DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 107 Tahun 2019

Nomor: 107
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, paasal 23, pasal 24 Peraturan Gubernur Noo 117 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang keuangan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pclayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang, Wilayah Sambas dan Wilayah Bengkayang;
c.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pendapatan daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singk.awang Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan penyesuaian dan peru bah an;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat; ASISTEN SEKDA Dipindai dengan CamScanner SEKDAAS!STEN

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 J 4 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan K.lasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); Mengingat Dipindai dengan CamScanner 10 Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat ( Berita Daerah Provinsi KaJirnantan Barat Tahun 2017 Nomor 117) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal l angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimant.an Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang yang selanjutnya disingkat UPT PPD Wilayah Singkawang adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah di wilayah Kata Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.
7.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. SEKDA Dipindai dengan CamScanner
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adaJah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebcsar-besarnya kcmakmuran rakyat.
9.Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kcndaraan beroda beserta gandcngannya yang digunakan di scmua jenis jalan darat, dan digerakkan olch peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bennotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bennotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
14.Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16.Pajak yang terutang adaJah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. KARRO HUKUM KABA/KADIS/ AS1STEN SEKDA Dipindai dengan CamScanner
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsarnya jumlah poko pajak yang terutang.
19.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan sccara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kcuangan yan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, scrta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa ncraca dan laporan laba rugi untuk pcriode Tahun Pajak tcrscbut.
20.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
21.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
(2)UPI' PPD WiJayah Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPT PPD Wilayah Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di Kota Singkawang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPT PPD Wilayah Singkawang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipindai dengan CamScanner

5.Kctcntuan Pasal 5 huruf c dan huruf h diubah, schinga bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UT PPD Wilayah Singkawang mcmpunyai fungi :

a.penyusunan program kcrja UT PPD Wilayah Singkawang;
b.pcrcncanaan kegiatan yang bcrkaitan dcngan aparatur dan umum, pengclolaan keuangan dan aset di lingkungan UT PPD Wilayah Singkawang;
c.pelaksanaan tugas tcknis di bidang pclayanan pendapatan dacrah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas;
d.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penetapan pajak;
e.pelaksanaan kegiatan tcknis di bidang penagihan pajak;
f.pelaksanaan kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran obyek serta subyek pendapatan dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Non Pajak Kendaraan Bermotor dan non Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
h.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendapatan daerah kota Singkawang, kabupaten Bengkayang dan kabupaten Sambas;
i.pcmbcrian saran dan pertimbangan kcpada Kcpala Badan di bidang pelayanan pendapatan dacrah; dan
j.pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan pendapatan daerah yang diserahkan Kepala Badan.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala UPT scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dan tugas teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan dacrah berdasarkan kebijakan Kepala Badan dan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Singkawang, UPT PPD Wilayah Bengkayang dan UPT PPD Wilayah Sambas tetap melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Singkawang UPT PPD Wilayah Bengkayang dan UPI' PPD Wilayah Sambas sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian. Dipindai dengan CamScanner

8.Ketcntuan Pasal 24 diubah, schingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 24

Dengan bcrlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

l.Pcraturan Gubcrnur Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Sambas Provinsi Kalimantan Barat (Berita Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 118); dan
1. 2.Pcraturan Gubcrnur Nomor Peraturan Gubcrnur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pembcntukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 119); serta segaJa ketentuan yang mengatur hal yang sarna dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2019 9) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, W6 A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR KAO HU YUM A6!STEN ELDA -�-- - _'I- _t?.__ Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO MOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA UPT I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I SEKSJ PENETAPAN I SUB BAGIAN TATA USAHA I SEKSI PENAGIHAN •OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, { SUTARMIDJI AEISTE EDA Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…