DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2019

Nomor: 110
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 23, pasal 24 Peraturan Gubernur No 125 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang keuangan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang dan Wilayah Kayong Utara;
c.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pendapatan daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Provinsi Kalimantan Barat perlu clilakukan penyesuaian dan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Provinsi Kalimantan Barat; KARO HUKUM ASISTEN 8EKDA Dipindai dengan CamScanner Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas clan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); KARO HUKUM A6ISTEN Dipindai dengan CamScanner Mcnctapkan 9, Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Barat (Lcmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) scbagaimana tclah diubah dengun Pcraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2019 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 1I, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10.Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kcrja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Bcrita Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Pasal I Beberapa kctcntuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2017 tentang Pembcntukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kcrja Unit Pelaksana Teknis Pclayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 125) diubah scbagai berikut :
1.Ketcntuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga bcrbunyi scbagai bcrikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Dacrah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pcmerintah daerah adalah Gubcrnur scbagai unsur penyelenggara pemcrintahan dacrah yang memimpin pclaksanaan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan dacrah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Ka1imantan Barat.
4.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Kcpala Badan adalah Kepala Baden Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dipindai dengan CamScanner
6.Unit Pelaksana Tcknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Ketapang yang selanjutnya disingkat UPT PPD Wilayah Ketapang adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan tcknis tertentu di bidang pclayanan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupatcn Kayong Utara.
7.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
8.Pajak Daerah yang sclanjutnya discbut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dcngun tidak mendapatkan irnbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kcpemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik bcrupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertcntu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk aJat-a1at berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak mc)ekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penycrahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalendcr a tau jangka waktu Jain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling Jama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu) tahun kalender, kccuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. ARO HIKUIM AS1STEN BEKDA Dipindai dengan CamScanner
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatnn mulai dari penghimpunan data objck dan subjek pajak atau retribusi, pcncntuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sorta pengawasan pcnyetorannya.
18.Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah surat kctetapan pajak yang menentukan bcsarnya jumlah pokok pajak yang tcrutang.
19.Pembukuan adalah suatu proses pcncatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kcuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan pcnyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tcrsebut.
20.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Dacrah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
21.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut bcrdasarkan Peraturan Dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
(2)UPT PPD Wilayah Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

3.Ketentuan Pasa1 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT PPD Wilayah Ketapang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada KepaJa Badan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPT PPD Wilayah Ketapang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KARO IUKUM KADAN/KAU1S/ KAPU AS:ST;ZN SEKDA Dipindai dengan CamScanner \

5.Ketcntuan Pasal 5 huruf c dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PPD Wilayah Ketapang mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja UPT PPD Wilayah Ketapang;
b.perencanaan kegiatan yang bcrkaitan dengan aparatur dan umum, pcngelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PPD Wilayah Kctapang;
c.pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendapatan daerah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara;
d.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penetapan pajak;
c.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penagihan pajak;
f.pelaksanaan kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran obyek serta subyek pendapatan daerah sesuai peraturan perundang- undangan;
g.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Non Pajak Kendaraan Bermotor dan non Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
h.pclaporan pclaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendapatan daerah wilayah Ketapang dan wilayah Kayong Utara;
i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah;
j.pelaksanaan fungsi lain di bi dang pelayanan pendapatan daerah yang diserahkan Kepala Sadan.
1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dan tugas teknis tertentu di bidang peJayanan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan Kepala Badan dan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. ASISTEN ? SEKDA Dipindai dengan CamScanner ---

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Ketapang dan UPT PPD Wilayah Kayong Utara tetap melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Ketapang dan UPT PPD Wilayah Kayong Utara sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka, Peraturan Gubemur Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Kayong Utara Provinsi Kalimantan Baral (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 126), serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal I1 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pad a tanggal 2019 7 SUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ] Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, � A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR KARO UKUM 6EKDA Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENO/\PATAN DAERAIJ WJLAYAH KETAPANO PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA UPT I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I SEKSJ PENETAPAN I SUB BAGlAN TATA USAHA I SEKSl PENAGIHAN A OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, / SUTARMIDJI KABA/KADIS/ ABISTER KARO Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…