DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016

Nomor: 66
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penambahan angka 21a pada Pasal 1, perubahan angka 13 pada Pasal 13, angka 14 pada Pasal 14, penambahan huruf f pada Lampiran huruf B nomor 3 dan perubahan huruf D nomor 1 (satu) dan huruf F nomor 3.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka optimalisasi penyelenggaraan pernerintahan untuk peningkatan pclaksanaan pernbangunan, pembinaan kernasyarakatan, dan pembcrdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Lelah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nornor 56 Tahun 2015 Tentang Pcdoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
b.bahwa dengan adanya pcrkernbangan keadaan khususnya kepada desa untuk mcndorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pernbangunan desa, maka di perlukan peningkatan peran dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) sebagai pendarnping dalarn pelaksanaan Undang- Undang Desa, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dan huruf b, perlu menelapkan Peraturan Gubernur tentang Pcrubahan Atas Peraturan Gubernur .Jawa Tengah Nornor 56 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pernberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Dcsa Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pernbcntukan Provinsi .Jawa Tengah {Himpunan Pcr aturun-Peraturan Negara Tahun 1950 Halarnan 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnycleng garaan Negara Yang Bcrsih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Keuangan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesiu Nomor 4286); GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERVBAHAN ATAS PERATVRAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TAHVN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERJNTAH DESA DI PROVlNSI JAWA TENGAH NOMOR ,, 'lJJiUJ[ 2t15 TENTANG GUBERNURJAWATENGAH PERATURAN GVBERNVR JAWA TENGAH
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcruang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Inoncsia Nomor 5589);
11.Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teruang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pencrapan Staridar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcrnbinaan Dan Pcngawasan Pcnyclcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Pcraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tcntang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18.Peraturan Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
20.Pcraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5717);
21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Presiden Nornor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nornor 1 Seri E Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Terigah Nomor 7);
23.Peraturan Daerah Provinsi -Jawa Tengah Namur 2 Tahun 2008 tentang Pengclolaan Barang Milik Daerah (Lcmbaran Daerah Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pcrnbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor l Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
26.Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengclolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mcnteri Dalam Dalam Pcraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pernerintahan Daerah adalah Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pcmcrintahan mcnurut Pasal 1 Pasal I
1.Diantara k etentuan angka 21 dan angka 22 Pasal I ditarnbah angka baru yaitu angka 2la schingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur .Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kcuangan Kepada Pernerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 56) diubah sebagai berikut: Mcnctapkan : PERATURAN GUSERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUSERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TAYHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;

27.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
28.Peraturan Mcnteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transrnigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedornan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 158);
29.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trarismigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tcrtib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
30.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Terlinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
31.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 icntang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Desa {Beri ta Negara Republik Indonesia Tah'un 2015 N omor 296);
32.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pcdornan Pemberian Bantuan Keuangan Kcpada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 'l'ahun 2015 Nomor 56); asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kesaruan Republik lndones~a sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweriagan Dacrah otonom.
4.Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.Pernerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
6.Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Provinsi .Jawa Tengah.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dcngan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mcngatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerinlahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepcntingan masyarakat seternpat dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Dcsa adalah Kepala Desa atau yang discbut dengan nama lain dibantu pcrangkat Oesa sebagai urisur pcnyelenggara Pernerintah Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebur dengan narna lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi perncrintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditctapkan secara dernokrasi.
11.Musyawarah Desa aiau yang disebut. dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pcmerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pcrrnusyawaratan Desa untuk mcnyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut narna lain adalah Musyawarah antara Badan Perrnusyawaratan Desa, Pcmerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan olch Pemerintah Dcsa uru uk mcnetapkan Priori tas , Program, Kegiaran dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistern pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengcdepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna rnewujudkan pengarusutamaan pcrdarnaian dan keadilan sosial.
14.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penycrtaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pclayanan, clan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan olch Kepala Dcsa setelah dibahas dan disepakati bersarna Badan Permusyawaratan Desa.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebcsar-bcsarnya kesejahtcraan masyarakat desa.
17.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pernerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi.
18.Keuangan Dcsa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang rneliputi perencanaan, pelaksariaan, penatausahaan, pclaporan dan pertanggung- jawaban keuangan desa.
20.Aset Dcsa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperolch atas beban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21.Pcmberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengernbangkan kernandirian dan kesejahteraan masyarakat dcngan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, scrta memanfaatkan sumber daya melalui penctapan kcbijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan eserrsi masalah dan prioritas kebutuhan rnasyarakat Dcsa. 21 a. Kader Pernberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pcngetahuan, kernampuan untuk mcnggerakan masyarakat berpartisipasi dalarn pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif.
22.Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kcrja dan Angga.ran yang mernuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan.
23.Rcncana Kegiatan Pernerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Penjabaran dari Rencana Pcmbangunan Jangka Mencngah Desa untuk jangka waktu 1 (salu) tahun.
24.Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APl30es adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desapenerima bantuan.
25.Perncgang Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Desa adalah Kepala Dcsa a tau sebutan narna lain yang karena jabaiannya mempunyai kewenangan menyelenggarakun kcseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat !Yl'PKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kcpala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pclaksanaan pcngelolaan keuangan desa.
