DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018

Nomor: 70
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 223

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, agar terwujud organisasi yang lebih efektif dan efisien pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan utamanya melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tcntang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Waki1 Pemerintah Pusat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan i'e:-aturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman86- 92);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494j; i
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224 );
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7.Peraturan Dae rah Provinsi J awa Tengah N omor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARlAT DAERAH PROVINS! JAWATENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Togas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang karenajabatannyajuga bertindak sebagai Sekretaris Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
8.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9.Perangkat Gubemur adalah wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas membantu Gubemur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
12.Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)SETDA merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur.
(2)SETDA dipimpin oleh SEKDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur.

Pasal 3

SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubemur serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SETDA mempunyai fungsi :

a.pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur;
e.pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

SETDA, terdiri atas :

a.SEKDA;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
1. 1.Biro Pernerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
2. 2.Biro Hukum;
3. 3.Biro Kesejahteraan Rakyat.
c.Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :
1. 1.Biro Perekonomian;
2. 2.Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam;
3. 3.Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
d.Asisten Administrasi, terdiri atas :
1. 1.Biro Organisasi;
2. 2.Biro Umum;
3. 3.Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Pasal 6

SEKDA sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas, memirnpin pelaksanaan tugas dan fungsi SETDA sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kedudukannya sebagai Selcretaris Gubemur memiliki tugas membantu Gubemur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui SEKDA.
(2)Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) juga bertindak sebagai unit kerja perangkat Gubernur lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(3)Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten.

Pasal 9

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur di bidang pemerintahan dan hukum, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Pernerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a.Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
c.pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
d.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur di bidang pemerintahan dan hukurn;
e.pengoordinasian pelayanan adrninistratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah clan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerahdi lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
f.pelaksanaanfungsi lain yang cliberikan oleh SEKDA.

Isi peraturan

Teks223PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018