DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2020

Nomor: 54
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Praturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sifat rencana kontijensi, penyelenggaraan rencana kontijensi bencana, rencana kontinjensi bencana, pelaksanaan, evaluasi rencana kontinjensi bencana, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang rentan terdampak langsung Erupsi Gunung Api Dieng, maka dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaanya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Api Dieng Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubkik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG API DIENG PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
6.Erupsi Freatik adalah erupsi yang terjadi ketika terdapat kontak magma dengan air sehingga menimbulkan erupsi, dimana sebagian besar materi erupsi terdiri dari gas atau uap air dan lumpur.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
9.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
10.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
11.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12.Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
13.Rencana Kontinjensi Bencana Erupsi Gunung Api Dieng yang selanjutnya disebut Rencana Kontinjensi Bencana adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkanya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Dieng.
(2)Tujuan ditetapkanya Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Dieng secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan dunia usaha serta masyarakat di tingkat Daerah;
2. b.menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat erupsi Gunung Api Dieng saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
3. c.terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah untuk penanganan darurat erupsi Gunung Api Dieng;
4. d.sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan bencana erupsi Gunung Api Dieng.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.sifat rencana kontinjensi bencana;
b.penyelenggaraan rencana kontinjensi bencana;
c.rencana kontinjensi bencana;
d.pelaksanaan;dan
e.evaluasi rencana kontinjensi.

BAB IV

SIFAT RENCANA KONTINJENSI

Pasal 4

(1)Sifat Rencana Kontinjensi Bencana meliputi:
1. a.partisipatoris;dan
2. b.dinamis.
(2)Rencana kontinjensi bencana yang bersifat partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana melibatkan semua pihak.
(3)Rencana Kontinjensi Bencana yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V

PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan rencana kontinjensi bencana, mendasarkan pada potensi gunung api di Indonesia.
(2)Penyelenggaraan rencana kontinjensi bencana Erupsi Gunung Api Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengantisipasi :
1. a.Dampak erupsi freatik Gunung Api Dieng;dan
2. b.Gas beracun dampak erupsi Gunung Api Dieng.
(3)Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana di Daerah meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi yaitu:
1. a.Kabupaten Batang;
2. b.Kabupaten Wonosobo; dan
3. c.Kabupaten Banjarnegara.
(4)Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 6

(1)Rencana Kontinjensi Bencana merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelengaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana gunung api.
(2)Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi Bencana Erupsi Gunung Api Dieng di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat.

BAB VIII

EVALUASI RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 8

(1)Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; dan
d.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 16 Desember 2020 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 5420 NO MOR 50 Diundangkan di Semarang Pada tanggal 16 Desember 2020 Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd PRASETYO ARIBOWO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008