28.Bcndahara Desa adalah unsur staf sckretariat desa yang mernbidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
29.Rckening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pernerintah Desa yang menampung seluruh pcnerimaan Desa dan digunakan untuk mernbayar seluruh pcngeluaran Desa pada Bank yang ditctapkan.
30.Pcnerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening kas desu,
31.Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa rnelalui Rekening Kas Desa.
32.Surplus Anggaran Desa adalah sclisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapalan desa dengan belanja desa.
34.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pengampu adalah Perangkat Daerah Provinsi .Jawa Tengah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Desa.
35.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah Bantuan Keuangan dari Perncrintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pcrnerintah Dcsa yang berwujud uang.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkal APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mcrupakan rcncana keuangan tahunan Pernerintahan Dacrah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Dacrah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Pcraturan Daerah.
37.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untukmenganggarkan bantuan kcuangan dari Provinsikepada Kabupatcn/ Kota, Pernerintah Dcsa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnyadalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
38.Kategori desa dengan kemiskinan Tinggi adalah dcsa dcngan jumlah rumah tangga rniskin diatas batas maksimal pada masing-rnasing Kecarnatan.
39.Kategori dcsa dengan kcmiskinan Scdang adalah desa dengan jurnlah rurnah tangga miskin antara batas minimal dan batas maksimal pada masing-masing Kecamatan.
40.Kategori desa dengan kemiskinan Rendah adalah desa dengan jumlah rurnah tangga miskin di bawah batas minimal pada masing-rnasing Kecamatan.
41.Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan perdesaan.
42.Dcsa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pcmenuhan kebutuhan dai;ur {pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), marnpu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan seridiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan mcnyangkut hajat hidup warganya melalui rembugan dengan memperhatikan kclestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bckerja sama setara dengan pihak lain alau mampu berjejaring dan bcrgotong royong dalam satu ke satuan kawasan.
43.Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinarnis berupa kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat Desa bcrbasis kcbersamaan, kcterpaduan, keulctan dan ketangguhan guna mengelola potensi sumber daya dan pcluang pcngembangan diri serta mengatasi tantangan, ancarnan, hambatan dan gangguan, baik dari luar masyarakat Dcsa rnenuju tcrbentuknya kcrnandirian Dcsa sorta mendukung pencapaian kcmajuan dan kesejahtcraan masyarakat desa.
44.Sarana Prasarana Sanitasi Air Bersih/Sanitasi adalah Suatu kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi yang didukung pan.isipasi aktif masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, perneliharaan dan Bantuan keuangan kepada pemerintah dcsa scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayai (2) huruf c, digunakan untuk membiayai:

a.penyertaan modal clan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan BUMDesa;
b.penyediaan bahan pangan yang dikclola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pernerintah Desa (CPPD);
c.pengernbangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Pcralatan, Bimbingan clan Pelatihan):
d.pemberian modal usaha ekonomi yang dikelola oleh Keluarga dengan Wanita sebagai penggeraknya baik perorangan maupun kclompok, clan Pelatihan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pernberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK);
e.perrnodalan Sirnpan Pinjarn mclalui Usaha Ekonomi Dcsa-Simpan Pinjam (UED-SP);
f.bantuan operasional kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam rangka pendampingan proses pembangunan di desa.

Pasal 13

2.ketentuan angkat 13 diubah, sehingga kcseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai bcrikut: pengembangan sarana air bersih dan sanitasi dalam mengatasi permasalahan kesehatan lingkungan.
45.Pasar Dcsa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
46.Musyawarah perencanaan pcmbangunan di desa adalah forum musyawarah Lahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
47.Pembinaan adalah pemberian pedornan, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengernbangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
48.Pendampingan adalah suatu proses menjalin rclasi sosial antara pcndamping dcngan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.
49.Pendumping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, mernotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pclaksanaan pernberdayaan masyarakat di desa.
50.Tim Pengclola Kcgiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pclaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pcmerintah Desa yang terdiri dari unsur Perncrintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dcngan Surat Kepurusan Kcpala Desa dan/acau sebagairnana ditetapkan dalam peraturan Bupati tcntang pcngelolaan Kcuangan Desa.
51.Pernbangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada rnenjadi ada.
52.Rehabilitasi adalah mernpcrbaiki kerusakan bangunan dengan tingkat kcrusakan diatas 50% (Iima puluh person].
53.Perncliharaan adalah mempertahankan kondisi agar tctap baik. BERITA DAERAH PROVIN'SI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR " SRI PURYONO KARTOSOEDARMO ttd Diundangkan di Semarang pada tanggal 23 i. .. -...r ~15 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JA\VA TENGAH, GA!\,JAR PRAKOWO GUBERKUR JAWA TENGAH, ttd Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 .- .. uv 2e15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi .Jawa Tengah. Pasal II

(1)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan kepada kader pernberdayaan masyarakat desa di 7.809 [tujuh ribu delapan ratus sembilan) dcsa sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap desa dan digunakan untuk bantuan opereasional kader pemberdayaan masyarakat dcsa (KPMD) dalam rangka mendampingi proses pem bangunan desa.
