DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016

Nomor: 99
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, balai kesehatan masyarakat kelas A, balai kesehatan indera masyarakat kelas A, balal laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan kelas A, balai pelatihan kesehatan kelas A, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; GUBERNURJAWATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNISDINASKESEHATAN PROVINSIJAWATENGAH PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 99 TA.."'iIDI 281' TENTANG GUBERNURJAWA TENGAH Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

a.Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A terdiri dari : 1) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang; 2) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa; 3) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang; 4) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan 5) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati.
b.Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A;
c.Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A;
d.Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;

BAB III

BALA!KESEHATANMASYARAKATKELASA Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas :

Pasal 2

9.Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaterr/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

(5)Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan;
4. d.Seksi Penunjang Pelayanan:
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(3)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai
(4)Struktur Organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 6

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
c.evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan
d.pengelolaan ketatausahaan;
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Paragraf 3 Fungsi Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pe1ayanan dan penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Paragraf2 Tugas

(1)Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan;
3. c.menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif;
4. d.menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;

Pasal 9

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
3. c.menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. d.menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
6. f.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
7. g.menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai;
8. h.menyiapkan pengelolaan kerja sarna dan kehumasan;
9. i.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; J. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
10. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha KepalaBalai sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakantugas memimpinpelaksanaantugas dan fungsi sebagaimanaclirnaksudPasal4 dan PasalS.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pasall1
(1)Seksi Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
3. c.menyiapkan penyelenggaraan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
4. d.menyiapkan pengembangan mutu pelayanan;
5. e.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan; dan
6. f.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

e.menyiapkan pelaksanaan fasilitasi teknis kepada sarana layanan kesehatan untuk penanganan penyakit tertentu;
f.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pe1ayanan; dan
g.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A, terdiri atas :

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

BALA!KESEHATANMASYARAKATKELASA Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas :

Pasal 2

PEMBENTUKAN

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

BALA!KESEHATANMASYARAKATKELASA Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas :

Pasal 2

PEMBENTUKAN

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016