DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018

Nomor: 87
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang komposisi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, peruntukkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa Gubemur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuagnan Kementerian Keuangan Nomor S-668/PK/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 ten tang Pemben- tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe- anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per- imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas-i Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai- mana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Per- a tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07 /2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
14.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG AWKASI DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubemur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

a.untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 °/o (tiga puluh persen);
b.untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
c.untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut :

a.60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan Cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya;
b.40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tern bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi rata untuk Kabupaten/Kata di Pravinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan hanya ada 2 (dua) Kabupaten/Kata bukan penghasil rokok dan tembakau.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing- masing daerah yaitu :

a.daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau adalah Kabupaten Banjamegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobagan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kata Magelang, Kata Pekalangan, Kata Salatiga, Kata Semarang, Kota Surakarta;
b.daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjamegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalangan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo.
c.daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung.
d.daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kata Tega!.

Pasal 6

(1)Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai Program/Kegiatan :
1. a.peningkatan kualitas bahan baku; v (
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
(3)Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkonisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 7

(!) Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2)Togas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah:
1. a.fasilitasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. b.monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. c.menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
4. d.konsultasi dengan Kementerian Keuangan;
5. e.melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubemur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
(3)Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing. v (

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang padatanggal 27 Desember 2018 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang padatanggal 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 2018 87 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN •..•.•.•• NOMOR ••••••••• LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 87 TAHU!! 2018 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU BAGJAN PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH DAN PEMERINTAI-1 KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 NO. PROVINS! tKABUPATEN IKOTA ALO KASI (0001 1 Provinsi Jawa Tenaah 214,013,252 2 Kabunaten Baniarnezara 6,692,112 3 Kabunaten Banvumas 6,410,378 4 Kabunaten Batanz 7,089,027 5 Kabunaten Blora 8,717,205 6 Kabunaten Bovolali 18,122,480 7 Kabu oaten Brebes 6,715,208 8 Kabu oaten Cilacan 6,483,366 9 Kabuuaten Demak 15,520,908 10 Kabuoaten Grobozan 10,081,357 11 Kabunaten Jenara 6,712,027 12 Kabunaten Karaneanvar 12,181,054 13 Kabuoaten Kebumen 7,816,126 14 Kabu oaten Kendal 17,606,089 15 Kabunaten Klaten 15,196,498 16 Kabuoaten Kudus 158,065,247 17 Kabunaten Maaelana 13,906,619 18 Kabuoaten Pati 6,801,008 19 Kabunaten Pekalonean 6,368,940 20 Kabu oaten Pemalana 7,377,667 21 Kabupaten Purbalinaaa 6,874,416 22 Kabuoaten Purworeio 7,307,292 23 Kabu oaten Rem bana 22,588,559 24 Kabunaten Semarana 9,072,950 25 Kabuoaten Sraeen 7,387,735 26 Kabunaten Sukohario 6,794,427 27 Kabuoaten Teeal 7,010,068 28 Kabuoaten Temanazunz 31,472,853 29 Kabunaten wcnostn 7,990,902 30 Kabunaten Wonosobo 13,583,260 31 Kota Mazelanz 6,385,704 32 Kota Pekalonzan 6,732,220. 33 Kota Salatiza 6,295,384 34 Kota Semaranz 8,519,302 35 Kota Surakarta 7,191,361 36 Kota TePal 6,294,507 Jumlah 713,377,508 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR RANOWO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007