DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 109 Tahun 2019

Nomor: 109
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 23, pasal 24 Peraturan Gubernur No 122 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kcgiatan teknis operasional di bidang kcuangan telah dibcntuk Unit Pelaksana Tckni Pelayanan Pendapatan Dacrah wilayah Sintang dan wilayah Mela wi;
c.bahwa dalam rangka cfisiensi dan cfcktivitas pclaksanaan tugas dan fungsi pclayanan pendapatan dacrah, dipandang perlu melakukan pcnyesuaian tcrhadap Unit Pelaksana Teknis ·Pelayanan Pcndapatan Daerah Wilayah Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Sintang Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tcntang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tcknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Sintang Provinsi Kalimantan Barat; KAO ''UM BAN'KADI/ • to ALICTEN Er.DA Dipindai dengan CamScanner Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); UARO HUKUM KABA/KADIS/ ARO AS'STEN Dipindai dengan CamScanner 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun2017 tentangPedomanPembentukandanK1asifikasiCabang DinasdanUnitPelaksanaTeknisDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2017Nomor451); 9.PeraturanDaerahNomor8 Tahun2016tentang PembentukandanSusunanPerangkatDaerahProvinsi KalimantanBarat(LembaranDaerahProvinsiKalimantan BaratTahun2016Nomor8,TambahanLembaranDaerah ProvinsiKalimantanBaratNomor6)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanDacrahNomor11Tahun2019 lentangPerubahanAtasPeraturanDaerahNomor8 Tahun2016tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahProvinsiKalimantanBarat(Lembaran DaerahProvinsiKalimantanBaratTahun2016Nomor 11,TambahanLembaranDacrahProvinsiKalimantan BaratNomor9);
10.PeraturanGubernurNomor65Tahun2019tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi, SertaTataKerjaBadanPendapatanDaerahProvinsi KalimantanBarat(BeritaDaerahProvinsi Kalimantan BaratTahun2019Nomor65); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANGPERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURNOMOR122TAHUN2017 TENTANGPEMBENTUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI,SERTATATA KERJAUNITPELAKSANA TEKNISPELAYANANPENDAPATAN DAERAHWILAYAH SJNTANGPROVJNSIKALIMANTANBARAT. Pasall Beberapaketentuandalam PeraturanGubemurNomor122Tahun2017 tentangPembentukan,SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi sertaTata KerjaUnitPelaksanaTeknisPelayananPendapatanDaerahWilayahSintang ProvinsiKalimantanBarat(BeritaDaerahProvinsi KalimantanBaratTahun 2017Nomor122}diubahsebagai berikut: 1.KetentuanPasal1angka4,angka5,danangka6 diubah, sehingga berbunyisebagaiberikut:

