Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2017
- Nomor
- 51
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyisipan Pasal 4A dan Pasal 19A;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyisipan Pasal 4A dan Pasal 19A;
"b. bahwa dengan adanya perkembangan, yang berkaitan dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; GUBERNURJAWATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA L Mengingat Menimbang 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHANKETIGAATASPERATURANGUBERNURJAWATENGAHNOMOR43 TAHUN2015 TENTANGPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANKEPADA PEGAWAINEGERISIPILDIUNGKUNGANPEMERINrAHPROVINSIJAWA1ENGAH NOMOR GUBERNURJAWATENGAH PERATURANGUBERNURJAWATENGAH
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengab Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perubaban Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambaban Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIJAWATENGAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintaban Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Standar tambahan penghasilan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 4 merupakan besaran tertinggi yang diterma oleh PNS.
A
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 September 2017 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 September 2017 SEKRETARIS DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 51
Membuka PDF…