DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, balai pengelolaan sumber daya air Kelas A, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); OUBERN'UR JAWA TENOAH
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
8.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 60) MEMUTUSKAN : Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;
6.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas.
9.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas A, yang terdiri atas :

a.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal;
b.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto;
c.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana;
d.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo;
e.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo; dan
f.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy.

BAB III

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A

Pasal 3

(1)Balai Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang.
(2)Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, serta Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi :

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Dan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Dan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
c.evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Dan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
d.pengelolaan ketatausahaan; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Balai Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;
4. d.Seksi Pengendalian Dan Pendayagunaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(3)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(4)Struktur organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
3. c.menyiapkan pengelolaan keuangan;
4. d.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
5. e.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6. f.menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
7. g.menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. h.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. i.menyiapkan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan;
3. c.menyiapkan pengaturan, pengalokasian dan penyediaan air;
4. d.menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sumber daya air;
5. e.menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya air;
6. f.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan; dan
7. g.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan;
3. c.menyiapkan pelaksanaan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air, dan pemanfaatan ruang;
4. d.menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan penyusunan rekomendasi teknis izin pendayagunaan sumber daya air;
5. e.menyiapkan bahan-bahan berupa peta wilayah Balai dan data eksisting pemanfaatan ruang.
6. f.melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang.
7. g.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan; dan
8. h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2021