Pasal 1

DalamPeraturanGubernurini, yangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiKalimantanBarat. 2.Pemerintahdaerah adalahGubemursebagai unsurpenyelenggara pemerintahandaerah yang memimpinpelaksanaanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Gubernur adalahGubernurKalimantanBarat. KARO MUI:UM AST5TE 1:7 SEDA Dipindai dengan CamScanner 4.BadanadalahBadanPendapatanDaerahProvinsiKalimantanBarat. 5.KepalaBadanadalahKepalaBadanPendapatanDaerahProvinsi KalimantanBarat. 6.UnitPelaksanaTeknisPelayananPendapatanDaerahWilayahSintang yangselanjutnyadisingkatUPTPPDWilayahSintang adalahunit teknisoperasionalyangmelaksanakankegiatanteknistertentudi bidangpelayananpendapatandaerahdiwilayahKabupatenSintang danKabupatenMelawi. 7.KepalaUPTadalahKepalaUPTPe]ayananPendapatanDaerahWilayah SintangProvinsiKalimantanBarat. 8.PajakDaerahyangselanjutnyadisebutPajak,adalahkontribusiwajib kepadaDaerahyangterutangolehorangpribadi ataubadanyang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang,dengantidak mendapatkanimba1ansecaralangsungdandigunakanuntuk keperluanDaerahbagi sebesar-besamyakemakmuranrakyat. 9.PajakKendaraanBermotor adalahpajakataskepemilikandan/atau penguasaankendaraanbermotor. 10.KendaraanBermotoradalahsemuakendaraanberodabeserta gandengannyayangdigunakandisemuajenisjalandarat, dan digerakkanolehperalatanteknikberupamotoratauperalatanlainnya yangberfungsiuntukmengubahsuatusumberdayaenergitertentu menjaditenagagerakkendaraanbennotoryangbersangkutan, termasukalat-alatberatdanalat-alatbesaryangdalarnoperasinya menggunakan rodadanmotordantidakmelekatsecarapennanen serta kendaraanbermotoryangdioperasikandiair. 11.BeaBalikNamaKendaraanBermotoradalahpajakataspenyerahan hakmilikkendaraanbermotorsebagai akibatpcrjanjianduapihakatau perbuatansepihak ataukeadaanyangterjadikarenajualbeli,tukar menukar,hibah,warisan, ataupemasukan kedalambadan usaha. 12.SubjekPajakadalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakan Pajak. 13.WajibPajakadalahorangpribadiatauBadan, meliputipembayar pajak,pemotong pajak,danpemungutpajak,yang mempunyai hakdan kewajibanperpajakansesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undanganperpajakandaerah. 14.MasaPajakadalahjangkawaktu l(satu)bulan kalenderataujangka waktulainyangdiaturdenganPeraturanKepalaDaerahpalinglama3 (tiga)bulankalender,yang menjadidasarbagi WajibPajak untuk menghitung,menyetor, dan melaporkan pajakyang terutang. 15.TahunPajakadalah jangkawaktuyangJamanya1(satu)tahun kalender,kecuali bilaWajibPajakmenggunakan tahun bukuyang tidaksama dengan tahunka.lender. KAO IUKU KALAN/KADIS/ KAO ASISTEN ¢ SEKDA Dipindai dengan CamScanner

16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghlmpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.
19.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan infonnasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun ]aporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
20.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
21.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat [2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
(2)UPT PPD Wilayah Sin tang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT PPD Wilayah Sintang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di Kabupaten Sintang yang berada dibawah dan bertanggungijawab langsung kepada Kepala Badan. ARO IIUCUM KAAN/KADIS/ KAO ASISTEN SEKDA Dipindai dengan CamScanner j

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPT PPD Wilayah Sintang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PPD Wilayah Sintang mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja UPT PPD Wilayah Sintang;
b.perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PPD Wilayah Sintang;
c.pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
d.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penetapan pajak;
e.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penagihan pajak;
f.pelaksanaan kcgiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran obyek serta subyek pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Non Pajak Kendaraan Bermotor dan non Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor;
h.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sintang dan wilayah Kabupaten Melawi;
i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah; dan
j.pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan pendapatan daerah yang diserahkan Kepala Badan.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas mela.ksanakan tugas teknis penunjang dan tugas teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan Kepala Badan dan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. KAEO UIKUM AS1STEN 3 SEKDA Dipindai dengan CamScanner

7.Kctentuan Pasal 23 diubah, schinga bcrbunyi scbaai brikut ;

Pasal 23

Peawai Nccri Sipil yang mclaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Sintang dan UPT PPD Wilayah Mclawi tetap mclaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Sintang dan UPT PPD Wilayah Mclawi scpanjang bclum ada pcnugasan yang baru dari pcjabat pembina kcpcgawaian.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah, schingga bcrbunyi scbagai berikut:

Pasal 24

Dengan bcrlakunya Peraturan Gubernur ini maka, Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tcknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Mc)awi Provinsi Kalimantan Barat (Serita Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 123), serta scgala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditctapkan di Pontianak pada tanggal 2019 3 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, / Diundangkan di Pontianak. pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR AMITE tJ CEKDA Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA U.PT I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I SEKSI PENETAPAN I SUBBAGIAN TATA USAHA I SEKSI PENAGIHAN ) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,X Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…