(2)Bantuan keuangan kepada Pcmerintah Dcsa untuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dirnaksud pada Pasal 13 kecuali huruf f dapat digunakan maksirnal 5% (lima persen) dari besaran biaya pelaksanaan kegiatan untuk biaya operasional,

4.ketcntuan pada Lampiran huruf B nomor 3 ditambah 1 (saru) huruf yauu huruf f, ketentuan huruf D nomor 1 (satu) dan huruf F nomor 3 diubah, sehingga keseluruhan Larnpiran berbunyi sebagairnana tercanrum dalarn Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 14

3.ketentuan angkat 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
2.Tujuan

a.Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pemba.ngunan partisipatif rnasyarakat dengan sernangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
b.Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalarn kegiatan pembangunan;
c.Mendorong terwujudnya Desa Berdikari;
d.Mcningkatkan kctersediaan dan kernanfaatan sarana prasarana perdesaan dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa. Schubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi .Jawa Tengah pcrlu memberikan stirnulan Bantuan Kcuangan Kepada Perncrintah Dcsa melalui APUD Provinsi Jawa Tengah, dengan ketenluan sebagai berikut : A. Maksud dan Tujuan
l.Maksud Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pernbangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendorong terwujudnya pcrcepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta dalarn upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, scbagaimana tertuang dalarn Ranca.ngan Rencana Kerja Pernerintah Dacrah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2013-2018 untuk mcningkatkan kesejahteraan dan kernundirian wilayah, serta rnendukung pencapaian sasaran prioritas pernbangunan uasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa scbagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah sccara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahtcraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pcnanganan infrastruktur scrta percepatan pcmbangunan perdcsaan berbasis masyarakat, antara lain melalui pengualan pemberdayaan masyarakat (bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidung kesehatan, bidang pendidikan, clan bidang sosial budaya dan Jain-lain) scsuai dengan kondisi dan potcnsi desa. KEBIJAKAN UMUM PETUNJUK TEKNIS PEDOMANPEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA Dl PROVI:'-ISI JAWA TENGAH LAMPI RAN PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ,, ~~ 2e15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAHNOMOR 56 TAHUN 2015 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVlNSI JAWATENGAH t
d.Bidang Pendidikan, diprioritaskan untuk pernbangunan sarana prasarana pcrpustakaan desa atau laman ccrdas/pintar.
e.Bidang Sosial Budaya diprioritaskan untuk: 1) Pcmbangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesenian desa. 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan sarana prasarana sanggar anak.
1. 2.Rintisan Desa Berdikari. Digunakan untuk pengembangnan ekonomi produktif {bukan sirnpan pinjam atau usaha dagang tetapi kegiatan produksi pcrdesaan), pada lokasi rintisan desa berdikari. Contoh pembuatan makanan rmgan, pengolahan kcrajinan rotan, pembuatan lacla bubuk dsb. 1) Pembangunan atau rehabilitasi pos pelayarian terpadu (Posyandu]. 2) Pernbangunan atau rehabilitasi atau pemcliharaan poliklinik kesehatan desa {PKO). 3) Penycdiaan sarana penunjang poliklinik kesehatan desa (PKO).
c.Bidang Kesehatan, diprioritaskan untuk :
b.Bidang Ekonomi, diprioritaskan untuk : 1) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa. 2) Pcmbangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemuncingan ikan, dan iambatan pcrahu, 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan lurnbung pangan desa. 4) Pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau pcrckonomian kcwenangan desa.
a.Bidang lnfrastruktur, diprioritaskan untuk : 1) Pernbangunan a tau rehabilitasi jalan dcsa/ jem batan dcsa/ jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pclcngkap jalan. 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan air bersih berskala desa. 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan embung desa. 4) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana bidang lingkungan. 5) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES). 6) Pembangunan atau rehabilitasi serta pcngelolaan saluran untuk budidaya perikanan. 7) Pernbangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru tcrbarukan / energi rnandiri. B. Sasaran Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Dcsa, untuk Lokasi Usulan Desa diprioritaskan bagi desa dengan kategori Kcmiskinan Tinggi dan Scdang, peruntukan dan penggunaannya untuk kegiatan fisik sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 antara lain:
1. 1.Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan : C. Arah Kebijakan Bantuan Keuangan kcpada Pcmerintah Desa.
2. 1.Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
a.Bantuan keuangan kcpada Pemerintah Desa untuk perccpatan pembangunan di perdesaan berbasis masyarakat dalam penguatan pembcrdayaan ckonomi dalam mendukung pcningkatan sarana prasarana pcrdesaari, desa berdikari, dan peningkatan ketahanan masyarakat;
b.Usulan kcgiatan bantuan keuangan kepada Pernerintah Desa merupakan hasil musyawarah desa (Musdes) yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta tidak bolch ada duplikasi anggaran dengan sumber pcndapatan desa yang tercanturn dalam APBDes pada tahun yang sarna;
c.Bantuun Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rckcning Pcmerintah Desadan masuk pada Anggar an Peridapatan dan Belanja Desa;
d.Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan wajib melakukan Iasilitasi dan vcrifikasi administrasi proposal bcrdasarkan usulan kegiatan yang telah dilakukan verifikasi teknis di tingkat Kabupatcn dan Kecarnatan, serta melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan kcuangan kepada Pernerintah Desa;
e.Pemerintah Kabupaten dan Kccarnatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi adrninistrasi teknis proposal berdasarkan prioritas kebutuhan desa yang sudah dibahas dalam forum musyawarah desa (Musdes), penumbuhan keswadayaan, pemantauan, pcngawasan dan cvaluasi terhadap pelaksanaan banruan keuangan kepada Perneriruah Desa;
f.Apabila Dcsa pencrima bantuan keuangan dari Pcrnerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa mclaksanakan atau mcnyelesaikan kegiatan 100% sampai akhir tahun dapat dibcrikan sanksi tidak diberikan Bantuan Keuangan Tahun bcrikutnya.
