DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017

Nomor: 66
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Izin untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) Hektar, Izin untuk Petambangan Rakyat, Pemanfaatan Kayu, Jangka Waktu Izin, Perpanjangan, Pengurangan dan Pengembalian Izin, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Menimbang GUBERNURJAWATENGAH PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PINJAM PAKAIKAWASANHUTANDI WILAYAHPROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR JAWA TENGAH, I

8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50jMenlhkjSetjenjKum.1j6j2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; (Lembaran Negara 2010 Nomor 30, Penggunaan Kawasan Hutan Republik Indonesia Tahun
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Peme-rintah Nomor 45 Tahun 2004 ten tang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlin-dungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pmjam pakai kawasan hutan untuk rnenyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan dan Z atau rnelakukan penanarnan dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Kondisi calon lahan kornpensasi yang tidak berrnasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain.
6.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7.Izin pinjam pakai kawasan hutan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pernbangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
5.Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non kornersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak rnencari keuntungan.
1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Kabupaten /Kota adalah Kabupaterr/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

(1)Izin untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf a meliputi:
1. a.religi an tara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASANHUTANDI WILAYAHPROVINSIJAWATENGAH.

Pasal 3

Umum BABIII IZINUNTUKPEMBANGUNANFASILITASUMUMYANGBERSIFATNON KOMERSIALDENGANLUASPALINGBANYAK5 (lima) HEKTAR

b.pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/ atau kelompok orang dan/ atau masyarakat. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah pengaturan izin pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung di wilayah Provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau Provinsi untuk :
a.pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar; Pasa12
1. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. 14.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
3. 15.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
4. 10.Reboisasi adalah upaya upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
5. 11.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
6. 12.Perusahaan Umum Perhutani yang selanjutnya disebut Perum Perhutani adalah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.
b.BupatijWalikota; dan
c.Pimpinan badan hukumjbadan usaha.

(2)Selain Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin dapat diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(1)Permohonan izin dapat diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
1. a.Menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian Pasal 4
2. b.instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
3. c.jarmgan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; d.jalan umum;
4. e.sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih danj atau air limbah;
5. f.pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
6. g.prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
7. h.penampungan sementara korban bencana alam; atau
  1. 1.pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kompensasi melakukan penanaman dalam angka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1.
(3)Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h.
(4)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan.
(4)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, meliputi:
1. a.letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;
3. c.pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
4. d.pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
  1. 3.tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izm dari Gubernur.
  2. 1.kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
  3. 2.semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan ( 1) Permohonan izin oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dan ayat (2) wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
1. a.Dokumen perizinanjperjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya an tara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan j perjanjian;
2. b.Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan: Pasa15
(2)Dalam hal hasil koordinasi kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak memenuhi ketentuan teknis, Pemohon melakukan perbaikan dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas.
(1)Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam mengajukan permohonan izin, berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk melakukan kajian teknis terkait dengan kelangkapan persyaratan permohonan izin.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 7

(4)Dalam hal hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan teknis, Kepala Dinas menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan tembusan kepada Pemohon dan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
(5)Dalam hal hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan teknis, Kepala Dinas menyampaikan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Izin.
(3)Dalam rangka pelaksanaan kajian teknis permohonan sebagaimana dimaskud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim teknis yang terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
(1)Permohonan izin oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)diajukan oleh Pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
(2)Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas untuk melakukan kajian teknis.

