DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di daerah, penerimaan siswa didik baru pada SMK negeri jawa tengah, pelaporan, pengendalian, pengaduan, informasi, larangan, sanksi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7.Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri.
10.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
12.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
13.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
15.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Boarding School yang selanjutnya disingkat SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan di asramakan.
16.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17.Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18.Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
19.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
21.Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.
22.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/sederajat.
23.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori
24.Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
25.Zonasi adalah pembagian wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DAERAH

Pasal 4

PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 5

(1)PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
(2)Struktur Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 6

(1)PPDB pada Satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dilaksanakan pada bulan Mei.
(2)Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
1. a.Penetapan wilayah zonasi;
2. b.pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
3. c.pendaftaran;
4. d.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
5. e.pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
6. f.daftar ulang.
(3)Pengaturan teknis tentang tahapan dan tata cara penyelenggaraan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Pasal 8

(1)Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 9

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a.Jalur zonasi;
b.Jalur prestasi; dan
c.Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 10

(1)Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat yang didasarkan atas tempat kedudukan Kantor Desa/ Kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2)Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif wajib menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.
(3)Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan/Sosial, zonasi mengikuti tempat kedudukan Panti dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Panti.
(4)Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Pondok Pesantren.
(5)Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
(6)Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
(7)Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal
(8)Penetapan zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
(9)Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling banyak 5% (lima persen).
(10)Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen).
(11)Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi SMK Negeri.
(12)Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
(13)Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi maka dialihkan ke jalur PPDB prestasi dan/atau sebaliknya.
(14)Apabila jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dipenuhi melalui jalur Zonasi.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018