1. 3.Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengernbangan lokal dan penguatan kapasitas masyarakat desa sesuai dengan potensi desa, perunrukan dan penggunaannya antara lain:
a.BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) digunakan untuk penyertaan modal dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes.
b.CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa) digunakan untuk kelersediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa);
c.TIG (Tcknologi Tepat Guna) digunakan untuk pcngembangan dan pencrapan teknologi tepat guna (peralatan, birnbingan dan pelatihan];
d.UP2K-PKK (Usaha Pcningkatan Pendapatan Keluarga-Pcrnberdayaan dan Kcsejahteraan Keluarga) digunakan untuk modal usaha ckonomi yang dikelola oleh keluarga dengan wanita sebagai penggcraknya baik perorangan maupun kelompok dan Pelatihan;
e.UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Sirnpan Pinjarn] digunakan untuk modal simpan Pinjam; I, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) digunakan untuk operasional pendampingan proses pembangunan desa. t E. Pclaksanaan Kegiatan : Agar pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pernerintah Desa terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu mcrnperhatikan hal-hal sebagaiberikut :
1. 1.Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan sccara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama rnasyarakat melalui musyawarah desa yang dituangkan dalarn RPJMDes dan Rencana Kcrja Pemerintah Desa;
2. 2.Kcgiaian bantuan keuangan kcpada Pemcrintah Desa dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh pihak ketiga (diborongkan);
3. 3.Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkcnankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tcmpat/lokasi kegiatan;
4. 2.Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan baruuan kcuangan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyediak.an dana pendampingan sckurang-kurangnya untuk kcgiatan identifikasi, sosialisasi, vcrifikasi, pcnyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dll. NO JENIS BANTUAN BESARAN DANA (Rp.) 1 BUM-Desa Rp. 20.000.000,- 2 UED-SP RP. 15.000.000.- 3 CPPD Ro. 15.000.000,- - 4 UP2PKK Ro. 10.000.000,- .... 5 TTG Ro. 15.000.000,- 6 KPMD Ro. 5.000.000,- D. Alokasi dan Lokasi Bantuan Keuangan kcpada Pemerintah Desa.
5. 1.Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Dcsa digunakan untuk :
a.Peningkatan sarana prasarana perdesaan sesuai jumlah desa yang mengusulkan proposal dengan priortitas desa miskin tinggi dan desa miskin scdang serta sesuai masing-masing bidang.
b.Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa antara lain digunakan untuk:
1. 2.Prinsip pelaksanaan kegiatan.
a.Keberpihakan pada masyarakat miskin;
b.Transparansi;
c.Swakclola dan gotong royong;
d.Swadaya;
e.Partisipatif;
f.Acountable (dapat dipcrtangungjawabkan};
g.Sustainable (berkelanjutan);
h.Berorientasi pengcmbangan kawasan;
1. 1.Rcsponsif gender. 1) Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelcngkap jalan. 2) Pcmbangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan air bersih berskala desa. 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan ernbung dcsa. 4) Pembangunan atau rehabilitasi pemcliharaan sarana bidang lingkungan. 5) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES). 6) Pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya pcrikanan;
a.Bidang Infrastruktur, diprioritaskan unruk : Sasaran bantuan kcuangan kepada Pcrnerintah Dcsa, untuk lokasi usulan desa diprioritaskan bagi desa dengan kategori kcrniskinan tinggi dan sedang, peruntukan dan penggunaannya untuk kegiatan fisik sesuai Peraluran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tcrtinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tah uu 201::i arrtara lain:
1. 1.Peningkatan Sararia Prasarana Perdesaan : F. Sasaran Pcnggunaan Bantuan Keuangan :
2. 4.Dikccualiknn ketcntuan angka 4 {empat) apabila terjadi bencana atau pengalihan lokasi di dcsa yang telah disepakati melalui musyawarah/rcmbug desa yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri proposal perubahan;
3. 5.Proposal kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah dikaji dan diverifikasi oleh kccamatan dan tim kabupaten yang dikoordinasikan olch SKPD Pemberdayaan Masayarakat Desa serta tim verikasi Provinsi yang koordinasikan oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk proses lebih lanjut;
4. 6.Pemerintah Desa dan masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalarn bentuk dana dan/alau material dan/at.au tenaga kerja dan sebagainya sesuai dcngan kemampuan;
5. 7.Dana Bantuan Keuangan kcpada Pemerinlah Desa setclah masuk ke rckening kas dcsa untuk segera dicairkan oleh Kepala Dcsa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke kas umum desa selanjutnya scgera disalurkan ke Tim Pcngelola Kcgiatan (TPK) guna pelaksanaan kegiat.an dengan Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Keuangan disaksikan masyarakat Desa disertai Dokurnentasi;
