DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto yaitu tentang ketentuan umum, Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto, Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bodri Kuto, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Ketentuan Lampiran I Laporan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Lampiran II Matrik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto dan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahNomor50);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
12.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Bodri Kuto (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 40);
13.Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYAAIR WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 40), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 8, angka 11, angka 12, angka 13 pada Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 14, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kota Semarang.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Batang, dan Pemerintah Kota Semarang.
7.Pengelolaan Sumber DayaAir adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
9.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
10.Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
11.Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
12.Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
13.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
14.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2.KetentuanPasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi :

a.aspek konservasi sumber daya air;
b.aspek pendayagunaan sumber daya air;
c.aspek pengendalian daya rusak air;
d.aspek keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan
e.aspek pemberdayaan dan pengawasan.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bodri Kuto adalah:

a.terwujudnya konservasi sumber daya air;
b.terwujudnya pendayagunaan sumber daya air;
c.terwujudnya pengendalian daya rusak air;
d.terwujudnya keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya Air; dan
e.terwujudnya pemberdayaan dan pengawasan.
1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir olehKepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

5.Ketentuan Lampiran I Laporan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Lampiran II Matrik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 17 Juli 2020 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang Pada tanggal 17 Juli 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH, ttd HERRU SETIADHIE BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 21.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tahun 2015