENDIDIKAN PADASEKOLAH MENENGAHATASNEGERI,SEKOLAHMENENGAHKEJURUAN NEGERI,DANSEKOLAHLUARBIASANEGERIDIPROVINS! JAWATENGAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernurini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiJawaTengah. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerahmenurutasas otonomi dan tugaspembantuandenganprinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA N adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP atau sederajat).
9.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK N adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya.
10.Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLB N adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus pada SDLB, SMPLB dan SMALB. 11.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. 12.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
13.Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 14.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, antara lain :

a.Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan dalamsistemdanprmsip sebagaimanadimaksuddalam IndonesiaTahun1945. NegaraKesatuanRepublikIndonesia Undang-UndangDasarNegaraRepublik 3.PemerintahDaerahadalahGubernursebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerahotonom. 4.GubernuradalahGubernurJawaTengah. 5.Dinas adalahDinasPendidikanDanKebudayaanProvinsiJawaTengah. 6.KepalaDinasadalahKepalaDinasPendidikanDanKebudayaanProvinsi JawaTengah. 7.Pendidikan adalah usahasadardan terencanauntukmewujudkansuasana belajardanprosespembelajaranagarpesertadidiksecaraaktif mengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatanspiritual kegamaan,pengendaliandiri,kepribadian,kecerdasan,akhlakmulia,serta ketrampilanyangdiperlukandirinya,masyarakat, BangsadanNegara. 8.SekolahMenengahAtasNegeriyangselanjutnyadisingkatSMANadalah jenjang pendidikanmenengahpadapendidikanformaldiIndonesiasetelah lulusdariSekolahMenengahPertama(SMPa tausederajat). 9.SekolahMenengahKejuruanNegeriyangselanjutnyadisingkatSMKN adalahsalahsatubentuksatuanpendidikanformalyang menyelenggarakanpendidikankejuruanpadajenjangpendidikan menengahsebagailanjutandaritingkatdi bawahnya. 10.SekolahLuarBiasaNegeriyangselanjutnyadisingkatSLBNadalah sekolahkhususbagianakusiasekolahyangmemilikikebutuhankhusus padaSDLB,SMPLBdanSMALB. 11.Penyelenggaraanpendidikan adalahkegiatanpelaksanaankomponen sistempendidikanpadasatuanatauprogrampendidikanpadajalur, jenjangdanjenispendidikanagarprosespendidikandapatberlangsung sesuaitujuanpendidikannasional. 12.Pendanaanpendidikan adalahpenyediaansumberdayakeuanganyang diperlukan untukpenyelenggaraandanpengelolaanpendidikan. 13.Danapendidikanadalahsumberdayakeuanganyangdisediakan untuk menyelenggarakandanmengelolapendidikan. 14.StandarNasional Pendidikanadalahkriteriaminimaltentangsistem pendidikandiseluruhwilayahhukumNegaraKesatuanRepublik Indonesia.
1. 15.Pesertadidik adalah anggotamasyarakatyangberusahamengembangkan potensi dirimelalui prosespembelajaranyangtersediapadajalur,jenisdan jenjangpendidikan tertentu. 16.MasyarakatadalahkelompokwarganegaraIndonesianonpemerintahyang mempunyaiperhatiandanperanandalam bidang pendidikan,antaralain: a.Pesertadidik,orangtuaatauwali pesertadidik;dan 17. 18. 19. 20.

(1)
(2)
1. b.Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan; Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali. Perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan dalam jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Siswa Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga atau orangtua/wali secara ekonomi ditetapkan pemerintah termasuk dalam katagori miskin. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA N, SMK N dan SLB N di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk membantu terselenggaranya peningkatan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan. Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA N, SMK N dan SLB N di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

a.membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan;
b.mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan;

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab :

a.Pernerintah;
b.Pemerintah Daerah; dan
c.Masyarakat.
b.Pihaklainyangmempunyaiperhatiandanperanandalambidang pendidikan. 17.RencanaKerjadanAnggaranSekolahyangselanjutnyadisingkatRKAS adalahdokumenyangberisirencanaprogrampengembangansekolahsatu tahunke depanyangdisusunberdasarkanRencanaKerjaSekolahuntuk mengatasikesenjanganyangadaantarakenyataandenganyang diharapkanmenujuterpenuhinyaStandarNasional Pendidikan; 18.Sumbangan adalahpenerimaanbiayapendidikanbaikberupauang dan/ataubarang/jasayangdiberikanolehpesertadidik, orangtua/wali. Perseorangan ataulembagalainnyakepadasatuanpendidikanyang bersifatsukarela,tidakmemaksa,tidakmengikat,dantidakditentukan dalamjumlahmaupunjangkawaktupemberiannya. 19.SiswaMiskinadalahpesertadidikyangberasaldarikeluargaatau orangtua/wali secaraekonomi ditetapkanpemerintahtermasukdalam katagorimiskin. 20.KomiteSekolahyangselanjutnyadisebutKomiteadalahlembagamandiri yangberanggotakanorang tua/walipesertadidik,komunitassekolahserta tokohmasyarakatyangpeduli pendidikan. BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2

(1)PeransertamasyarakatdalamPendanaanPendidikanpadaSMAN,SMKN danSLBNdiProvinsiJawaTengahdimaksudkanuntukmembantu terselenggaranyapeningkatanlayananpendidikanbermutudan berkeadilan.
(2)PeransertamasyarakatdalamPendanaanPendidikanpadaSMAN,SMKN danSLBNdiProvinsiJawaTengahbertujuan untuk: a.membantupendanaanpenyelenggaraanpendidikan; b.mendorongakuntabilitaspengelolaandanapendidikanpadasatuan pendidikan;

Pasal 3

Pendanaanpendidikanmerupakantanggungjawab: a.Pemerintah;

b.PemerintahDaerah;dan c.Masyarakat. f

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan meliputi:

a.Sumbangan Orang Tua/Wali Peserta Didik;
b.Sumbangan Pihak Lain. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara satuan pendidikan, Komite dengan masyarakat.