6. 8.Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasaruna perdcsaan sejurnlah desa yang mengusulkan proposal masing-masing kegiatan, dan Tim Pengelola Kegiatan {TPK) melaksanakan kegiatan paling lambat 15 [limabelas] hari setelah baniuan masuk rekcning kas desa;
7. 9.Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa;
8. 10.Kcpala Dcsa wajib melaporkan basil pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban bantuan kcuangan kepada Pernerintah Oesa, kepada Gubemur Jawa Tcngah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tcngah dan Kepala Biro Adrninistrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tcngah paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
d.Usaha Pcningkalan Pendapatan Keluarga-Pernberdayaan dan Kesejahtcraan Keluarga (UP2K-PKK) digunakan untuk modal usaha ekonomi yang dikelola oleh keluarga dengan wanita sebagai penggcraknya baik perorangan maupun kclompok dan Pelatihan;
c.Teknologi Tepat Guna (TTG) digunakan untuk Pengembangan dan Pcnerapan Teknologi Tepat Guna (Peralatan, Bimbingan dan Pelatihan); Pemerintah Dcsa (CPPD) digunakan untuk pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa
b.Cadangan Pangan ketersediaan bahan (Lumbung Desa);
a.Badan Usaha Milik Desa (BUMDcs) digunakan untuk penyertaan modal atau peningkatan kapasitas pengelola BUMDes;
1. 3.Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bcntuk pengembangan lokal dan pcnguatan kapasitas masyarakat desa sesuai dengan potensi desa, peruntukan dan penggunaannya antara lain :
2. 2.Rintisan Desa Berdikari. Digunakan untuk pengcrnbangnan ekonomi produktif (bukan simpan pinjam atau usaha dagang tanpa kegiatan produksi perdesaan], pada lokasi Rintisan Dcsa Berdikari. Contoh pembuatan rnakanan ringan, pcngolahan kerajinan rotan, pembuatan Jada bubuk dsb.
d.Bidang Pendidikan, diprioritaskan untuk pcmbangunan sarana prasarana perpustakaan desa atau Laman cerdas /pintar.
e.Bidang Sosial Budaya diprioritaskan untuk : 1) Pernbangunan atau rchabilitasi sarana prasarana kescnian dcsa. 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak. 1) Pembangunan atau rehabilitasi pos pelayanan terpadu (Posyandu). 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau perneliharaan poliklinik kcsehatan desa (PKD). 3) Penyediaan sarana penunjang poliklinik kesehatan desa (PKD).
c.Bidang Kesehatan, diprioritaskan untuk :
b.Bidang Ekonomi, diprioritaskan untuk : 1) Pembangunan atau rchabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa. 2) Pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pernancingan ikan, dan tarnbatan perahu. 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa. 4) Pengcmbangan sarana prasarana produktif dan/atau perckono- mian kewenangan desa. 7) Pembangunan atau rehabilitasi energi baru terbarukan/energi mandiri. Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kcpada desa penerima bantuan keuangan di Tingkat Kabupaten agar dupat mernaharni peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu mernbuat usulan rencana kegiatan.
c.Fasilitasi dan Verifikasi Rencana Kegiatan.
b.Sosialisasi, Kegiatan sosialisasi dilu.kukan untuk menginformasikan dan memberikan Pctunjuk Teknis lentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Dcsa yang dihadiri oleh Kepala SKPD Tingkat Provinsi, SKPD Tingkat kabupaten, dan camat.
a.Rapat Koordinasi. Kcgtatan rapal koord inaai dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensincrgikan program bantuan keuangan kcpada Pemerintah Dcsa yang dihadiri oleh Kepala SKPD pengarnpu kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten. I. Persiapan Pclaksanaan :
1. 1.Tingkat Provinsi H. Lain-Lain :
2. 1.Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten.
3. 2.Apabila harga satuan tersebut pada angka 1 tidak terdapat dalam standari sasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pernerintah kabupaten scsuai peraturan Perundang-undangan.
4. 3.Banruan Keuangan kepada Pemerintah Desa dikenakan pajak scsuai ketentuan yang berlaku.
5. 4.Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Dcsa tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk upah tenaga kerja/ honorarium kecuali orang miskin, sewa alat clan pembebasan tanah. G. Jenis Kcgiatan yang tidak boleh dan tidak diperkenankan :
6. 1.Pembangunan gapura, tugu batas desa, pagar/talud/jalan didalarn makam;
7. 2.Pembangunan saranu prasarana peribadalan;
8. 3.Pembangunan sarana prasarana yang merupakan milik pribadi atau bukan merupakan milik desa;
9. 4.Pembangunan sarana prasarana kclembagaan kantor/balai desa, balai RT/RW, gcdung PKK;
10. 5.Pernbangunan pos kamling, rurnah lagan/ gudang.
