DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 113 Tahun 2019

Nomor: 113
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 23, dan pasal 24 Peraturan gubernur no.124 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksuddalam hurufa, hurufb, danhurufc, perlu

Menetapkan

menetapkanperaturanGubemurtcntangPerubahan atas PeraturanGubernurNomor124Tahun2017tentang Pembentukan,SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi, sertaTataKerjaUnitPelaksanaTcknisPelayanan PendapatanDaerahWilayahPutussibauProvinsi KalimantanBarat; KARO UKUM KAIA/KADI/ KARO AS1STENBEKDA Dipindai dengan CamScanner I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Pera tu.ran Pemerintah Noror 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); KARO HUKUM cl. AB1STE Dipindai dengan CamScanner 9.PeraturanDaerahNomor8Tahun2016tentang PcmbentukandanSusunanPcrangkatDaerahProvinsi KalimantanBarat(LembaranDaerahProvinsiKalimantan BaralTahun2016Nomor8,TambahanLembaranDaerah ProvinsiKalimantanBaratNomor6)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanDaerahNomor11Tahun2019 tcntangPerubahanAtasPcraturanDaerahNomor8 Tahun2016tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahProvinsiKalimantanBaral(Lembaran DacrahProvinsi KalimantanBaratTahun2016Nomor 11,TambahanLembaranDaerahProvinsiKalimantan BaratNomor9); 10.PeraturanGubemurNomor65Tahun2019tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsi, SertaTataKerjaBadanPendapatanDaerahProvinsi KalimantanBarat(BeritaDaerahProvinsiKalimantan BaratTahun2019Nomor65); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURNOMOR124TAHUN 2017 TENTANGPEMBENTUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI,SERTATATAKERJAUNITPELAKSANA TEKNISPELAYANANPENDAPATANDAERAHWILAYAH PUTUSSIBAUPROVINSIKALIMANTANBARAT. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanGubernurNomor124Tahun2017 tentangPembentukan,SusunanOrganisasi, TugasdanFungsisertaTata KerjaUnitPelaksanaTeknisPelayananPendapatanDaerahWilayah PutussibauProvinsiKalimantanBarat(BeritaDaerahProvinsiKalimantan BaratTahun2017Nomor124)diubahsebagai berikut: 1.KetentuanPasal1angka4,danangka5 diubah,sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

DalamPeraturanGubernurini, yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsi KalimantanBarat.

2.PemerintahdaerahadalahGubemursebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpin pelaksanaan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom. 3.Gubernur adalahGubernurKalimantanBarat. 4.Badan adalahBadanPendapatanDaerah Provinsi KalimantanBarat. 5.KepalaBadan adalahKepalaBadanPendapatanDaerah Provinsi KalimantanBarat. KARO UXUM cl Dipindai dengan CamScanner
6.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau yang selanjutnya disingkat UPT PPD Wilayah Putussibau adalah unit teknis operasionnl yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7.Kepala UPT adalah Kcpala UPT Pelayanan Pendapatnn Daerah Wilayah Putussibau Provinsi Kalimantan Barat.
8.Pajak Daerah yang sclanjutnya discbut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tcknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melckat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usahn.
12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kccuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalcndcr.
16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. KARO AA/KADI/ UKUM ARO A&OTEN SrKA }. f 3 I . Dipindai dengan CamScanner 17.Pemungutan adulah suntu rnngkuinn kciatnn muli dari penghimpunan data objck dan subjck pajak ntau retribusi, pwncntuan besarnya pajnk atnu retribusi yang tcrutang sampai kcgiatan prnaihan pajak atau retribusi kcpada Wajib Pajak tau Wajih Rctribusi acrta pengawasan pcnyctorannya.
18.Surat Ketctapan Pajak Dacruh, yang sclanjutnya disingknt SKPD, adnlah surat ketetnpan pajnk yang mencntukan bcsrnya jumlah pool pajak yang terutang.
19.Pembukuan adalah suntu proscs pcncatatan yang dilakukan sccnra teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kcuangan yan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, crta jurnlah harga perolchan dan pcnyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keunngan berupa ncraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tcrscbut.
20.Pendapatan Daerah adalah hak Pcmerintah Dacrah yang diakui scbazi penambah nilai kekayaan bersih dalam periodc tahun bcrsankutan.
21.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya discbut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut bcrdasarkan Peraturan Dacrah sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan PasaJ 23 diubah, schingga bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Putussibau tetap mclaksanakan tugas pada UPT PPD Wilayah Putussibau sepanjang beJum ada penugasan yang baru dari pcjabat pcmbina kepegawaian.

3.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka, Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Dacrah Wilayah Putussibau Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 124), scrta scgala ketentuan yang mengatur hal yang sama tctap berlaku. UARO IUKU AITET 2 Er.DA Dipindai dengan CamScanner Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal ' ·"d 2019 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,} <k/k SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal P:ewe2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR \ \ \ KARO MADAN/KADI[ HUKUM AIO AILTET 6EKDA <d. f } k I Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELA.KSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSJBAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA UPT I KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL I SEKSI PENETAPAN I SUB BAGIAN TATA USAHA I SEKSI PENAGIHAN G UBERNUR KALIMANTAN BARAT,} SUTARMIDJI UAEO KAIA/KADIS/ ASISTL HUKUM KARO SEKDA Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…