DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, pencegahan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6501);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
8.Whistleblowing System adalah Sistem yang disediakan bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9.Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
10.Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusan.
11.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
12.Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
13.Perangkapan jabatan yaitu pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk :

a.menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b.memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

a.menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
b.menegakkan integritas kinerja Pejabat/Pegawai;
c.mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah;
d.menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini mencakup :

a.Benturan Kepentingan;
b.Penanganan Benturan Kepentingan;
c.Pencegahan Benturan Kepentingan;
d.Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah antara lain:

a.situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cindera mata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b.situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Daerah yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
c.situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
d.situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Daerah atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepenatingn jabatan lainnya;
e.situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
f.situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g.situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
h.situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
i.situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
j.situasi yang memungkinkan penggunanaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
k.situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
l.situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain :

a.kepentingan pribadi (vested interest);
b.hubungan afiliasi;
c.gratifikasi;
d.kelemahan sistem organisasi;
e.perangkapan jabatan.

Pasal 7

(1)Pejabat atau pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi benturan kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
(2)Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
(3)Seluruh OPD diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
1. a.uraian benturan kepentingan;
2. b.pejabat/pegawai yang terkait;
3. c.penyebab; dan
4. d.prosedur penanganan/pencegahan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

a.Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
b.Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
c.Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
d.Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain :

a.Komitmen dan keteladanan pimpinan;
b.Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
c.Perhatian khusus atas hal tertentu;
d.Langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan;
e.Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
f.Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka pegawai wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.
(2)Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah, maka pelapor menggunakan Whistleblowing System.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012