Umum BABIII IZINUNTUKPEMBANGUNANFASILITASUMUMYANGBERSIFATNON KOMERSIALDENGANLUASPALINGBANYAK5 (lima) HEKTAR
b.pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/ atau kelompok orang dan/ atau masyarakat.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah pengaturan izin pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung di wilayah Provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau Provinsi untuk :
a.pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar;
Pasa12 BAB II RUANGLINGKUP
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
15.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
10.Reboisasi adalah upaya upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
11.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
12.Perusahaan Umum Perhutani yang selanjutnya disebut Perum Perhutani adalah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
b.BupatijWalikota; dan
c.Pimpinan badan hukumjbadan usaha.
(2)Selain Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin dapat diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(1)Permohonan izin dapat diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
a.Menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian Pasal 4 Bagian Kedua Pemohon
b.instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
c.jarmgan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
d.jalan umum;
e.sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih danj atau air limbah;
f.pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
g.prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
h.penampungan sementara korban bencana alam; atau
1.pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kompensasi melakukan penanaman dalam angka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1.
(3)Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h.
(4)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan.
(4)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, meliputi:
a.letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
b.rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;
c.pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
d.pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
3.tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izm dari Gubernur.
1.kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
2.semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
dan ( 1) Permohonan izin oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dan ayat (2) wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
a.Dokumen perizinanjperjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya an tara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan j perjanjian;
b.Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
Pasa15 Bagian Ketiga Persyaratan
(2)Dalam hal hasil koordinasi kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak memenuhi ketentuan teknis, Pemohon melakukan perbaikan dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas.
(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam mengajukan permohonan izin, berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk melakukan kajian teknis terkait dengan kelangkapan persyaratan permohonan izin.