e.Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) digunakan untuk permodalan Simpan Pinjam;
f.Kader Pernbcrdayaan Masyarakat Desa (KPM) digunakan untuk operasional pendampingan proses pernbangunan dcsa (uang saku, penganti uang tranpot dan penyusunan laporan).
a.rnusyawarah desa (sosialisasi, perencanaan dan memfasilitasi pembentukan Tim Pcngelola Kegiatan];
b.mcnyusun dan mengajukan rencana kegiatan ;
1. 4.Tingkat Desa
2. 3.1'ingkat Kccamatan
a.Sosialisasi program bantuan keuangan kepada Pcrncrintah Desa;
b.Fasilitasi penyusunan rcncana kegiatan, verifikasi clan pcmbcrkasan pcncairan dana;
c.Rckapitulasi kcgiatan dan nomor rekening dcsa serta rekomendasi Camat;
d.Monitoring dan evaluasi kegiatan.
1. 2.Tingkat Kabupatcn
a.Rapat Koordinasi. Kcgiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensincrgikan program bantuan keuangan kepada Pernerintah Desa dilaksanakan di Kabupatcn, yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Carnat.
b.Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginforrnasikan dan rnernberikan Pctunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pcmcrintah Desa yang dihadiri olch Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Camat.
c.Supervisi dan verifikasi usulan rencana kegiatan dan dokumen permohonan pencairan;
d.Rekapitulasi jenis usu Ian kegiatan;
e.Rekapitulasi nornor rekening kas desa;
f.Rekomendasi Badan/I<antor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten ;
g.Monitoring dan cvaluasi kegiatan.
d.Fasilitasi dan Verifika.si Dokumen Permohonan Pencairan. Verifikasi administrasi teknis proposal kegiatan dan dokumen permohonan pencairan dana dilakukan dari tingkat Kccamatan dan tingkat Kabupatcn, sedangkan vcrifikasi administrasi dilakukan di tingkat Provinsi dengan maksud untuk:
1. 1.Mcngetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang akan dilaksanakan oleh TPK;
2. 2.Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan musyawarah desa;
3. 3.Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud clan tujuan pemberian bantuan;
4. 4.Memberikan pclunjuk/acuan bagi TPK dalam pelaksanaan kcgiatan.
e.Pengajuan dan permohonan pencairan dana bantuan;
f.Monitoring dan evaluasi kegiatan.
1. 1.Sistimatika Proposal sckurang-kurangnya berisi :
a.Latar belakang : Kondisi pada saat ini (jenis konstruksi dan tingkat kerusakun}, kewenangan, permasalahan dan nilai strategis. Conteh: Pcmbangunan Ruas .Jalan : Ruas .Jalan Desa saat ini berupa makadam/jalan tanah dengan kerusakan cukup parah, Ruas .Jalan dimaksud merupakan kewenangan dari Pemerintah Desa.. . . . . . . karena berada pad a satu wilayah dcsa. Rusaknya jalan dimaksud mcnyebabkan sulitnya distribusi hasil panen dan kelancaran transportasi rnasyarakat desa. Ruas jalan tersebut mendukung pcrekonornian, pendidikan dll.
b.Maksud dan Tujuan: Spesifik pembangunan/pckerjaan terkait,
c.Sasaran : Obyek/Jenis Kcgiatan/pekerjaan dan lokasi kegiatan. K. Penyampaian Proposal.
1. 4.Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten menyampaikan surat pengantar usulan kegiatan kepada Guberrrur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
2. 5.Kepala Badan Pcmberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah menginventarisir, memverifikasi dan menyampaikan rckomendasi kepada Gubernur Jawa Tcngah Cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapat persetujuan: menjadidiusulkan2. Prioritas lokasi pcmbangunan/rchab yang tanggungjawab Pcmerintah Desa dan masyarakat;
3. 3.Kcpala desa menyampaikan usulan kegiatan kepada Gubernur .Jawa Tengah Cq. Kepala Sadan Pernberdayaan Masyarakat Dan Dcsa Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi usulan narna kegiatan, lokasi, volume dan jurnlah anggaran serta diketahui Kepala SKPD yang mernbidangi Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. J. Mekanisme Penyarnpaian Usulan Kegiatan :
4. 1.Kepala desa, perangkat desa, ketua LKMD/LPMD, BPD, KPMD dan anggota masyarakat melakukan rnusyawarah untuk menggali potensi, kcbutuhan desa dan permasalahan desa melalui musyawarah desa dan hams dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
c.verifikasi rencana kcgiatan yang usulan sudah masuk di RPJMDes;
d.melaksanakan dan memelihara kcgiatan;
e.membuat berita acara penyerahan uang bantuan dari Kepala Desa kepada TPK.
f.membuat surat pernyataan kesanggupan kepala desa dan TPK untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup) dan bersternpel basah;
g.mernbuat surat pernyataan kesanggupan TPK diketahui kepala desa untuk melaksanakan kegiatan [berrnaterai cukup) dan berstempel basah;
h.menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban, dengan lam piran-Iampiran;
1. 1.surat pernyataan kepala desa bertanggung jawab scpenuhnya atas kebenaran dan validitas data, inforrnasi dan larnpiran dalam proposal usu Ian. Dan/atau benruk kelembagaan TPK lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. 2.Proposal diajukan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perrnusyawaratan Desa mcngetahui carnat yang dirckomendasi oleh 8KPD Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi .Jawa Tengah.
