DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014

Nomor: 70
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara- an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indo- nesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lem- baran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III

HIBAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(5)Kriteria pemberian hibah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penerima hibah yang dibentuk dan/atau diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sehingga dapat diberikan hibah secara terus menerus.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

a.pemerintah;
b.pemerintah daerah lainnya;
c.perusahaan daerah;
d.masyarakat; dan/atau
e.organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

(1)Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan non-profesional, sosial kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
(5)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas; dan
2. b.berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap.

Pasal 7

(1)Hibah diberikan dalam bentuk uang meliputi :
1. a.Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
2. b.Pemerintah daerah lainnya;
3. c.Hibah kepada badan usaha milik daerah;
4. d.Hibah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas:
  1. 1.Hibah bidang perekonomian meliputi: a) Hibah bidang pertanian; b) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.
  2. 2.Hibah bidang pendidikan meliputi: a) Hibah pendidikan umum. b) Hibah pendidikan keagamaan.
  3. 3.Hibah bidang keagamaan.
  4. 4.Hibah bidang kesehatan.
  5. 5.Hibah bidang kebudayaan.
  6. 6.Hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non-profesional.
  7. 7.Hibah bidang sosial kemasyarakatan.
  8. 8.Hibah bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : a) Hibah bidang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) b) Hibah bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman; c) Hibah bidang penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi; d) Hibah bidang pengembangan posyandu; e) Hibah bidang peningkatan gizi anak sekolah melalui Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS); f) Hibah bidang perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan; g) Hibah bidang teknologi tepat guna; h) Hibah bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat; i) Hibah bidang pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.
  9. 9.Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
(2)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, pengembangan usaha perorangan, pembangunan pos keamanan lingkungan (pos kamling), lingkungan pemakaman dan gapura.
(3)Larangan untuk modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk hibah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – PKK (UP2K-PKK), hibah Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP), hibah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dan hibah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
(4)Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 8

(1)Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Evaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
(4)SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang sebagai berikut :
1. a.Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan dan Biro Hubungan Masyarakat SETDA melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
2. b.Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
3. c.Biro Bina Produksi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian sesuai bidang tugasnya;
4. d.Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan sesuai bidang tugasnya;
5. e.Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
6. f.Biro Bina Mental melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
7. g.Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
8. h.Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Biro Bina Mental dan Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesional sesuai bidang tugasnya;
9. i.Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi Dan Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
10. j.Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
11. k.Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
12. l.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan sesuai bidang tugasnya.
(5)Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Sekretaris Daerah menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi.
(6)SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa sebagai berikut :
1. a.Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, serta koperasi dan usaha kecil, perdagangan, perindustrian sesuai bidang tugasnya;
2. b.Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alam, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;
3. c.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Badan Arsip Dan Perpustakaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan, dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemuda dan olahraga sesuai bidang tugasnya.
(7)Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, belum terakomodir oleh SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi.
(8)Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
(9)Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4)dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(10)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Rekomendasi Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/ Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

HIBAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

HIBAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017