menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah; 1 . U ndang U ndang N omor 1 0 Tah un 1 9 50 ten tang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1 9 5 0 Halaman 86- 9 2 ) ; 2 . Undang Undang Nomor 8 Tahun 199g tentang Pcrlindungan Konsumen (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.999 Nomor 4 2 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 2 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 4 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang Undang Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ten tang Pengarnanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 7 8 1 ) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 1 0 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2 0 1 4 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2 0 1 4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
1 0 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 74); 1 1 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2 0 1 8 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 338); 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 808); 1 3 . Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah (Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2 0 1 7 Nomor 6 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINS! JAWA TENG AH.