DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018

Nomor: 52
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A, Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A, Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A, Balai Keselamatan Kerja Kelas ABalai Pelatihan Kerja Transmigrasi Kelas A, Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A, Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, Tata Kerja, Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembcntukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; GUBERNURJAWA TENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDAN TATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS DAERAHPADA DINASTENAGAKERJA DANTRANSMIGRASIPROVINSIJAWATENGAH TENTANG PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 rxnun 2018 GUBERNUR JAWA TENGAH Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.KabupatenjKota adalah kabupatenjkota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai/ Satuan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
9.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
10.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSIJAWA TENGAH Menetapkan MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451),:
6.Peraturan Gubernur .Jawa Tengah Nornor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64);

(1)Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan tenaga kerja.
(2)Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasa13
1. a.Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A;
2. b.Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A;
3. c.Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A:
4. d.Balai Keselamatan Kerja Kelas A;
5. e.Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi Kelas A;
6. f.Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A;
7. g.Satuan Pengawasan Ketenagaketjaan Kelas B, terdiri Atas : 1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang; 2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati; 3) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta; 4) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang; 5) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas; 6) Satuan Pengawasan Ketenagaketjaan Wilayah Pekalongan. Pasa12 BABII PEMBENTUKAN
  1. 11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
(3)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(4)Struktur organisasi Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
(5)Tempat kedudukan Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A berada di Kabupaten Cilacap dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
(1)Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A, terdiri atas:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelatihan;
4. d.Seksi Pemasaran;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 6

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;
c.evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran tenaga kerja;
d.pengelolaan ketatausahaan;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Pasa14 Paragraf2 Tugas

(1)Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan;

Pasal 9

c.menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
d.melaksanakan pengelolaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
f.melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
g.melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
h.melaksanakan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;
1. 1.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan balai; dan
k.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. di bidanga. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional ketatausahaan;
b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Pasa18

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 12

(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemasaran;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemasaran;
3. c.melaksanakan layanan konsultasi terkait pelatihan;
4. d.melaksanakan promosi program pemasaran;
5. c.melaksanakan pengembangan kerjasama pelatihan dan penempatan;
6. f.melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan sesuai pasar kerja;
7. g.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
8. h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

c.melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi beserta kurikulum sesuai standar tertentu;
d.menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
e.melaksanakan penyelenggaraan pelatihan;
f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan; dan
g.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A melaksanakan fungsi:
a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemagangan;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemagangan;
c.evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemagangan;
d.pengelolaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Paragraf 3 Fungsi Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan I atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan dan pemagangan.

Pasal 14

(2)Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(1)Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan un sur pelaksana tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan dan pemagangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016