DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015

Nomor: 49
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ruang lingkup, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng- garaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lem- baran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai- mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KE- UANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
8.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah atau Bupati/Walikota di luar Provinsi Jawa Tengah.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/barang. 5
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
16.Proposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan.
17.Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh SKPD Kabupaten/Kota penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. 6

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 7

(1)Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov), usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi pasca Musrenbangprov dan usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil reses/kunjungan kerja.
(2)Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/strategis/ bagian dari komitmen sharing Provinsi, yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran yang berkenaan.
(3)Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
(4)Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar.
(5)Besaran nilai per paket Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota hanya bersifat stimulan sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. 7

Pasal 8

(1)Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah dan program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Substansi kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan antara lain:
1. a.TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
2. b.Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion);
3. c.Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD);
4. d.Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria;
5. e.Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota;
6. f.Bantuan Sarana Prasarana;
7. g.Bantuan Pendidikan;
8. h.Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. i.Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota;
10. j.Bantuan Dukungan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
(5)Kepala Dinas Pendidikan menetapkan ketentuan mengenai bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 9

(1)Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD / DPPA-PPKD Provinsi Jawa Tengah.
(2)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung untuk jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, pada obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 8

Pasal 10

(1)Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam APBD Kabupaten/ Kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran atau setelah adanya informasi/pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 16 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 16 Tahun 2017