(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:
a.Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas;
1) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa; 2) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang; 3) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan 4) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati.
b.Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A;
dan
c.Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.
(2)Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2.Pasal 10 dihapus.
3.Pasal 11 dihapus.
4.Pasal 12 dihapus.
5.Pasal 13 dihapus.
6.Pasal 14 dihapus.
7.Pasal 15 dihapus.
8.Pasal 16 dihapus.
9.Ketentuan romawi II Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10.Ketentuan angka 5 Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
11.Ketentuan huruf B Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Maret 2025 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd AHMAD LUTHFI Diundangkan di Semarang pada tanggal 10 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 9 SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH I. STRUKTUR ORGANISASI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI II. STRUKTUR ORGANISASI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN KELAS A KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI III. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN KESEHATAN KELAS A GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd AHMAD LUTHFI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NO. NAMA BALAI TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
1.Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang Kota Magelang a. Kota Magelang;
b.Kabupaten Magelang;
c.Kabupaten Purworejo;
d.Kabupaten Kebumen;
e.Kabupaten Banyumas;
f.Kabupaten Cilacap; dan
g.Kabupaten Purbalingga.
2.Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati Kabupaten Pati a. Kabupaten Pati;
b.Kabupaten Jepara;
c.Kabupaten Kudus;
d.Kabupaten Rembang;
e.Kabupaten Blora;
Kabupaten Demak; dan
f.Kabupaten Grobogan.
3.Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten Kabupaten Klaten a. Kabupaten Klaten;
b.Kota Surakarta;
c.Kabupaten Sukoharjo;
d.Kabupaten Wonogiri;
e.Kabupaten Karanganyar;
f.Kabupaten Sragen; dan
g.Kabupaten Boyolali.
4.Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang a. Kabupaten Semarang;
b.Kota Salatiga;
c.Kabupaten Temanggung;
d.Kabupaten Banjarnegara;
e.Kabupaten Wonosobo;
f.Kabupaten Kendal; dan
g.Kabupaten Batang.
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd AHMAD LUTHFI LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TUGAS SUB KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH A. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:
a.Sub Koordinator Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan meliputi :
1.Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pelayanan;
2.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pelayanan;
3.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pelayanan;
4.menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif;
5.menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;
6.menyiapkan koordinasi dan fasilitasi teknis bidang Pelayanan di wilayah kerjanya;
7.menyiapkan evaluasidan pelaporan di bidang Pelayanan; dan
8.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.Sub Koordinator Penunjang Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelayanan meliputi :
a.Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penunjang Pelayanan;
b.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penunjang Pelayanan;
c.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Penunjang Pelayanan;
d.menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif;
e.menyiapkan pengembangan mutu pelayanan;
f.menyiapkan koordinasi dan fasilitasi teknis bidang Pelayanan di wilayah kerjanya;
g.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelayanan; dan
h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A, terdiri atas :
a.Sub Koordinator Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan meliputi :
1.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatanserta anggaran di bidang Pelayanan;
2.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pelayanan;
3.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pelayanan;
4.menyiapkan pengembangan sistem rujukan pelayanan laboratorium kesehatan;
5.menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;
6.menyiapkan pelaksanaan fasilitasi teknis kepada sarana pelayanan kesehatan bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
7.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan; dan
8.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.Sub Koordinator Penunjang Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelayanan meliputi :
1.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penunjang Pelayanan;
2.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penunjang Pelayanan;
3.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Penunjang Pelayanan;
4.menyiapkan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengembangan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan lintas kabupaten/kota;
5.menyiapkan pengujian alat kesehatan;
6.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelayanan; dan
7.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri atas:
a.Sub Koordinator Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan meliputi :
1.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pelatihan;
2.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pelatihan;
3.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pelatihan;
4.menyiapkan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan;
5.menyiapkan pengembangan dan pengendalian pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan; dan
6.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
b.Sub Koordinator Penunjang Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelatihan meliputi :
1.Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penunjang Pelatihan;
2.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penunjang Pelatihan;
3.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Penunjang Pelatihan;
4.menyiapkan penunjang penyelenggaraan pelatihan;
5.menyiapkan fasilitasi teknis pelatihan;
6.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelatihan; dan
7.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd AHMAD LUTHFI