Pasal 6

2.tutupan vegetasi;
3.perizinan pemanfataan, penggunaan darr/ atau pengelolaan; dan
4.kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
1.fungsi kawasan hutan;

b.kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi: Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan, wajib:
a.membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;

Pasal 9

(2)Dalam hal pemegang izm pinjam pakai kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di areal izin.
1. c.menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaanj pemanfaatan hutan kepada pengelolaj pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan,dalam hal area izin berada dalam area kerja pengelolaan hutanjizin usaha pemanfaatan hasil hutan.
2. b.menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
(1)Pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya izin wajib untuk:
1. a.menyelesaikan tata batas areal izin dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta sebagai dasar permohonan penetapan areal kerja;

Pasal 8

(3)Dalam hal hasil koordinasi kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah memenuhi ketentuan teknis, Pemohon menyampaikan hasil kajian teknis dengan dilampiri persyaratan yang telah memenuhi ketentuan teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi untuk diterbitkan izin. I
1. k.mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat danjatau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
  1. 1.melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin; J. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  2. 3.Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
  3. 2.Kepala Dinas atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau 1.Kepala Balai Besar j Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
  4. 1.mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal pmJam pakai kawasan hutan berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan:
2. d.membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. e.membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. f.mengganti biaya investasi pengelolaanjpemanfaatan hutan kepada pengelolaj pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin berada dalam areal kerja pengelolaan hutanjizin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. g.melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
6. h.melaksanakan perlindungan hutan atas areal izm pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; penggunaan kawasan hutan tahunan; inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerjac. melaksanakan
7. b.melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan batas areal kerja izin; 1) melakukan kegiatan tata batas; Pemegang izin dilarang:
8. a.me1akukan kegiatan di dalam areal izm sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin kecuali:

Pasal 12

(2)Pemindahtanganan izin jperubahan nama pemegang izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
(1)Pemegang izin dapat memindahtangankan kepada pihak lainjperubahan nama pemegang izin.

Pasal 11

Bagian Keenam Pemindahan Tangan Izin Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), izin dapat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

4.pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izm.
3.rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; dan
2.rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
1.rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
2.Kepala Dinas;
3.Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
4.Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

n.Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf m, memuat:
1. 1.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; bulan sekali kepada kawasan hutan yang
m.melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) Menteri dan Gubernur mengenai penggunaan dipinjam pakai, dengan tembusan:
1. 2.penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; batubaradan(4) Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat mineral dilakukan dengan ketentuan :
a.dalam kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan :
1. 1.penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

(2)Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat pada areal kerja Perum Perhutani, dapat diberikan dengan pertimbangan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan.
(3)Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat pada areal kawasan hutan lindung, dapat diberikan dengan pertimbangan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan. dengan tanpa(1)Izin untuk kegiatan pertimbangan rakyat dilakukan

Pasal 13

Umum BABIV IZIN UNTUKPERTAMBANGANRAKYAT

c.menjaminkan atau mengagunkan areal izin kepada pihak lain.
b.memindahtangankan izin pmjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin tanpa persetujuan Gubernur; atau 5) kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alamo 2) membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (basecamp semen tara); 3) pengukuran sarana dan prasarana; 4) membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi; I

(1)Permohonan izin untuk kegiatan pertambangan rakyat dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok orang darr/ atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 14

c.diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter;
d.ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
1. a.jalan angkut tambang;
2. b.kegiatan yang berdasarkan hasil penilaian tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(8)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Izin untuk kegiatan pertambangan rakyat diberikan dengan kompensasi lahan dengan ratio 1:2.
1. b.dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai "baik";
(6)Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang:
1. a.dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa;
  1. 3.terjadinya kerusakan akuiver air tanah;
(5)Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
  1. 1.turunnya permukaan tanah;
  2. 2.berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
2. c.menyampaikan peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat system UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang benar;
3. d.pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan pertambangan rakyat mineral dan batubara dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar;
4. b.rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  1. 3.tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izm dari Gubernur.
(1)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy).
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Dokumen perizinanj perjanj ian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinanj perjanjian;
2. b.Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
  1. 1.kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
  2. 2.semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASANHUTANDI WILAYAHPROVINSIJAWATENGAH.

Pasal 3

RUANGLINGKUP

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASANHUTANDI WILAYAHPROVINSIJAWATENGAH.

Pasal 3

RUANGLINGKUP

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022