DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, balai pengelolaan jalan Kelas A, balai pengujian dan peralatan Kelas A, balai jasa konstruksi Kelas B, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); GUBERNUR JAWA TENGAH
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
8.Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
7.Kepala Dinas adalahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas berbentuk Balai.
9.Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10.Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini dibentuk Balai Dinas, yang terdiri atas:

a.Balai Pengelolaan Jalan Kelas A terdiri atas: 1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal; 2) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan; 3) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap; 4) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang; 5) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang; 6) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo; 7) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati; 8) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi; 9) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
b.Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A; dan
c.Balai Jasa Konstruksi Kelas B.

BAB III

BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

Pasal 3

(1)Balai Pengelolaan Jalan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2)Balai Pengelolaan Jalan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Jalan Kelas A melaksanakan fungsi:

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2;
b.koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2;
c.evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan wilayah 2;
d.pengelolaan ketatausahaan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Balai Pengelolaan Jalan Kelas A, terdiri atas:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 1;
4. d.Seksi Jalan Dan Jembatan Wilayah 2;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Jalan.
(3)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(4)Struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
(5)Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
3. c.menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. d.menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
6. f.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
7. g.menyiapkan pengelolaan rumahtangga, aset dan alat berat;
8. h.menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
9. i.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. j.menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
3. c.menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1.
5. e.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
3. c.menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2.
5. e.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021