Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 20;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 20;
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6.Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut:
(1)PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah. (2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : a.PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/ dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b.PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c.PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas belajar; d.dihapus; e.PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7.Tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 8.Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 9.Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memili kirisiko tinggi. lO.Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11.Pejabat dengan penugasan khusus Gubernur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan penugasan khusus oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas khusus sesuai bidangnya. 12.Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena pelimpahan kewenangan atau atas permohonan sendiri.
b.PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
d.PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
(1)Besaran standar tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab dan tingkat jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (la) Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (lb) Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS selain Guru dan Tenaga Kependidikan yang beralih. tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2)Tambahan penghasilan dapat diberikan melebihi besaran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja khusus. 4.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
a.dihapus; b.Rumah Sakit Jiwa Daerah; c.Rumah Sakit Umum Daerah Kelet; d.Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jakarta; e.Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Kecamatan Karimunjawa dan Kecamatan Kampung Laut di Cilacap; f.Guru Sekolah Luar Biasa; g.Balai Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial khusus lansia, tuna susila dan psikotik.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(1)Tambahan penghasilan bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: a.diberikan mulai bulan ketiga, apabila mulai melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10; b.diberikan mulai bulan keempat, apabila mulai melaksanakan tugas setelah tanggal 10. (2)Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebabkan adanya alih kewenangan dilaksanakan mulai bulan Maret 2017.
5.Ketentuan Pasal 10 dihapus. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat
(2)Bagi PNS yang bekerja pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah pemberi pelayanan kesehatan dapat diberikan tambahan penghasilan di samping jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Bagi PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Uraum Daerah selain dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tambahan penghasilan paling tinggi 80% dari besaran standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (5)Tambahan penghasilan bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 6 SRI PURYONOJ^rRfO SOEDARMO GANJAR PRANOWO GUBERNUR^JAWA TENGAH, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 Pe^^oaxi 2#17 9/^ tft- Tgl 1/ w j)raf Ka. Biro Hukum Ka. BPKAD Ka. BKD Staf Ahli Bid Hukum & Pern As. III/Adm As. I/Pemkesra Sekda Wagub Jabatan Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 Pa^^raari 2#17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal II
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub)