Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Juli 2024 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 18 Pelaks.Friendy/Subkor.Sulis/Koor.Haryono/VII/2024 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PERANGKAT DAERAH BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penyelenggaran SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan SPIP, Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing. Pemerintah Daerah telah melakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level Pemerintah Daerah yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Namun demikian, perlu dilakukan penyesuaian atas pedoman tersebut untuk menilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level Perangkat Daerah. Manajemen Risiko Indeks telah ditetapkan menjadi indikator sasaran strategis pada tiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah, perlu adanya penyusunan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah. Selain itu diperlukan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi SPIP Terintegrasi bagi Inspektorat selaku Unit Pengawasan dan bagi Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko. Pedoman ini mengatur Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang meliputi penilaian mandiri oleh Unit Pemilik Risiko, penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh Unit Kepatuhan Internal Perangkat Daerah, dan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat. B. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Perangkat Daerah disusun dengan maksud :
1.Menetapkan standar mekanisme dan proses penilaian mandiri oleh Perangkat Daerah;
2.Menetapkan standar mekanisme penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal Perangkat Daerah atas hasil penilaian mandiri Perangkat Daerah;
3.Menetapkan standar mekanisme Evaluasi SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat; dan
4.Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko.
BAB II DEFINISI DAN KONSEP A. MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian output dan outcome organisasi. Sedangkan untuk keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan bulan Desember sebelum tahun Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dilaksanakan. B. MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) MRI pada Perangkat Daerah adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Perangkat Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area pada 3 (tiga) komponen utama yaitu :
1.Perencanaan Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.
2.Kapabilitas Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut :
a.Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan Perangkat Daerah terkait penerapan manajemen risiko.
b.Kebijakan Manajemen Risiko Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.
c.Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko.
d.Kemitraan Kemitraan terkait dengan bagaimana Perangkat Daerah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;.
e.Proses pengelolaan risiko Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan Perangkat Daerah dalam pengelolaan risiko.
3.Hasil Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut :
a.Aktivitas Penanganan Risiko Merupakan implementasi penanganan risiko oleh Perangkat Daerah.
b.Outcome Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
C. INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) Sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah berkomitmen dalam melakukan pengendalian korupsi. Untuk mengukur seberapa efektif pengendalian korupsi yang sudah dilakukan oleh Perangkat Daerah, maka diperlukan indikator yang menunjukkan efektivitas pengendalian korupsi. IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu :
1.Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi.
Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
a.Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, Standar Operasional Prosedural (SOP) antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana;
dan
b.Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
2.Pilar Penerapan Strategi Pencegahan.
Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada :
a.Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi; dan
b.Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.
3.Pilar Penanganan Kejadian Korupsi.
Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.
a.Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
b.Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.
BAB III KERANGKA KERJA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI A. KOMPONEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Adapun kerangka Penilaian Penyelenggaraan SPIP disajikan pada Gambar III.1. Gambar III.1 Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah PENETAPAN TUJUAN STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Penilaian Kualitas Perencanaan Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian Tujuan MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK NILAI MATURITAS SPIP Sumber : diolah oleh Penyusun Adapun penjelasan dari setiap komponen sebagai berikut :
1.Penetapan Tujuan Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada Unit Kerja sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut.
LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS IEPK LEVEL KAPABILITAS Sasaran Strategis Perangkat Daerah Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kepatuhan Perangkat Daerah Efektivitas dan Efisiensi Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi perencanaannya.
2.Struktur dan Proses Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK.
3.Pencapaian Tujuan SPIP Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah yang ditunjukkan melalui penilaian atas capaian sasaran strategis, program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta hasil persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan bulan Desember tahun sebelum periode pelaksanaan evaluasi SPIP Terintegrasi.
B. PEMBOBOTAN DAN KARAKTERISTIK HASIL PENILAIAN Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK. Subunsur 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif pada SPIP menggunakan hasil penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP yang dinilai dengan pedoman tersendiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kertas Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi akan diatur dengan Keputusan Inspektur. Penetapan skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat Maturitas SPIP. Interval skor tingkat Maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Tabel III.1. Tabel III.1 Interval Skor dan Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP NO. TINGKAT MATURITAS INTERVAL SKOR KARAKTERISTIK
1.Rintisan 1,00 ≤ Skor < 2,00 Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
2.Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00 Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
NO. TINGKAT MATURITAS INTERVAL SKOR KARAKTERISTIK
3.Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00 Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif .
4.Terkelola dan Terukur 4,00 ≤ Skor < 4,50 Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
5.Optimum ≥ 4,50 Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut :
1.Tingkat Rintisan.
Tingkat Maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik. Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.
2.Tingkat Berkembang.
Tingkat Maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.
3.Tingkat Terdefinisi.
Tingkat Maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh Unit Kerja Organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.
4.Tingkat Terkelola dan Terukur.
Tingkat Maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi dengan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP “Terkelola dan Terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
5.Tingkat Optimum.
Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang- undangan. C. PROSEDUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PERANGKAT DAERAH. Prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah meliputi proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah. Prosedur tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksana kegiatan masing-masing. Prosedur ini dapat dilihat pada Gambar III.2 berikut : Gambar III.2 Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Sumber : diolah oleh Penyusun BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk menetapkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan penjaminan kualitas dilaksanakan sesuai dengan pedoman untuk merumuskan catatan hasil penjaminan kualitas serta saran perbaikan. A. PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS. Proses penilaian mandiri dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah, dan proses penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :
1.Ketua Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah selaku Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri;
2.Ketua Unit Kepatuhan Internal selaku Koordinator Penjaminan Kualitas;
3.Tim Penilaian Mandiri Perangkat Daerah selaku Pelaksana Penilaian Mandiri;
dan
4.Unit Kepatuhan Internal selaku Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri;.
B. WAKTU PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS. Penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April tahun berjalan. C. TAHAP PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS. Penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
1.Tahap Persiapan.
Tahap persiapan dilakukan dengan membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas. Perangkat Daerah menetapkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas terkait pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas. Minimal sepertiga Tim Penilaian Mandiri telah mengikuti bimbingan teknis SPIP, sedangkan seluruh Tim Penjaminan Kualitas telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.
2.Tahap Pelaksanaan.
a.Pengumpulan dan Pengujian Bukti.
Tahap pelaksanaan terkait dengan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Teknik pengumpulan bukti meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
b.Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan.
Langkah PM untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut: 1) Menilai Kualitas Sasaran Strategis Identifikasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran strategis pada KK 1. 2) Menilai Strategis Pencapaian Sasaran Strategis. a) Jabarkan sasaran strategis dari KK 1 ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada KK 2.1 sampai dengan KK 2.3. b) Identifikasi dan lakukan penilaian atas kualitas sasaran, indikator kinerja, dan target program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pada KK 2.1; c) Identifikasi seluruh kegiatan dan sub kegiatan beserta sasaran, indikator kinerja, anggaran, dan target yang mendukung pencapaian program dan lakukan penilaian atas kualitas kegiatan pada KK 2.2 dan sub kegiatan pada KK 2.3. Langkah PK untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut : 1) Dapatkan Kertas Kerja Penilaian penetapan tujuan (KK 1, KK 2.1, KK 2.2, dan KK 2.3) serta data dukung kertas kerja tersebut; 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada KK LEAD I; dan 3) Rumuskan catatan hasil penjaminan kualitas dan saran atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
c.Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses.
Penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur SPIP yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP. Langkah penilaian mandiri untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut : 1) Dapatkan gambaran kondisi di organisasi untuk setiap parameter, dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat (wawancara/analisis dokumen/observasi); dan 2) Tuangkan hasil pengujian yang menggambarkan kondisi masing- masing Perangkat Daerah pada KK 3 dan simpulkan hasilnya. Langkah penjaminan kualitas untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut : 1) Dapatkan kertas kerja penilaian struktur dan proses (KK 3) serta data dukung kertas kerja tersebut; 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada KK LEAD II; dan 3) Rumuskan catatan hasil penjaminan kualitas.
d.Penilaian Atas Komponen Pencapaian Tujuan.
Penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan pada Perangkat Daerah difokuskan pada capaian indikator efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Langkah penilaian mandiri untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut : 1) Identifikasi seluruh sasaran strategis Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya dan berikan penilaian atas capaian sasaran strategis pada KK 5.1; 2) Identifikasi seluruh program dan kegiatan pada tahun sebelumnya yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan berikan penilaian atas capaian sasaran program dan kegiatan pada KK 5.2; 3) Identifikasi jumlah rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan pemeriksaan bulan Desember pada KK 6; dan 4) Lakukan analisis terhadap jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan berikan penilaian atas persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada KK 6. Langkah penjaminan kualitas untuk setiap tujuan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut : 1) Dapatkan Kertas Kerja Penilaian pencapaian tujuan (KK 5.1, KK 5.2, dan KK 6) serta data dukung kertas kerja tersebut; 2) Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan tuangkan pada KK LEAD III;dan 3) Perbaiki kertas kerja sesuai dengan hasil penjaminan kualitas.
e.Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Skor akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK.
f.Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat pernyataan bahwa telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan hasil Penjaminan Kualitas kepada Inspektorat. BAB V EVALUASI ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas Area of Improvement (AoI). Hasil Evaluasi akan digunakan untuk menetapkan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Detail Evaluasi diatur dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. A. PELAKSANAAN EVALUASI Evaluasi atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah. B. WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI Evaluasi atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun berjalan. C. TAHAPAN EVALUASI
1.Tahap Persiapan
a.Pembentukan Tim Evaluasi Tim evaluasi pada Inspektorat Daerah dipersyaratkan telah mengikuti pelatihan terkait Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
b.Pengumpulan Dokumen Tim Evaluasi mengumpulkan dokumen Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan menyiapkan dokumen pelaksanaan Evaluasi Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
2.Tahap Pelaksanaan
a.Evaluasi atas Proses Tahap Evaluasi atas proses Penilaian Mandiri (PM) diuraikan sebagai berikut :
1) Tim Evaluasi memastikan bahwa Tim Penjamin Kualitas telah melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Pernyataan bahwa telah dilakukan Penjaminan Kualitas; 2) Tim Evaluasi memastikan bahwa Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman ini; 3) Tim Evaluasi memverifikasi profil dan informasi umum Perangkat Daerah; dan 4) Tim Evaluasi memastikan bahwa Kertas Kerja Penilaian Mandiri atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan telah diisi.
b.Evaluasi atas Substansi.
Tahap Evaluasi atas substansi PM diuraikan sebagai berikut : 1) Tim Evaluasi melakukan analisis dan pengujian substansi sesuai dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pedoman ini; dan 2) Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah pengurangan nilai maturitas hasil Penilaian Mandiri oleh penjamin kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi. Tim Penjamin Kualitas melakukan analisis keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pengendalian di komponen struktur dan proses agar dapat segera dilakukan perbaikan. Langkah penalti adalah sebagai berikut : a) Identifikasi Sumber Informasi. Tim Penjamin Kualitas dapat memanfaatkan informasi sebagai berikut :
(1)Aparat Penegak Hukum mengenai kasus korupsi yang tengah dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.
(2)Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
(3)Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP.
(4)Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP Provinsi.
(5)Informasi tambahan dari media massa.
b) Klasifikasi dan Analisis Kasus Korupsi. Kasus korupsi yang dapat dijadikan dasar penalti atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan pengadilan, terkecuali kasus hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung dapat dijadikan dasar penalti. Dalam menentukan kasus korupsi yang menjadi pertimbangan penalti atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Tim Penjamin Kualitas harus dapat mengidentikasi secara jelas unsur kasus korupsi yang mencakup :
(1)Jenis korupsi Yaitu mengidentifikasi substansi penyimpangan dan mempertimbangkan signifikansi kasusnya dari aspek bentuk perbuatan yang dilakukan dan jumlah kerugian keuangan Daerah yang ditimbulkan.
(2)Pihak yang terlibat Yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional. Suatu kasus korupsi dianggap institusional jika penyimpangan dilakukan secara bersama- sama dengan melibatkan pejabat dan staf Perangkat Daerah secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi, sedangkan suatu kasus korupsi bersifat individual jika dilakukan oleh 1 (satu) individu Aparatur Sipil Negara tanpa melibatkan pihak lain.
(3)Waktu keterjadian.
Yaitu mengidentifikasi waktu terjadinya penyimpangan/ tindak pidana korupsi untuk menentukan apakah tindakan korektif telah dilakukan sehingga mencegah terulangnya kasus yang sama, dan apakah efektivitas pengendalian pada saat periode penilaian masih dipengaruhi oleh kasus korupsi tersebut.
(4)Lokasi keterjadian.
Yaitu mengidentifikasi Perangkat Daerah tempat terjadinya penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui karakteristik proses bisnis dan kelemahan pengendalian di Perangkat Daerah tersebut.