BAB V

SUMBANGAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK

Pasal 5

Sumbangan orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip : a. {lacuna

(2)
(3)
(4)Musyawarah Mufakat; Akuntabilitas Keadilan; Kecukupan; dan Keterbukaan.

Pasal 6

Prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar hasil musyawarah mufakat antara satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik. Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan orang tua/wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan. Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik. Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d adalah dalam penetapan besaran peran serta orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pasal 4

(1)Ruanglingkupperansertamasyarakatdalampendanaanpendidikan meliputi: a.SumbanganOrangTua/WaliPesertaDidik;
1. b.SumbanganPihakLain.
(2)Sumbangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)berdasarkanhasil kesepakatanantarasatuanpendidikan,Komite denganmasyarakat. BABV SUMBANGANORANGTUA/WALiPESERTADIDIK BagianKesatu Prinsip Pasal 5 Sumbanganorang tua/walipesertadidikdalampendanaanpendidikanpada satuanpendidikanditentukanberdasarkanprinsip:
1. a.MusyawarahMufakat; b.Akuntabilitas c.Keadilan; d.Kecukupan;dan e.Keterbukaan.

Pasal 6

(1)PrinsipmusyawarahmufakatsebagaimanadimaksuddalamPasal 5huruf aadalahdalampenetapanbesaranperansertamasyarakatdalam pendanaanpendidikanpadasatuanpendidikanharusberdasarhasil musyawarahmufakatantarasatuanpendidikandenganorang tua/wali pesertadidik.
(2)PrinsipakuntabilitassebagaimanadimaksuddalamPasal 5hurufbadalah dalampemberiansumbanganorang tua/wali pesertadidikwajib dipertanggungjawabkansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
(3)PrinsipkeadilansebagaimanadimaksuddalamPasal 5hurufcadalah dalampenetapanbesaranperansertamasyarakatdalampendanaan pendidikanpadasatuanpendidikan harusdisesuaikandengan kemampuanekonomiorang tua/wali pesertadidik.
(4)PrinsipkecukupansebagaimanadimaksudPasal 5hurufdadalahdalam penetapanbesaranperansertaorang tua/wali pesertadidikdalam pendanaanpendidikanpadasatuanpendidikanharusberdasarkecukupan terhadap kebutuhanpenyelenggaraanlayananpendidikan.
(5)Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus didasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik.

Pasal 7

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan:

a.Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite bersama perwakilan Orang Tua/Wali Peserta didik. Satuan Pendidikan menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan Komite bersama Orang Tua/Wali Peserta didik. RKAS yang telah disepakati Komite bersama Orang Tua/Wali Peserta didik dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas. Satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada Orang Tua/Wali peserta didik dan masyarakat. Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan sumbangan orang tua/wali peserta didik hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajarannya. Satuan Pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga Miskin. Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan.

BAB VI

SUMBANGAN PIHAK LAIN

Pasal 8

Sumbangan pihak lain dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

a.Keterbukaan;
b.Akuntabilitas;
c.Tidak Mengikat; dan
d.Kemanfaatan.

(5)PrinsipketerbukaansebagaimanadimaksuddalamPasal 5hurufeadalah dalampenetapanbesaranperansertamasyarakatdalampendanaan pendidikanpadasatuanpendidikanharusdidasarkananalisiskebutuhan sekolahyangdisampaikansecaraterbukakepadaorang tua/walipeserta didik. BagianKedua TataCaraPenerimaanSumbangan Pasal 7 Tatacarapenerimaansumbanganyangberasaldariorang tua/walipeserta didik,dilaksanakandenganketentuan: a.SatuanpendidikanmenyusunRKASyangselanjutnyadibahasdalamrapat Komite bersamaperwakilanOrangTua/Wali Pesertadidik.
1. b.SatuanPendidikanmenyelenggarakanrapatumumRKASyangmelibatkan Komite bersamaOrangTua/WaliPesertadidik. c.RKASyangtelahdisepakatiKomite bersamaOrangTua/WaliPesertadidik danselanjutnyadisahkanolehKepalaDinas. d.SatuanpendidikanmelaksanakansosialisasiRKAS kepadaOrangTua/Wali pesertadidikdanmasyarakat.
2. e.Berdasarkan tahapansebagaimanadimaksudpadahurufasampaidengan hurufd ditetapkansumbanganorangtua/wali pesertadidikhanyasatu jenissumbangansetiap tahunpelajarannya.
3. f.SatuanPendidikanwajibmembebaskansumbanganpendidikanbagi pesertadidikyangberasaldarikeluargaMiskin. g.Pemberiansumbangan tidakbolehdikaitkandenganpersyaratanakademik untukpenerimaanpesertadidik,penilaianhasilbelajarpesertadidik, dan/ataukelulusanpesertadidikdarisatuanpendidikan.
4. h.Sumbangankepadasatuanpendidikanwajibdicatat/dibukukandan dilaporkansesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. BABVI SUMBANGANPIHAKLAIN BagianKesatu Prinsip Pasal 8 Sumbanganpihaklaindalampendanaanpendidikanpadasatuanpendidikan ditentukanberdasarkanprinsip:
5. a.Keterbukaan;
6. b.Akuntabilitas;
7. c.TidakMengikat;dan
8. d.Kemanfaatan. t
(1)
(2)
(3)
(4)

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018