DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2019

Nomor: 106
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, paasal 23, pasal 24 Peraturan Gubernur No,120 tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang keuangan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah wilayah Sanggau dan wilayah Sekadau;
c.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pendapatan daerah, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf b dan huruf c, maka Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 120 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat; KASA!KADIS/ KARO AS!STE SDA Dipindai dengan CamScanner tentang Republik 6. I.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor25Tahun1956 tentang PembentukanDacrah-DaerahOtonomProvinsi KalimantanBarat,KalimantanSelatandanKalimantan Timur(LcmbaranNegaraRcpublikIndonesiaTahun1956 Nomor65, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1106); 3.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusatdan PcmerintahanDacrah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 4.Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajak DacrahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor130,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5049); 5.Undang-UndangNomor5Tahun2014tentangAparatur SipilNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor6,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5494); Undang-UndangNomor23Tahun2014 PemcrintahanDaerah(LembaranNegara Mengingat IndocnsiaTahun2014Nomor244,TambahanLcmbaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakali danterakhirdenganUndang- UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor23Tahun2014ten tang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRcpublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 7.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor72Tahun 2019tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah Nomor18Tahun2016tentangPerangkatDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor 187,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6402);

8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun2017 tentangPedomanPembentukandanKlasifikasi Cabang DinasdanUnitPelaksanaTeknisDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2017Nomor451); s=Tl'_,_ru-\1:,J-U--'--,f----L.t31_A6-l6T_Vl__1._� Dipindai dengan CamScanner
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10.Peraturan Gubemur Nomor 65 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 120) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. KARO TU'M ~ Dipindai dengan CamScanner 5.KepalaBadanadalahKepalaBadanPendapatanDaerahProvinsi KalimantanBarat. 6.UnitPelaksanaTeknisPelayananPendapatanDaerahWilayahSanggau yangselanjutnyadisingkatUPTPPDWilayahSanggauadalahunit teknisoperasionalyangmelaksanakankegiatanteknistertentudi bidangpelayananpendapatandaerahdiwilayahKabupatenSanggau danKabupatenSekadau. 7.KepalaUPTadalahKepalaUPTPelayananPendapatanDaerahWilayah SanggauProvinsiKalimantanBaral. 8.PajakDacrahyangselanjutnyadiscbutPajak,adalahkontribusiwajib kepadaDaerahyangterutangolehorangpribadiataubadanyang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang,dengantidak mendapatkanimbalansecaralangsung dandigunakan untuk keperluanDaerahbagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat. 9.PajakKendaraanBermotoradalahpajakataskepemilikandan/atau penguasaankendaraanbermotor. 10.KendaraanBermotoradalahsemuakendaraanberodabeserta gandengannyayangdigunakandisemuajenisjalandarat, dan digerakkanolehperalatanteknikberupamotoratauperalatanlainnya yangberfungsiuntukmengubahsuatusurnberdayaenergitertentu menjaditenagagerakkendaraanbermotoryangbersangkutan, termasukalat-alatberatdanalat-alatbesaryangdalamoperasinya menggunakanrodadanmotordantidakmelekatsecarapermanen sertakendaraanbermotoryangdioperasikandiair. 11.BeaBalikNamaKendaraanBermotoradalahpaja.kataspenyerahan hakmilikkendaraanbermotorsebagaiakibatperjanjianduapihakatau perbuatansepihakataukeadaanyangterjadikarenajualbeli,tukar menukar,hibah, warisan,ataupemasukanke dalambadanusaha. 12.SubjekPajakadalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakan Pajak. 13.WajibPajakadalahorang pribadi atauBadan,meliputipembayar pajak, pemotongpajak,danpemungutpajak, yangmempunyai hakdan kewajibanperpajakan sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undanganperpajakandaerah. 14.MasaPajakadalah jangkawaktu1(satu)bulankalenderataujangka waktulainyangdiaturdenganPeraturanKepalaDaerahpalingJama3 (tiga)bulankalender,yangmenjadidasarbagiWajibPajak untuk menghitung,menyetor,danmelaporkanpajakyangterutang.
15.TahunPajak adalahjangka waktuyanglamanya1 (satu)tahun kalender,kecualibilaWajibPajakmenggunakan tahunbukuyang tidaksama dengan tahunkalender.
16.Pajakyang terutang adalahpajakyang harusdibayarpadasuatusaat, dalarnMasaPajak, dalamTahunPajak,ataudalarnBagianTahun Pajaksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan perpajakandaerah. KAIOLABA/KADIS/ASITEN UAIO rJ SE!DA Dipindai dengan CamScanner
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objck dan subjek pajak atau retribusi, pcnentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kcgiatan penagihan pajak atau retribusi kcpada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyctorannya.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang mencntukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara tcratur untuk mengumpulkan data dan informasi kcuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
20.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. 21.Pendapatan Asli Daerah, sclanjutnya discbut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
(2)UPT PPD Wilayah Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPT PPD Wilayah Sanggau dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau yang berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kcpada Kepala Badan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPT PPD Wilayah Sanggau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan dacrah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sckadau sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan. Dipindai dengan CamScanner

5.Ketentuan Pasal 5 huruf c dan hurf h diubah, schingga berbunyi scbagi berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PPD Wilayah Sanggau mempunyai fungsi:

a.penyusunan program kerja UPT PPD Wilayah Sanggau;
b.perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di Iingkungan UPT PPD Wilayah Sanggau;
c.pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;
d.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penetapan pajak;
e.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penagihan pajak;
f.pelaksanaan kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran obyek serta subyek pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Non Pajak Kendaraan Bermotor dan non Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
h.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendapatan daerah wilayah Sanggau dan wilayah Sekadau;
i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah; dan
j.pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan pendapatan daerah yang diserahkan Kepala Sadan.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala UPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dan tugas teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan Kepala Badan dan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Sanggau dan UPT PPD Wilayah Sekadau tetap melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Sanggau dan UPT PPD Wilayah Sekadau sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian. Dipindai dengan CamScanner

8.Ketcntuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka, Peraturan Gubcrnur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 121), serta segala kctcntuan yang mengatur hal yang sarna dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2019 G UBERNUR KALIMANTAN BARAT./ Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI BERJTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR KABA/KADI/ ASISTEY SEKDA Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURANGUBERNURK.ALIMANTAN BARAT NOMORTAHUN2019 TENTANGPERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR120TAHUN2017TENTANG PEMBENTUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI,SERTATATAKERJAUNIT PELAKSANA TEKNISPELAYANANPENDAPATANDAERAHWILAYAHSANGGAUPROVJNSI KALIMANTANBARAT KEPALAUPT I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I SEKSI PENETAPAN I SUBBAGIAN TATAUSAHA I SEKSJ PENAGIHAN GUBERNURKALIMANTANBARAT,/ KARO HUKUM ASISTESEKDA[ Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…