3. 3.Camat mcmverifikasi, merekap dan rnengkoordinasikan proposal dari desa untuk disampaikan kepada Bupati Cq Kepala SKPO Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
4. 4.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten merekomendasi rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa Provinsi Jawa Tengah.
5. 5.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah bersarna Perangkat Daerah terkait selaku Tim koordinasi melakukan verifikasi administrasi terhadap rencana kegiatan dari masing-masing desa untuk disarnpaikan kepada Kepala Biro Kcuangan SETDA Provinsi Jawa Tcngah selaku Satuan Kerja Pcngelola Keuungan. 1) Pcnanggungjawab : Kepala Dcsa 2) Kerua : Ketua LKMD/LP:\IID 3) Sekretaris : Sekretaris Desa 4) Bendahara : Bendahara Dcsa 5) Seksi Teknis : Kasi Pembangunan 6) Pelaksuna teknis : Masyarakat seternpat a) Anggota : Masyarakat setempat b) Anggota : Masyarakat setempat
6. 1.Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan validitas data, informasi dan lampiran dalam proposal u sulan. J· Kcpengurusan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan struktur organisasi, sebagai berikut: Usulan nilaig. Rencana Penganggaran/ Rencana Anggaran Belanja anggaran.
h.Lampiran Proposal, untuk Sarpras Perdesaan : 1) Rencana Anggaran Biaya {R.A..B) dan swadaya masyarakat; 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pcmbenrukan TPK; 3) Serita Acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir; 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa dan TPK untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup) dan berstempel basah; SJ Denah Jokasi dan pcta desa; 6) Gambar tcknis sederhana kcgiatan yang akan dilakukan; 7) Fote berwarna O % (no! persen) kegiatan (foto asli bukan fotocopy).
d.Keluaran (output) : Volume Kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur.
e.Manfaat (outcame) : Manfaat yang langsung dirasakan rnasyarakat setelah bangunan terbangun/kegialan selesai dilaksanakan.
f.Dampak (impact) : Jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi.
1. 2.Tingkat Kecamatan
a.Camat melakukan verifikasi bcrkas permohonan pencairan dana dari Kepala Desa.
b.Setelah berkas permohonan pcncairan dana dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat membuat: 1) Rekomendasi permohonan pencairan dana, kepada SKPD pcngampu kegiatan di tingkat Kabupaten; 2) Rekapitulasi Nomor Rekcning Penerima Bantuan.
c.Scluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. angka 1) dan 2) disampaikan kcpada Kepala SKPD pcngampu kegiatan di tingkat Kabupaten untuk divcrifikasi dan mendapatkan Rekorncndasi. 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk rnenyalurkanymenyerahkan dana bantuan keuangan kepada TPK scsuai dengan Proposal kegiatan/pcrcncanaan usaha, bcrsternpel basah rangkap 6 (cnam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa matcrai; 6) Surat Pernyataan Kcsanggupan Kepala Desa untuk bcrtanggung- jawab atas kegiatan Bantuan Kcuangan kepada Pemerintah Desa berstempcl basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 [lima] tanpa matcrai; 7) Fotocopy buku rckening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam); 8) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
b.Seluruh bcrkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. disampaikan kcpada Camat untuk diverifikasi d a n mendapatkan rekomendasi. 1) Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempcl basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa matcrai; 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa berstempel basah; 3) Surat Pcrnyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk tclah mengerjakan Kegiatan minimal sesuai dengan proposal kcgiatan berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari l(salu) asli bermetcrai cuku dan 5 (lima) tanpa materai; 4) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengcrjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, berstempcl basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai; L. Mekanisme Pencairan Dana.
1. 1.Tingkat Desa
a.Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Gubernur cq. Kcpala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan disternpel basah rangkap 6 (enam), dilampiri:
1. 1.Laporan Pcrtanggung Jawaban Bantuan Keuangan meliputi:
a.Laporan pcnggunaan Bantuan Keuangan kcpada Pemerintah Desa rnernuat inforrnasi tentang: 1) Pendahuluan; 2) Nama kegiatan; 3) Maksud dan tujuan; 4) Susunan TPK 5) Reahsasi Anggaran Biaya (Bantuan dan Swadaya Masyarakatl; 6) Realisasi Kegiatan
1. 4.Tingkat Provinsi
a.Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Desa bersama SKPD terkait di tingkat Provinsi melakukan verifikasi bcrkas pencairan berdasarkan Rekomendasi Kepala SKPD Pernberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Kabupatcn.
