DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini memuat materi pokok berupa penguraian tujuan pembentukan, kewenangan, struktur, dan masing-masing tugas perangkat Baperjakat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

13.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

(1)Dalam rangka membantu Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan struktural/fungsional dan pengangkatan dalam pangkat dibutuhkan BAPERJAKAT.
(2)BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.BAPERJAKAT Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator; dan
2. b.BAPERJAKAT Pengawas.
(3)BAPERJAKAT Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka :
1. a.menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. b.menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
(4)BAPERJAKAT Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka :
1. a.menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. b.menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. c.menetapkan pemberian Tugas Belajar PNS yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat; dan
4. d.menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 3

(1)Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.Seorang Ketua merangkap Anggota;
2. b.Anggota yang berjumlah paling banyak 6 (enam) orang; dan
3. c.Seorang Sekretaris Bukan Anggota yang merupakan salah satu pejabat pada Sekretariat BAPERJAKAT.
(2)Masa keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB IV

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua merangkap Anggota, sekaligus merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Provinsi Kalimantan Barat;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi selaku Anggota;
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi selaku Anggota;
4. d.Asisten Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi selaku Anggota;
5. e.Inspektur Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
6. f.Kepala BKD selaku Anggota;
7. g.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
8. h.Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Sekretaris bukan Anggota;
(2)Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua merangkap Anggota;
2. b.Kepala BKD selaku Anggota;
3. c.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
4. d.Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
5. e.Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
6. f.Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
7. g.Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Anggota;
8. h.Kepala Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Sekretaris bukan Anggota;

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

a.menentukan jadwal pelaksanaan sidang/rapat dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang/rapat BAPERJAKAT;
b.mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang/rapat BAPERJAKAT;
c.memimpin sidang/rapat BAPERJAKAT;
d.menyampaikan hasil sidang/rapat kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
e.memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota BAPERJAKAT serta Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.menghadiri sidang/rapat BAPERJAKAT;
b.memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang/rapat BAPERJAKAT; dan
c.melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

a.membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
b.melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang/rapat, serta penyampaian Berita Acara Hasil sidang/rapat BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang;
c.melaksanakan tugas sebagai notulen sidang/rapat; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 8

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada BKD dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan agenda sidang/rapat BAPERJAKAT;
2. b.menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat BAPERJAKAT;
3. c.menyiapkan undangan sidang/rapat dan daftar hadir BAPERJAKAT;
4. d.menyiapkan draft Berita Acara BAPERJAKAT;
5. e.menyiapkan draft hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan Ketua BAPERJAKAT kepada pejabat yang berwenang; dan
6. f.menyiapkan draft naskah keputusan pejabat yang berwenang terhadap hasil sidang/rapat BAPERJAKAT.
(3)Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala BKD dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.memimpin Sekretariat;
2. b.membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
3. c.menyiapkan dan menyusun bahan sidang/rapat serta menyampaikan Berita Acara Hasil sidang/rapat kepada Ketua;
4. d.melakukan koordinasi dengan Sekretaris;
5. e.melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT

Pasal 9

(1)Sidang/rapat BAPERJAKAT dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
(2)Sidang/rapat BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, paling sedikit 2 (dua) orang Anggota, dan Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu :
1. a.jika Ketua berhalangan dapat menunjuk/memerintahkan atau memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
2. b.dalam kondisi tertentu atau sepanjang diperlukan, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua BAPERJAKAT Provinsi Kalimantan Barat dapat memimpin dan menjadi Ketua sidang/rapat BAPERJAKAT Pengawas;
3. c.jika pembahasan dalam sidang/rapat menyangkut anggota BAPERJAKAT, dengan pertimbangan etika serta obyektivitas hasil sidang/rapat maka anggota yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam sidang/rapat; dan
4. d.jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang/rapat dalam kapasitas sebagai sekretaris adalah Kepala Sekretariat BAPERJAKAT atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris BAPERJAKAT.
(3)Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan sidang/rapat BAPERJAKAT terbatas yang hanya dihadiri oleh pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk/ditugaskan oleh Gubernur.
(4)Dalam pelaksanaan sidang/rapat, apabila diperlukan dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
(5)Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang/rapat BAPERJAKAT adalah sebagai berikut :
1. a.aspek Pengembangan Karier PNS dikaitkan dengan Pola Umum Pengembangan Karier PNS;
2. b.aspek kompetensi PNS dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab jabatan; dan
3. c.pengkajian terhadap ketentuan lainnya dalam peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian.
(6)Sepanjang pembahasan mengenai mutasi/promosi dalam dan dari jabatan struktural, rencana pengisian satu jabatan struktural dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang PNS yang dinilai mempunyai kualitas yang setara.
(7)Saran dan pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT sekaligus menetapkan urutan atau rangking setiap calon yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG/RAPAT

Pasal 10

(1)BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
(2)Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang/rapat tersebut.
(3)Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 11

(1)Berita Acara sidang/rapat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) beserta kelengkapannya, disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang.
(2)Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perubahan atas hasil sidang/rapat BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui sidang/rapat BAPERJAKAT.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh pejabat berwenang.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…