DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018

Nomor: 31
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, panti pelayanan sosial Kelas A, panti pelayanan sosial Kelas B, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); � w- GUBERNUR JAWA TENGAH
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 63); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
8.Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Panti di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas:

a.Panti Pelayanan Sosial Kelas A terdiri atas: 1) Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Mardi Utomo; 2) Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri; 3) Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya; 4) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu; 5) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring; 6) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede; 7) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo; 8) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo; 9) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan; 10) Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama; 11) Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha; 12) Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera; 13) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo; 14) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata; 15) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo; 16) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti; 17) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara; 18) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata; 19) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi; dan 20) Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo.
b.Panti Pelayanan Sosial Kelas B, terdiri atas: 1) Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra; 2) Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo; 3) Panti Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo; 4) Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso; 5) Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri; 6) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran; 7) Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu;

BAB III

PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

Pasal 3

(1)Panti Pelayanan Sosial Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan sosial yang berbentuk multi layanan dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2)Panti Pelayanan Sosial Kelas A dipimpin oleh Kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panti Pelayanan Sosial Kelas A melaksanakan fungsi:

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
c.evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
d.pengelolaan ketatausahaan; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Panti Pelayanan Sosial Kelas A, terdiri atas:
1. a.Kepala Panti;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyantunan dan Rujukan;
4. d.Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
(3)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
(4)Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Daftar nama dan tempat kedudukan Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. c.menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
4. d.menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6. f.menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
7. g.menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. h.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. i.menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Penyantunan dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan dan rujukan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penyantunan dan Rujukan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Penyantunan dan Rujukan;
3. c.menyiapkan teknis operasional pelaksanaan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan kepada calon penerima manfaat;
4. d.menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan makan minum penerima manfaat;
5. e.menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pakaian penerima manfaat;
6. f.menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan kesehatan penerima manfaat;
7. g.menyiapkan pelaksanaan teknis pemenuhan kebutuhan pengasramaan penerima manfaat;
8. h.menyiapkan pelaksanaan teknis rujukan kepada penerima manfaat;
9. i.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyantunan dan Rujukan; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial;
3. c.menyiapkan pelaksanaan pengungkapan dan pemahaman masalah kepada penerima manfaat;
4. d.menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana pemecahan masalah kepada penerima manfaat;
5. e.menyiapkan pelaksanaan bimbingan fisik, bimbingan mental psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada penerima manfaat;
6. f.menyiapkan pelaksanaan resosialisasi kepada penerima manfaat;
7. g.menyiapkan pelaksanaan penyaluran dan terminasi kepada penerima manfaat;
8. h.menyiapkan pelaksanaan bimbingan lanjut kepada penerima manfaat;
9. i.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan dan rehabilitasi sosial; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021