DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 91 Tahun 2015

Nomor: 91
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 17, pasal 29, pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan terhadap Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah diatur dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
c.bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka melakukan penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan saat ini, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Gubemur Nomor 88 Tahun 2008 dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 2

1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
7.Peraturan Gubemur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 12); r: Menetapkan 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4.Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang terdiri dari Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Lainnya yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas,
6.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas warna khaki yang memuat badge lambang daerah dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
7.Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas model safari yang digunakan sehari-hari atau untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat umum. 4
8.Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipergunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipergunakan pada upacara- upacara resmi kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan dan/ atau pada Dinas dan Lembaga Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional lapangan atau tugas pelayanan langsung kepada masyarakat yang terdiri dari PDL Umum dan PDL Khusus.
11.Pakaian Kerja Lainnya adalah Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Batik/Tenun/ Pakaian Khas Daerah, KORPRI dan Pakaian Kemeja Putih, celana/ rok hitam atau gelap serta pakaian olahraga.
12.Pakaian Seragam Harian Linmas yang selanjutnya disebut PSH Linmas adalah pakaian kerja pegawai warna hijau muda yang memuat badge Perlindungan Masyarakat.
13.Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor: KEP-05/X-III/DPP/2003 tanggal 15 Maret 2003.
14.Dihapus.
15.Dihapus.
16.Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bhakti dan kegiatn-kegiatan tertentu lainnya.
17.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja.
18.Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
19.Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet tjenqle pet), topi dan sejenisnya.
20.Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: r: 5

BAB II

PAKAIAN KERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Pakaian Kerja Pegawai terdiri dari:
1. a.Pakaian dinas;
2. b.Pakaian kerja lainnya.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Pakaian dinas harian disingkat PDH;
2. b.Pakaian sipil harian disingkat PSH;
3. c.Pakaian sipil resmi disingkat PSR;
4. d.Pakaian sipil lengkap disingkat PSL;
5. e.Pakaian dinas lapangan disingkat PDL.
(3)Pakaian Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri dari:
1. a.Pakaian LINMAS;
2. b.Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
3. c.Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah;
4. d.KORPRI; dan
5. e.Pakaian Olahraga.
  1. 3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bentuk Pakaian Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
  2. 4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan penggunaan pakaian kerja pegawai, diatur sebagai berikut:

a.Pakaian LINMAS digunakan setiap hari Senin;
b.PDH warna khaki digunakan setiap hari Selasa dan Rabu;
c.Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap digunakan setiap hari Kamis;
d.Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah digunakan setiap hari Jum'at;
e.KORPRI digunakan setiap hari besar nasional dan HUT KORPRI atau hari tertentu sesuai ketentuan;
f.PSL dan/ atau PSR digunakan setiap ada acara resmi sesuai dengan ketentuan acara.
1. 5.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 30

Ketentuan pemakaian atribut pakaian kerja diatur sebagai berikut:

a.Atribut PSH LINMAS terdiri atas : badge Perlindungan Masyarakat sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. Atribut PDH warna khaki terdiri atas : Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama SKPD, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal. Atribut Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal. Atribut Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah terdiri atas: papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal. Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal. Atribut PSH terdiri dari papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal. Atribut PSR terdiri atas papan narna, lencana KORPRI dan tanda pengenal. Atribut PSL hanya lencana KORPRI. Atribut PDL terdiri atas nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, nama SKPD, lencana KORPRI, papan nama serta tanda pengenal. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. b. c. d. e. f. r: g. h. i. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal JI - 1 � 2015 GUBERNUR KALIMA,NJ'AN BARAT, CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 I - I� - n>t s: SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN. BARAT, M . ZEET HAMDV ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6

Pasal 30

Ketentuan pemakaian atribut pakaian kerja diatur sebagai berikut:

a.Atribut PSH LINMAS terdiri atas : badge Perlindungan Masyarakat sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
b.Atribut PDH warna khaki terdiri atas : Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama SKPD, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
c.Atribut Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
d.Atribut Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah terdiri atas: papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
e.Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal,
f.Atribut PSH terdiri dari papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal.
g.Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
h.Atribut PSL hanya lencana KORPRI.
i.Atribut PDL terdiri atas nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, nama SKPD, lencana KORPRI, papan nama serta tanda pengenal. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2015 GUBERNUR KALTMANTAN BARAT, CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, M . ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT C. PAKAIAN KEMEJA PUTIH
1. 1.Pakaian Kemeja Putih Pria b c b I ..,__-.J __.... a c Keterangan :
a.Lencana Korpri
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal b 8
1. 2.Pakaian Kemeja Putih Wanita Keterangan :
a.Lencana Korpri
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal b IJ lj i:;-i f 1 �._;_ J I q !1 ii ,. I I a c 9
1. 3.Pakaian Kemeja Putih Wanita Berjilbab b b c c Keterangan :
a.Lencana Korpri
b.Papan Nama
c.Tanda Pengenal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, CORNELIS

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…