DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau, Akselerasi Industri Hijau, Monitoring dan Evaluasi, Pengolahan Data Industri Hijau, Sinergisitas, Kolaborasi, Koordinasi dan Kerja Sama, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU.

BAB I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai umbah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7.Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan Pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
8.Pelaku Industri adalah individu, kelompok, maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi barang maupun jasa dalam suatu sektor Industri.
9.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi Iingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
10.Penyelenggaraan Industri Hijau adalah upaya yang dilakukan dalam Industri untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
11.Klinik Konsultasi Industri Hijau adalah pusat layanan konsultasi yang memberikan pendampingan, arahan, solusi dan fasilitasi yang berfokus pada penerapan prinsip Industri Hijau bagi pelaku usaha dan masyarakat.
12.Penilaian Kesiapan Industri Hijau adalah proses mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu Industri dalam menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13.Indeks Siap Hijau adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan atau kinerja suatu sistem dalam mencapai tujuan keberlanjutan.
14.Forum Industri Hijau adalah sebuah wadah kolaborasi dan dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Industri untuk membahas, mengembangkan, dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau.
15.Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan, dan penilaian untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, disiplin, dan kemandirian suatu pihak.
16.Ekonomi Sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mendorong keberlanjutan melalui penggunaan kembali dan efisiensi sumber daya.
17.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 2

(1)Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas kepada Pelaku Industri untuk beroperasi secara berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan bahan baku, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
(2)Fasilitas Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah bertujuan untuk menciptakan pembangunan Industri yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat, melalui penerapan prinsip teknologi bersih, pengelolaan limbah, dan Ekonomi Sirkular.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 3

(1)Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.
(2)Prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Pelaku Industri di Daerah
(3)Prinsip Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
2. b.ramah lingkungan;
3. c.memberikan manfaat sosial; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.berdaya saing ekonomi;
5. e.inovatif dan adaptif; dan
6. f.budaya hijau.
(4)Kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.efisiensi sumber daya;
2. b.pengelolaan limbah;
3. c.bahan baku dan produk;
4. d.manajemen perusahaan;
5. e.proses produksi;
6. f.dampak lingkungan;
7. g.manfaat sosial; dan
8. h.penguatan karakter sosial.
(5)Prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Selain prinsip dan kriteria Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), penyelenggaraan Industri Hijau dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu :
1. a.inovasi hijau;
2. b.teknologi hijau; dan
3. c.budidaya hijau.
(2)Inovasi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendorong pengembangan teknologi hijau baru.
(3)Teknologi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memerlukan penerapan budaya hijau untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan secara luas.
(4)Teknologi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi fondasi penting agar inovasi hijau dan teknologi hijau dapat terwujud dan berkelanjutan dalam praktik industri.
(5)Ketiga pilar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini saling terkait untuk mewujudkan Industri yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam jangka panjang.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengupayakan penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah melalui Pemberdayaan Industri sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Upaya Penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
(3)Koordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
1. a.menyelaraskan program strategis nasional;
2. b.memastikan penerapan standar dan kebijakan yang seragam;
3. c.mendapatkan dukungan teknis dan finansial; dan
4. d.menciptakan ekosistem kolaboratif yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

AKSELERASI INDUSTRI HIJAU

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan agar Pelaku Industri menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau secara efektif, sehingga akselerasi menuju Industri Hijau dapat tercapai.
(2)Akselerasi menuju Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.Penilaian Kesiapan Industri Hijau;
2. b.Klinik Konsultasi Industri Hijau;
3. c.Forum Industri Hijau;
4. d.penghargaan Industri Hijau; dan
5. e.Pembinaan Industri Hijau.

Pasal 7

(1)Kesiapan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui integrasi pendampingan.
(2)Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan:
1. a.memfasilitasi integrasi pendampingan Industri Hijau;
2. b.memperluas eksposur terhadap Industri Hijau; dan
3. c.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dan keterlibatan dalam rantai pasok global.

Pasal 8

(1)Integrasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui penilaian klasterisasi pendampingan Industri sesuai penilaian kesiapan masing- masing industri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pengukuran berupa Indeks Siap Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pusat layanan konsultasi, dan pendampingan bagi Pelaku Industri dalam menerapkan prinsip dan kriteria Industri Hijau.
(3)Klinik Konsultasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.memberikan pemahaman dan edukasi;
2. b.fasilitasi pendampingan teknis;
3. c.mendorong transformasi Industri Hijau;
4. d.akses pembiayaan dan investasi; dan
5. e.meningkatkan daya saing produk.

Pasal 10

(1)Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Gubernur dalam rangka Penyelenggaraan Industri Hijau.
(2)Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai wadah koordinasi, komunikasi, perumusan dan monitoring antar pemangku kepentingan dalam implementasi Industri Hijau di Daerah.
(3)Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Forum Industri Hijau Nasional dan pihak terkait tentang kerangka kerja Industri Hijau;
2. b.menyusun kerangka kerja Industri Hijau yang terdiri dari pengelolaan sumber daya, produksi bersih, keanekaragaman ekosistem serta energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melibatkan partisipasi perusahaan industri pada penghargaan Industri Hijau dan/atau sertifikasi Industri Hijau;
4. d.mendorong implementasi Industri hijau berdasarkan tiga (3) pilar yaitu inovasi hijau, teknologi hijau, dan budaya hijau; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5. e.memberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait percepatan penerapan Industri Hijau; dan
6. f.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
(4)Pembentukan Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 1

Pasal 2

FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

AKSELERASI INDUSTRI HIJAU

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 1

Pasal 2

FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

AKSELERASI INDUSTRI HIJAU

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018