b.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkat Provinsi membual Rekomendasi permohonan pencairan dana dan rekapitulasi kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah setelah berkas pcrrnohonan pencairan dana dinyatakan lengkap dan scsuai, dengan dilampiri: 1) Rekomendasi dari SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Kabupaten, asli rangkap 9 (sembilan) berstempel basah; 2) Rekapitulusi Nomor Rekening Penerirna Bantuan Keuangan rnasing- masing besarnya dana bantuan, rangkap 5 (lima) bcrstempel basah; 3) Berkas permohonan pencairan dana dari desa yang telah divcrifikasi dan dinyatakan Jengkap olch Kecarnatan dan Kabupaten rangkap 6 (Enam) berstempel basah; 4) Rckapirulasi Dana Bantuan Keuangan kepada Perncrintah Desa masing-masing bcsarnya Dana bantuan rangkap 5 (lima) bersternpcl basah. M. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
c.Berkas permohonan pencairan dana dengan larnpiran-lampiran yang telah diverifikasi Kabupaten dilampiri Surat Rekomcndasi dari Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rekapitulasi Nornor Rekening Kas Desa Pcnerima Bantuan serta rekapitulasi jcnis kegiatan bantuan keuangan kepada Pemcrintah Desa untuk disampaikan kepada Kepala SKPD pengampu kegiatan dan Surat Pengantar/Rekomendasi Kepala SKPD Pernbcrdayaan Masyarakat dan Desa atas narna Bupaii.
1. 3.Tingkat Kabupaten
a.Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama SKPD pengampu kegiatan di tingkat Kabupaten melakukan verifikasi berkas permohonan pencairan dana berdasarkan Rekomendasi Camat.
b.Setelah berkas permohonan pencairan dana, dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku koordinator verifikator kegiatan di tingkat Kabupaten mcmbuat: 1) Rekornendasi permohonan pencairan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam) berstempel basah; 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Pencrima Bantuan rangkap 6 (cnam) berstempel basah.
a.Hasil kegiatan dimaksudkan untuk rnewujudkan pcngembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan;
1. 3.Pemeliharaan
2. 2.Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dibuat dan dilaporkan sccara berjenjang dari tingkat desa, Kccarnatan dan Kabupaten. N. Monitoring dan Evaluasi, Pemeliharaan dan Surnber Biaya.
3. 1.Monitoring dan Evaluasi
a.Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib adrninistrasi dilakukan sccara bcrjenjang olch lim Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;
b.Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat Persiapan, Pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
c.Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
d.Pengendalian kcgiatan juga dilaksanakan oleh Kabupatcn, Kecamatan, Pcrnerintah Desa dan Masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian perrnasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
1. 2.Perncrintah Kabupaten dan Kecarnatan wajib melakukan pengendalian, fasilitasi dan verifikasi proposal mendasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalarn forum Musyawarah Desa (Musdes), pendampingan dalarn rangka penumbuhan kcswadayaan, pengendalian, pernantauan, pengawasan, dan evaluasi lcrhadap pelaksanaan banruan Kcuangan kepada Pemcrintah Desa. 11) Lain-Iairr/Pcnutup. 7) Waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan; 8) Manfaat /Out come kegiatan; 9) Kcndala dan Pcrmasalahan; 10) Lampiran-lampiran : a) Foto copy bukti-bukti Pcngeluaran yang Jengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen Asli disirnpan dan dipcrgunakan oleh pencrima bantuan keuangan selaku obyek Periksa); b) Rcalisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran; c) Foto kegiatan berwarna/Dokumentasi (kondisi 0%, 50% dan 100% diambil dari sudut pengambilan yang sarna, bagi kegiatan Sarana Prasarana Perdesaan untuk Fisik); d) Bcrita Acara Pengambilan Uang (Kepala Desa & Bendahara); e) Berita Acara Penyerahan Uang dari Kepala Desa kepada Pengelola Kegiatan; f) Surat Pernyataan Penyclesaian Kegiatan oleh Kepala Desa; g) Rcalisasi Biaya beserta lampiran bukti pembayaran; h) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa Lelah rnengerjakan Kcgiatan minimal sesuai dengan proposal kcgiatan, bermeterai dan bersternpel basah; i] Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengerjakan kegiatan dcngan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, berrncterai dan berstempel basah. GANJAR PRANOWO GUBERNUR JAWA TP.NGAH, ttd Demikian Pctunjuk Tcknis Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah disusun scbagai pedornan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tcpat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pernerinrah Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya percepatan Pernbangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dcsa, serta dalam upaya Pcnanggulangan Kemiskinan dengan meningkatkan jejaring sarana prasarana perdesaan dan ha! ini sejalan dengan program unggulan sebagairnana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 khususnya berkaitan dengan program Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaaan, Rintisan Desa Bcrdikari dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa. Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan sernua pihak baik dari jajaran Pernerintahan di semua tingkatan, lembaga kernasyarakatan yang tumbuh di desa rnaupun anggota masyarakat. secara hukum atas segala yang tidak melaksanakan
2. 5.Pcrnberi bantuan tidak bertanggungjawab kelalaian terhadap penerima bantuan pcrtanggunjawaban bantuan dimaksud. P. Penutup.
3. 0.Lain-Lain.
4. 1.Pembcrian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pernberian barituan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
5. 2.Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Proposal/rencana kegiatan yang sudah disetujui;
6. 3.SKPD Kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pcngembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat;
7. 4.Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, menjadi tanggungjawab Kepala Dcsa pcnerirna bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikcnakan sanksi scsuai dcngan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. 4.Sumber Biaya Bantuan Keuangan kepada Pcmerintah Desa berasal dari APBD.
b.TPK wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021