DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, kawasan tanpa rokok, kewajiban pimpinan atau penangggung jawab kawasan tanpa rokok, tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok dan tata cara pemasangannya, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi admnistrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok, perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Nomor 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/ XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
12.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau individu yang ditetapkan oleh Gubernur.
8.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10.Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
12.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak.
16.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, udara dan air.
18.Sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
19.Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
21.Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah dan Kabupaten/Kota.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk:
1. a.melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat rokok di Daerah dan Kabupaten/Kota;
2. b.mewujudkan perilaku hidup sehat di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kawasan tanpa rokok;
b.kewajiban pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
c.tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok dan tata cara pemasangannya;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.sanksi administrasi.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.sarana olahraga;
g.tempat kerja;
h.tempat umum; dan
i.tempat lain yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
(2)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, sampai batas kucuran air dari atap paling luar dan/atau gedung tertutup.
(3)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h wajib membuat Tempat Khusus Merokok.

Pasal 7

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:

a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
b.terpisah gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
c.jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
e.harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
f.terdapat peringatan bahaya merokok;
g.harus terdapat tempat mematikan rokok.

Pasal 8

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

a.memproduksi atau membuat rokok;
b.menjual rokok;
c.menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
d.merokok.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.teguran/peringatan;
2. b.tindakan pengusiran;
3. c.sanksi administrasi khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud.
(4)Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Pasal 10

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab fasilitas tempat proses belajar mengajar.
(3)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.teguran/peringatan;
2. b.tindakan pengusiran;
3. c.sanksi administrasi khusus kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana proses belajar mengajar dimaksud.
(4)Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009