(5)Sebab keterjadian.
Yaitu mengidentifikasi latar belakang dan motif pelaku penyimpangan/tindak pidana korupsi untuk mengetahui apakah penyimpangan/tindak pidana korupsi terjadi secara individual atau institusional.
(6)Proses keterjadian.
Yaitu mengidentifikasi modus operandi dari penyimpangan/ tindak pidana korupsi untuk mengetahui kelemahan pengendalian intern di instansi. Hasil analisis digunakan untuk mengklasifikasikan hubungan antara subunsur pengendalian intern dan keterjadian korupsi. c) Pengurangan Nilai. Pengurangan nilai dilakukan melalui penurunan gradasi atas masing-masing subunsur yang telah dinyatakan memperoleh nilai ≥ 3 (sama dengan atau lebih dari tiga) pada Komponen Struktur dan Proses Pengendalian Intern yang terkait dengan kasus korupsi. Penurunan dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) atau lebih gradasi bergantung pada kelemahan pengendalian yang ditemukan saat dilakukan analisis. Apabila dapat disimpulkan bahwa kelemahan terletak pada proses implementasi namun dapat diyakini bahwa seluruh pejabat dan pegawai telah memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai subunsur tersebut turun ke satu gradasi yang ada di bawahnya (level 2). Namun apabila kelemahan pengendalian diketahui juga terletak pada proses pengomunikasian yang belum mampu mendorong pejabat dan pegawai memahami kebijakan pengendalian intern yang ada, maka nilai subunsur tersebut turun ke 1 (satu) gradasi yang ada di bawahnya (level 1). Terdapat 2 (dua) kemungkinan penurunan nilai pada parameter MRI dan indikator IEPK, yaitu :
(1)Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih besar dari nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut menjadi sama dengan nilai subunsur;
dan
(2)Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih kecil atau sama dengan nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut tidak berubah.
3) Tim Evaluasi menyimpulkan analisis catatan hasil evaluasi; 4) Tim Evaluasi dan tim penjamin kualitas menyepakati hasil Evaluasi; 5) Tim Evaluasi menyiapkan konsep Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
3.Tahap Ekspos Panel.
Atas hasil Evaluasi Perangkat Daerah yang menghasilkan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK akan dilakukan ekspos panel. Ekspos panel dilakukan bersama Tim Evaluasi Perangkat Daerah tersebut dengan Tim Panel yang dipimpin oleh Inspektur selaku Koordinator Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan tahapan sebagai berikut :
a.Tim Evaluasi memaparkan hasil Evaluasi kepada Tim Panel dan Tim Evaluasi Perangkat Daerah lain;
b.Tim Panel melakukan pengujian atas proses dan substansi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan hasilnya dituangkan dalam konsep laporan hasil Evaluasi;
c.Tim Panel memberikan arahan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan SPIP dan memberikan rekomendasi untuk dibahas oleh Tim Evaluasi. Jika hasil ekspos panel tidak dibahas oleh Tim Evaluasi, maka Tim Panel menetapkan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah.
4.Tahap Pelaporan.
Tim Evaluasi melakukan finalisasi laporan hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. BAB VI PELAPORAN DAN KOMUNIKASI HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan Evaluasi Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi harus menghasilkan laporan hasil evaluasi. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengujian bukti, fakta, serta analisis yang telah dilakukan. Laporan hasil evaluasi berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk merumuskan catatan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas kelemahan pengendalian. Laporan hasil Evaluasi Atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan surat pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi untuk menindaklanjuti saran atau rekomendasi perbaikan. Format laporan hasil evaluasi secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut :
1.Dasar Penugasan;
2.Waktu Penugasan;
3.Tujuan Penugasan;
4.Dokumen Sumber;
5.Capaian Tahun Sebelumnya;
6.Hasil Penjaminan Kualitas; dan
7.Saran.
BAB VII PENUTUP Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan proses penilaian untuk mengukur kematangan penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Lebih lanjut pedoman ini memberi panduan terkait mekanisme penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP mulai dari proses penilaian mandiri, penjaminan kualitas), sampai dengan Evaluasi oleh Inspektorat. Penggunaan pedoman ini tidak terlepas dari perubahan kondisi lingkungan entitas yang akan terus berkembang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pedoman sesuai perkembangan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA