Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 tlovember 2D1G GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 27 ilovem"oer 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR !31 LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUII 2018 TENTANG RUJUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR LEMBAGA PELAYANAN TERPADU DI JAWA TENGAH PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL RUJUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR LEMBAGA PELAYANAN TERPADU DI JAWA TENGAH NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 A Kriteria Kasus 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lokasi kejadiannya ada di Kabupaten/Kota Lembaga Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
2.Kasus kekerasan terhadap perempuan clan anak dimana asal, domisili dan a tau tern pat kerja korban di Kabupaten/Kota Lembaga Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
3.Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dim an a pelaku kekerasannya berasal a tau merupakan penduduk/ domisili di Kabupaten/ Kota Lembaga Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
B Mekanisme/ 1. Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk Langkah-Langkah
a.Assesment terkait korban :
1) melakukan assesment layanan yang dibutuhkan oleh korban dalam rujukan; 2) melakukan assesment kondisi fisik dan psikis korban; 3) melakukan assesment pandangan/ pendapat/keputusan korban ten tang layanan dan calon lembaga penenma rujukan; 4) melakukan assesment perjalanan ke lembaga penerima rujukan dengan korban; 5) melakukan assesment kekhawatiran/ kecemasan berkaitan dengan perjalanan dan pasca rujukan.
b.Assesment terkait lembaga layanan (lembaga penerima rujukan) :
1) melakukan assesment terhadap lembaga pelayanan terpadu calon penenma rujukan; 2) melakukan assesment layanan yang dimiliki calon lembaga penerima rujukan; NO 1 KOMPONEN 2 URAIAN 3 3) melakukan assesment dan rujukan calon rujukan; 4) melakukan assesment Prosedur Standar Operasional penanganan kasus yang dimiliki oleh calon Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan; 5) mencan infonnasi tentang rekam jejak penanganan calon Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan.
2.Koordinasi dengan lembaga calon penenma rujukan dan kepolisian (apabila diperlukan) :
a.mencari informasi data Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan;
b.mencan informasi jerus layanan yang disediakan lembaga penerima rujukan;
c.tahap koodinasi dengan Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan.
3.Penyiapan kebutuhan teknis dan logistik :
a.surat rujukan;
b.kronologi kasus dan penanganan yang sudah diberikan;
c.dokumen kependudukan;
d.informasi layanan yang sudah diberikan oleh lembaga perujuk;
e.informasi layanan yang dibutuhkan korban
f.alat transportasi;
g.pendamping korban;
h.akomodasi (penginapan, konsumsi);
1.memberikan informasi lembaga penenma rujukan (nomor kontak pendamping, polisi, dan atau nomor lembaga serta profit lembaga penerima rujukan);
J· obat-obatan (apabila dibutuhkan).
4.Tahapan Perjalanan (Teknis keberangkatan, rujukan dan serah terima):
a.memastikan dokumen rujukan;
b.memastikan kesehatan korban;
c.memastikan (periksa daftar) keamanan perjalanan;
d.memastikan tersedianya saran a dan prasarana;
e.koordinasi rute perialanan transoortasi mekanisme layanan lembaga penenma NO 1 KOMPONEN 2 URAIAN 3 perjalanan yang digunakan dan kedatangan korban;
f.serah terima korban dan dokumen.
5.Tahapan Penerima Rujukan
a.rujukan putus :
1) memeriksa kelengkapan dokumen; 2) memeriksa kesehatan korban (jika diperlukan); 3) pencatatan data korban rujukan; 4) assesment korban terkait lanjutan (penawaran keinginan seperti kebutuhan istirahat); 5) membuat jadwal layanan dibutuhkan korban; 6) pemberian layanan sesuai Prosedur Standar Operasional lembaga layanan; 7) evaluasi hasil layanan; 8) jika hasil evaluasi butuh layanan lanjutan maka perlu diberikan layanan lanjutan (jika dibutuhkan).
b.rujukan layanan :
I) layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga Pelayanan Terpadu perujuk; 2) jika layanan sudah selesai, maka kasus akan dikembalikan lagi pada lembaga perujuk; 3) jika korban membutuhkan Iayanan tambahan dan lanjutan di tempat rujukan maka perlu berkoordinasi dengan lembaga perujuk terkait layanan tersebut melalui telepon/ surat/ email.
c.rujukan bersama :
yang layanan korban 1) pemberian layanan keputusan bersama; berdasarkan 2) dilakukan koordinasi an tar tim c Rencana Tindak Lanjut penanganan kasus; 3) dilakukan pembagian tugas.
1.Rujukan Putus:
a.lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan memberikan informasi kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk terkait dengan pemberian layanan yang sudah diberikan kepada korban;
NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 Penerima Lembaga
b.lembaga Pelayanan Terpadu rujukan memberikan data kepada Pelayanan Terpadu Perujuk;
c.lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk melakukan monitoring kepada Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan dan korban;
d.lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus yang dirujuk kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan;
e.dalam ha! Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan menemui kendala atau hambatan terkait penanganan kasus maka Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk akan memberikan asistensi dan dukungan penanganan kepada Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan;
f.apabila lembaga pelayanan Terpadu Perujuk telah melakukan asistensi dan dukungan tetapi Lembaga Penerima rujukan tidak memberikan layanan yang dibutuhkan korban, maka Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dapat mengambil alih tanggungjawab penanganan kasus.
2.Rujukan Layanan:
a.lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukann memberikan data dan informasi pemberian layanan yang dibutuhkan korban kepada Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk;
Perujuk Lembaga rujukan yang Terpadu kepada penenma layanan
b.lembaga Pelayanan melakukan monitoring Pelayanan Terpadu terhadap pemberian dibutuhkan korban;
c.melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus yang dirujuk kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan;
d.dalam ha! korban tidak mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam rujukan maka Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk berkoordinasi dengan korban untuk dirujukkan ke lembaga lain yang memiliki layanan yang dibutuhkan korban;
e.dalam hal Lembaga Pelayanan Terpadu oenerima ruiukan sudah memberikan NO 1 D.
KOMPONEN 2 Pencatatan dan pelaporan data kasus rujukan URAIAN 3 layanan yang dibutuhkan korban dan layanan dinyatakan sudah selesai maka Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan menyerahkan kembali tanggung jawab penanganan korban kepada Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk;
f.lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan melakukan serah terima korban kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan menyertakan data dan dokumen hasil layanan kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk.
3.Rujukan Bersama
a.lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Lembaga Pelayanan Terpadu penenma rujukan saling memberikan data dan informasi terbaru terkait penanganan yang diberikan;
b.pembagian peran dan tanggungjawab layanan antara Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk dengan Lembaga Pelayanan Terpadu penenma rujukan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama;
c.lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan melakukan evaluasi kasus terkait penanganan kasus bersama;
d.lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan melakukan monitoring bersama terhadap kondisi dan perkembangan korban serta keluarga korban;
e.setiap langkah dilakukan melalui rapat bersama;
f.dalam hal Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk atau sebaliknya membutuhkan dukungan maka Lembaga Pelayanan Terpadu penenma rujukan atau sebaliknya memberikan dukungan yang dibutuhkan.
1.Operator data menenma penetapan kasus kekerasan berbasis gender dan anak dari manager kasus.
2.Operator melakukan pengrsran data. secara online melalui aplikasi Sistem Infonnasi On Line Perlindungan Perempuan Dan Anak dengan mengidentifikasi kasus, identita.s korban, identitas pelaku dan layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga layanan.
NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3
3.Pengisian data dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah kasus ditetapkan oleh manager kasus.
4.Identifikasi korban dan pelaku dapat dilakukan dengan memasukan nomor induk kependudukan.
5.Bilamana nomor induk kependudukan tidak tersedia, identitas korban dan pelaku diisi sesuai form yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan Dan Anak.
6.Bilamana identitas pelaku belum diketahui maka tidak dilakukan pengisian form pad a pelaku kekerasan.
7.Operator dapat memberikan rujukan kasus ke lembaga layanan lainnya sesuai prosedur yang disepakati dan berlaku antar lembaga layanan dengan memberikan penjelasan pad a form diskripsi tentang layanan yang telah diberikan dan yang diharapkan oleh lembaga layanan yang diberi rujukan.
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO